Secara sosial, lima warga meninggal dunia di Sumatra karena keracunan gas karbon monoksida dari genset yang terpaksa dihidupkan dalam ruangan tertutup.
Oleh: Akuat Supriyanto, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran
MEI dan Juni 2026 akan dikenang sebagai bulan “byar pet”: bulan-bulan ketika listrik di Jawa dan Sumatera mati bergiliran. Bersama padamnya lampu-lampu itu, padam pula ilusi bahwa batubara adalah sumber energi listrik yang selalu dapat diandalkan lantaran dihasilkan bumi Indonesia secara melimpah.
Di Sumatra, pemadaman total (blackout) melanda sebagian besar provinsi--Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatera Selatan, hingga Riau--selama dua hingga tiga hari berturut-turut. Di Jawa, pemadaman bergilir harian berdurasi tiga hingga tujuh jam per sesi menghantam wilayah Jabodetabek, Bandung, Karanganyar, Malang, hingga Yogyakarta sepanjang pertengahan hingga akhir Juni.
Penyebabnya bukan rahasia: dua pembangkit besar swasta keluar dari sistem secara mendadak, gangguan teknis di PLTGU Jawa 1, dan yang paling fundamental: krisis pasokan batubara kalori menengah sebagai imbas pembatasan RKAB yang menghambat pengiriman ke PLTU.
Faktor-faktor tersebut, ditambah melonjaknya harga ekspor batubara yang menembus 130 dolar AS per ton akibat ketegangan global, membuat pasokan energi untuk pembangkit listrik dalam negeri benar-benar seret. Pengusaha tambang lebih memilih menjual batubara ke pasar internasional ketimbang memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dengan harga yang dipatok rendah. Defisit energi pun semakin tak terhindarkan.
Dampak dari pemadaman bergilir itu tidak main-main. Secara ekonomi, sektor UMKM dan ritel lumpuh: pembayaran digital terputus, mesin kasir mati, bahan baku kuliner beku rusak massal. Pabrik-pabrik di kawasan industri mengalami idle time yang merusak jadwal pengiriman kargo. Sektor perikanan budidaya juga terpukul. Para peternak lobster dan ikan hias melaporkan kematian massal biota akibat matinya aerator kolam.
Secara sosial, lima warga meninggal dunia di Sumatra karena keracunan gas karbon monoksida dari genset yang terpaksa dihidupkan dalam ruangan tertutup.
Layanan perbankan, ATM, sistem manajemen rumah sakit, hingga ujian daring mengalami disrupsi serius. Rumah tangga kehilangan pasokan air bersih karena pompa listrik mati. Secara politik, gelombang protes publik meledak dan para pejabat saling lempar klaim—antara yang menyoal hambatan RKAB dan yang menyalahkan manajemen operasional.
Di tengah pemadaman yang memicu krisis multidimensi ini, satu pertanyaan mendasar menggantung: sampai kapan kita akan terus menyandarkan lebih dari 60 persen listrik nasional pada satu komoditas yang harganya liar, rantai pasoknya rawan birokrasi, dan dampak kegagalannya berpotensi memotong nadi kehidupan rakyat?
Padahal, di selatan Jawa dan barat Sumatra terdapat sumber energi yang dapat menjadi alternatif: ombak Samudra Hindia.
Gelombang itu terus bergulung: stabil, bebas geopolitik, dan tidak bisa diekspor atau ditimbun. Sudah saatnya kita mematangkan kembali gagasan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), yang ironisnya selama ini sering dipandang sebelah mata karena dianggap "terlalu mahal" tanpa menimbang aspek-aspek krusial lainnya.
Ketika pemadaman bergilir menerjang dua pulau berpenduduk terbesar, ketika lima warga meregang nyawa, ketika sektor usaha mati suri dan protes-protes merajai ruang publik, biaya ekonomi dan sosial yang hilang dari krisis listrik ini jauh melampaui selisih harga per kilowatt-hour. Peristiwa “byar pet” nasional ini mengungkap secara telanjang bahwa ketergantungan pada energi fosil membuat ketahanan energi nasional sangat rentan. Karena itu, diskusi mengenai PLTGL--kepingan puzzle yang hilang dalam arsitektur transisi energi bersih Indonesia--layak untuk dihadirkan kembali.
Mengapa Gelombang?
Indonesia tidak kekurangan opsi energi terbarukan. Ada surya, angin, panas bumi. Tetapi masing-masing punya kelemahan struktural yang justru terekspos saat krisis seperti ini. Surya dan angin bersifat intermittent, yang bekerja ketika matahari bersinar atau angin bertiup, dan berhenti ketika malam tiba atau cuaca tenang. Dalam situasi defisit pasokan, keduanya tidak bisa diandalkan untuk menjaga kestabilan jaringan transmisi utama.
Di sinilah PLTGL menawarkan argumen teknis yang sulit dibantah.
Pertama, PLTGL menawarkan kebebasan total dari risiko pasokan bahan bakar. Energi gelombang tidak mengenal istilah "kehabisan stok", tidak terpengaruh oleh konflik geopolitik yang mengacak-acak harga komoditas, dan tidak bergantung pada kepatuhan kuota tambang atau birokrasi regulasi RKAB yang--seperti baru saja kita saksikan--bisa menjadi sumber malapetaka.
Ombak di selatan Jawa dan di barat Sumatra adalah bahan bakar gratis yang tersedia 24 jam penuh, 365 hari setahun. Hal ini merupakan jawaban langsung atas akar masalah: PLTU terganggu karena pengusaha tambang lebih memilih mengekspor batu bara berharga 130 dolar AS per ton ketimbang menjual ke PLN dengan harga DMO yang dipatok rendah. PLTGL memutus siklus ini secara fundamental.
Kedua, PLTGL menawarkan prediktabilitas dan konsistensi yang mendekati baseload (beban dasar). Secara oseanografi, pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatra merupakan satu kesatuan garis depan Indonesia yang berhadapan langsung tanpa penghalang dengan Samudra Hindia.
Angin badai dari belahan bumi selatan menghasilkan alun gelombang (swell) masif yang terus-menerus menghantam kedua pesisir ini sepanjang tahun. Tidak seperti angin lokal yang bisa mati mendadak, atau matahari yang tenggelam setiap petang, gelombang laut memiliki pola yang bisa dimodelkan dengan akurasi tinggi.
Data hidro-oseanografi BMKG dan Kementerian ESDM menunjukkan potensi energi gelombang di kedua wilayah itu sangat menjanjikan. Di selatan Jawa, densitas energinya berkisar 15 hingga 42,4 kW per meter panjang gelombang, dengan titik optimal di koridor Cidaun (Cianjur) yang mencatat potensi puncak 42,4 kW/m, serta Pelabuhanratu, Pangandaran, Nusakambangan, Kebumen, Popoh, dan Grajagan.
Di barat Sumatra, Kepulauan Mentawai—terutama sekitar Pulau Pagai Selatan dan Siberut—menunjukkan potensi 16 hingga di atas 30 kW/m dengan estimasi total energi teoritis mencapai ratusan megawatt. Titik-titik lain seperti pesisir Bengkulu, Pulau Enggano, Nias, dan pesisir barat Lampung juga mencatat tinggi gelombang signifikan harian yang konstan.
Inilah yang membuat PLTGL mampu menyuplai daya konstan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan, fungsi kritis yang selama ini hanya bisa diemban oleh PLTU batubara.
Ketiga, PLTGL menawarkan teknologi yang sudah terbukti. Penerapan sistem Oscillating Water Column (OWC) yang memanfaatkan tekanan udara dari hantaman ombak di celah-celah tebing karst untuk memutar turbin generator pun sudah teruji di beberapa negara. Teknologi global tersebut saat ini sedang menunggu keberanian politik di dalam negeri untuk diadopsi dan diimplementasikan secara serius. Sebab, PLTGL nyatanya telah tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kita.
KOMENTAR ANDA