Pemerintah Indonesia blak-blakan mengenai tantangan finansial besar yang dihadapi dalam mendanai transisi ekonomi hijau. Di hadapan para investor global, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengungkapkan adanya celah pembiayaan yang sangat besar untuk mencapai target penurunan emisi nasional.
Dalam forum "Accelerating Green Growth" pada London Climate Action Week (LCAW) 2026 di London, Kamis, 25 Juni 2026, Jumhur menyebut anggaran negara memiliki keterbatasan yang signifikan dalam mendanai proyek lingkungan.
"Kita harus jujur, tantangan terbesar kita saat ini adalah pembiayaan. Untuk mencapai target penurunan emisi, Indonesia membutuhkan lebih dari USD281 miliar. Sementara kemampuan APBN baru mencakup sekitar 18 persen dari kebutuhan tersebut," kata Jumhur.
Mengingat minimnya sokongan APBN, pemerintah kini gencar mendorong peningkatan investasi hijau melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra internasional. Forum yang diselenggarakan oleh Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD) bersama Standard Chartered Bank dan Kedutaan Besar Inggris ini pun menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk menarik modal asing. Namun, Jumhur mengingatkan bahwa investasi yang masuk harus memberikan dampak nyata bagi perlindungan lingkungan.
Ancaman Kerugian Ekonomi Nyata
Jika investasi hijau ini gagal diakselerasi, Indonesia dihadapkan pada ancaman sanksi ekonomi dan penurunan produktivitas yang masif. Jumhur memaparkan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar isu ekologi, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tanpa antisipasi, perubahan iklim berpotensi menurunkan hasil pertanian hingga 11 persen dan memicu kerugian ekonomi di atas 6 persen setiap tahunnya.
"Ini bukan sekadar program lingkungan. Ini upaya melindungi infrastruktur, sektor pertanian, dan keselamatan masyarakat dari dampak bencana iklim," katanya.
Di sisi lain, penguatan kebijakan lingkungan ini juga menjadi tameng bagi Indonesia dalam menghadapi kebijakan UK Carbon Border Adjustment Mechanism (UK-CBAM) yang akan diberlakukan Inggris mulai 2027. Alih-alih gentar terhadap proteksionisme hijau tersebut, pemerintah justru melihatnya sebagai peluang peningkatan daya saing produk lokal di pasar global.
"Kami tidak melihat aturan global ini sebagai ancaman. Justru ini menjadi alasan mengapa Indonesia harus semakin disiplin menjaga lingkungan. Produk yang terbukti ramah lingkungan akan memiliki daya saing lebih kuat di pasar internasional," ujarnya.
Strategi Daerah dan Kolaborasi Total
Guna memastikan fondasi pertumbuhan ekonomi 8 persen secara berkelanjutan tetap tercapai, Kementerian LH telah menyiapkan Subnational Nationally Determined Contribution (NDC) Roadmap. Strategi ini membagi target penurunan emisi secara spesifik kepada 38 provinsi di Indonesia.
"Kondisi setiap daerah berbeda. Karena itu target disesuaikan agar pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang jelas dan pelaksanaannya dapat diukur," jelas Jumhur.
Selain roadmap tersebut, pemerintah juga menjalankan Rencana Adaptasi Nasional (NAP) 2026–2030 untuk memperkuat ketahanan wilayah dari dampak buruk perubahan iklim. Di akhir pemaparannya, Jumhur menegaskan bahwa penyelesaian krisis pembiayaan dan transisi ini membutuhkan kerja sama total dari seluruh elemen bangsa.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi semua pihak diperlukan agar ekonomi hijau berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. 
KOMENTAR ANDA