IMF Akui Jatuhkan Pak Harto

Oleh: Asro Kamal Rokan, Wartawan Senior 

NILAI tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat  saat itu, Juli 1997, anjlok dari sekitar Rp2.500 per dolar AS menjadi sekitar Rp 13.673, imbas krisis moneter Thailand.

Atas saran tim ekonomi, di antaranya Widjojo Nitisastro — arsitek utama ekonomi Orde Baru — Presiden Soeharto menerima tawaran Dana Moneter Internasional (IMF). Pada 31 Oktober 1997, Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Gubernur BI Sudradjat Djiwandono menandatangani  Letter of Intent (LoI) pertama. Namun, nilai rupiah tidak kunjung stabil, bahkan semakin lemah. 

LoI pertama disusul LoI kedua pada 15 Januari 1998. Isinya memuat sekitar 50 butir kebijakan, antara lain reformasi struktural, restrukturisasi perbankan, pengetatan fiskal dan moneter, serta liberalisasi ekonomi, untuk pencairan bantuan IMF sebagai bantuan darurat krisis.  

LoI ini ditadatangani Pak Harto di rumahnya  Jl Cendana, Jakarta. Publik tentu masih ingat Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus menyilangkan tangannya di dada saat Pak Harto menunduk membubuhkan tanda tangannya, yang memberi kesan arogansi IMF. 

LoI kedua semakin memperburuk keadaan. Penutupan16 bank berdasarkan anjuran IMF, menimbulkan kepanikan (rush). Ini memperparah krisis. Nilai rupiah semakin lemah. 

Melihat situasi tersebut, Pak Harto mulai ragu niat baik IMF.  Pak Harto mengundang Fuad Bawazier, ekonom lulusan Universitas Gadjah Mada, yang saat itu memimpin Direktorat Jenderal Pajak. Fuad beda pandangan dengan Widjojo Nitisastro yang menyarankan Pak Harto menerima IMF. Fuad menolak IMF. 

Melalui Fuad, Rini Soemarno, dan Renee Zecha, pemimpin perusahaan modal ventura keuangan, Pak Harto diperkenalkan dengan Steve Hanke, Guru Besar ekonomi di Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Hanke dikenal sebagai pakar di bidang kebijakan moneter, penasihat ekonomi sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Ronald Reagan. 

Dalam sejumlah pertemuan dengan Pak Harto, Steve Hanke menyarankan penerapan sistem CBS (Currency Board System), yang mematok rupiah terhadap semua mata uang asing, termasuk dolar AS. Saat itu, nilai rupiah tertekan sekitar Rp 13.673  per satu dolar AS. 

Pak Harto menyetujui saran Hanke — yang sukses menerapkan CBS di sejumlah negara, termasuk Argentina. Bahkan Hanke diangkat Pak Harto sebagai penasehat ekonomi khusus. Dalam rapat Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan,  10 Februari 1998, Pak Harto menginstruksikan pejabat ekonomi menyiapkan pemberlakuan CBS. 

Rencana Pak Harto tersebut disambut positif pasar uang.  Nilai tukar rupiah mulai membaik, dari Rp 13.673 pada Januari menjadi Rp 8.800 pada pertengahan Februari. Reaksi negatif justeru datang dari berbagai pengamat, yang meragukan efektifitas CBS.

Kabar rencana penerapan CBS akhirnya sampai juga ke IMF di Amerika Serikat. IMF protes, dengan menyebutkan pemberlakukan CBS tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani Pak Harto. IMF juga mengancam akan menunda bantuan 43 miliar dolar AS jika CBS diterapkan.

Tekanan lebih berat datang dari AS. Presiden AS saat itu, Bill Clinton menelepon Pak Harto, Jumat (13 Februari 1998). Dalam pembicaraan telepon, Clinton megatakan sangat khawatir terhadap rencana Pak Harto menerapkan CBS. Menurutnya, langkah ini dapat memicu penarikan besar-besaran rupiah serta menguras drastis cadangan devisa. Clinton menekankan, Indonesia fokus melanjutkan pelaksanaan reformasi IMF. 

Dalam pembicaraan tersebut, Pak Harto terkesan sudah membulatkan tekad menerapkan CBS. Menjawab Clinton, Pak Harto menegaskan bahwa tidak ada alternatif selain CBS. Atas jawaban tersebut, Clinton menyatakan bahwa ia akan berkonsultasi dengan negara-negara G-7 dan IMF untuk membahas berbagai alternatif.

Percakapan telepon Clinton dan Pak Harto ini dikatagorikan sebagai rahasia. Namun berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act) AS, percakapan yang diarsipkan National Security Archive George Washington University itu, dibuka untuk umum pada 24 Juli 2018, setelah 20 tahun diarsipkan.

Dalam dokumen Arsip Keamanan Nasional AS tersebut, tercatat tiga kali Clinton menelepon Pak Harto, yakni pada 8 Januari 1998, 15 Januari 1998, dan terakhir 13 Februari 1998 — tiga bulan sebelum Pak Harto lengser.

Ada sebanyak 34 dokumen rahasia yang dibuka terkait peristiwa menjelang dan setelah lengsernya Pak Harto. Dokumen-dokumen itu antara lain  telegram dari Menteri Luar Negeri AS kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta. Juga dari Kedutaan AS di Jakarta ke Menlu AS, termasuk berisi info dari sumber-sumber Indonesia menjelang reformasi 1998.

Selain Clinton, Pak Harto juga ditelepon pemimpin Jerman, Jepang, Singapura, Australia, dan Inggris. Tekanan tersebut menyebabkan Rencana Pak Harto menerapkan CBS — yang sempat menguatkan nilai rupiah — akhirnya batal.

Namun, tekanan pada Pak Harto tidak berhenti. Di dalam negeri, krisis moneter berlanjut ke wilayah politik. Resep pemulihan IMF justru menimbulkan gejolak politik. Kerusuhan terjadi di berbagai kota, terburuk di Jakarta. Ratusan rakyat tewas terperangkap dalam pusat-pusat perbelanjaan yang dibakar dan dijarah. Pak Harto akhirnya menyerah pada 21 Mei, setelah 33 tahun berkuasa.

Sepuluh tahun setelah kejatuhan Pak Harto,  Steve Hanke berbicara di Globe Asia Exclusive Insights, Jakarta. Dalam forum ini, seperti diberitakan LKBN Antara (27/3/2008),  Hanke memaparkan kisah di balik penolakan konsep CBS. Menurutnya, IMF dan AS berkepentingan krisis moneter di Indonesia berlanjut. 

“Amerika Serikat telah mengeliminasi Soeharto, sama seperti yang mereka lakukan terhadap Shah Iran,” kata Hanke. Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi puluhan tahun didukung AS, yang berakhir dengan kejatuhan 11 Februari 1979 dalam Revolusi Iran.

Agenda tersembunyi IMF dan AS untuk menjatuhkan Pak Harto dengan memanfaatkan krisis moneter di Indonesia, terkonfirmasi melalui pernyataan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus, setelah mundur dari IMF. 

Dalam wawancara dengan David E Sangger, yang diterbitkan The New York Times, Rabu (10 November 1999), Camdessus mengakui bahwa IMF berperan sebagai katalis yang memaksa lengsernya Pak Harto. 

''Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Soeharto meninggalkan jabatannya,'' kata Camdessus dalam wawancara berjudul Longtime IMF Director Resigns in Midterm. "Itu bukanlah niat kami," katanya dan menambahkan bahwa tak lama setelah pengunduran diri Soeharto, ia pergi ke Moskow untuk memperingatkan Presiden Boris Yeltsin bahwa kekuatan serupa dapat mengakhiri kekuasaannya di Rusia.