Semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Uni Eropa mulai menyelidiki kasus pembelian 12 unit pesawat Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar yang dinilai janggal.
Kontrak pembelian pesawat-pesawat bekas senilai 792 juta dolar AS itu ditandatangani tahun lalu oleh Kementerian Pertahanan RI dengan Excalibur International, sebuah unit dari perusahaan pertahanan Ceko Czechoslovak Group (CSG). Perusahaan ini dimiliki keluarga Strnad. Adapun pesawat-pesawat tersebut akan dikirim pada Januari 2025.
MetaNex yang melaporkan kasus ini beberapa jam lalu mengatakan, tidak jelas berapa umur pesawat Mirage dari Angkatan Udara Qatar itu. Sementara menurut situs Dassault Aviation yang memproduksi Mirage 2000, pesawat tempur ini dioperasikan pertama kali pada tahun 1980an.
Meskipun Mirage 2000-5 tidak lagi diproduksi, Kementerian Pertahanan Indonesia mengklaim pesawat-pesawat tersebut akan dilengkapi dengan layanan dukungan dan pelatihan pilot selama tiga tahun.
MetaNex juga menyoroti kejanggalan dari sisi harga. Bila total kontrak pembelian sebesar 792 juta dolar AS, berarti satu unit Mirage bekas itu dihargai sebesar 66 juta dolar AS.
Angka ini dinilai janggal dan patut dipertanyakan karena pada tahun 2009 lalu Qatar pernah menawarkan pesawat tersebut untuk Indonesia tanpa harus dibayar.
Namun Menteri Pertahanan Juwon Juwono Sudarsono saat itu menolak dengan pertimbangan biaya pemeliharaannya akan lebih mahal.
Pembelian pesawat tempur Mirage dari Qatar ini jelas saya membuat marah kalangan DPR RI.
“Apa yang begitu mendesak sehingga kita harus membeli jet bekas dan tua?” tanya anggota parlemen Tubagus Hasanuddin seperti dikutip MetaNex dari Kompas.
“Mengapa Prabowo begitu tertarik membeli pesawat tua yang harganya mahal dari Qatar?” tanya MetaNex.
Dari tahun 1990-an hingga 2007, Dassault Aviation menjual Mirage 2000 dengan harga antara 23 juta dolar AS hingga 35 juta dolar AS per unit.
Bandingkan angka ini dengan angka pembelian yang disetujui Prabowo untuk pesawat berusia tua yang perlu perawatan serius: 66 juta dolar AS!
“Kadang-kadang, ketika harga suatu aset dibayar dengan harga yang melambung, ada korupsi di dalamnya. Itulah titik awal bagi kami untuk melihat lebih detail kesepakatan ini. Prabowo memastikan Qatar mendapatkan kesepakatan ekstra manis yang tidak didapat pada tahun 2009,” tulis MetaNex lagi dalam laporan yang ditulis Jhon William.
MetaNex mengajukan pertanyaan mengenai niat Prabowo di balik pembelian pesawat Mirage bekas itu kepada sumber yang mengenal baik warga Qatar.
Menurut informasi yang diperoleh MetaNex, Qatar dan Uni Emirat Arab tengah bersaing untuk mendapatkan pengaruh di pusat kekuasaan Indonesia.
Ketika Prabowo pergi ke Uni Emirat Arab untuk membeli pesawat tempur Mirage, pihak Qatar mengetahui hal tersebut dan memutuskan untuk menawarinya kesepakatan yang lebih baik.
“Mereka tahu bahwa Prabowo tertarik untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden, jadi ketika ia mengunjungi Doha pada Januari 2023, mereka menawarinya Mirage beserta potongan 7 persen dari kesepakatan untuk mendanai kampanye pemilunya,” tulis MetaNex.
Hal ini, menurut sumber anonim yang bersedia berbicara tanpa menyebut nama, disetujui secara pribadi oleh Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah.
“Suap sebesar 7 persen itu menghasilkan 55,4 juta dolar AS, lebih dari cukup untuk mendanai kampanye presiden Prabowo. Menurut beberapa pengungkap fakta (whistleblower), Prabowo diberi uang tunai sebesar 20 juta dolar AS pertama dalam sebuah jet pribadi di bandara Doha,” tulis MetaNex lagi.
Pertanyaan berikutnya: mengapa Qatar memberikan suap kepada calon presiden di Indonesia?
“Sumber kami mengatakan bahwa Qatar memandang hal ini sebagai investasi untuk masa depan dan serupa dengan pendekatan mereka di wilayah lain di Asia dan Afrika. Jika Prabowo berhasil memenangkan pemilu, kata sumber kami, masyarakat Qatar dapat mengandalkan presiden Indonesia untuk membalasnya kapan pun diperlukan,” masih tulis Jhon William.
Di dalam laporan MSN.com itu juga disebutkan bahwa KPK di Uni Eropa, Group of States Against Corruption (GRECO), telah mengirimkan telegram ke Kedutaan Besar AS di Jakarta pada tanggal 25 Januari.
Disebutkan bahwa European Investigative Order (EIO) telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko tersebut atas kasus tersebut. kesepakatan pesawat tempur.
Ini adalah bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap Qatar yang membeli pengaruh di antara anggota Parlemen Eropa untuk mempromosikan kepentingannya.
KOMENTAR ANDA