Pemerintah Kuba menyatakan tetap terbuka untuk menjalin dialog diplomatik secara langsung dengan Amerika Serikat (AS). Kendati demikian, Havana menegaskan tidak akan pernah mengompromikan kedaulatan, kemerdekaan, hak penentuan nasib sendiri, serta urusan internal negaranya dalam meja perundingan tersebut.
Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Josefina Vidal Ferreiro, di sela-sela kunjungan diplomatiknya di Meksiko baru-baru ini.
Menurut Vidal Ferreiro, saluran komunikasi langsung antara kedua negara sebenarnya sudah terbentuk dan beberapa pertemuan berkala telah dilaksanakan. Namun, proses ini dinilai belum menunjukkan kemajuan yang signifikan akibat inkonsistensi sikap dari pihak Washington. Setiap kali perwakilan kedua pemerintah duduk bersama untuk berdialog, pihak Amerika Serikat justru meresponsnya dengan menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Kuba hanya dalam hitungan hari setelah pertemuan usai.
Tindakan sepihak dari Washington tersebut sontak menimbulkan keraguan besar di pihak Havana mengenai komitmen dan keseriusan Amerika Serikat dalam membangun hubungan bilateral. Vidal Ferreiro menyayangkan sikap AS yang terkesan tidak bertanggung jawab, mengingat pemerintah Kuba selalu memandang dan menghadiri setiap sesi percakapan diplomasi tersebut dengan formalitas mutlak serta niat yang serius untuk mencapai stabilitas kawasan.
Diplomat senior yang memiliki pengalaman akademis dan diplomasi selama puluhan tahun ini juga mengonfirmasi bahwa dialog yang terjalin selama ini bersifat langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga. Meskipun beberapa negara sempat menawarkan diri untuk menjadi mediator, Kuba menegaskan hal tersebut tidak diperlukan. Secara historis, Kuba selalu menemukan cara untuk berbicara secara tatap muka dengan AS, walau terkadang memanfaatkan tokoh dunia seperti mantan Presiden Meksiko Carlos Salinas atau sastrawan Gabriel García Márquez hanya sebagai pembawa pesan khusus.
Selain membahas diplomasi, Vidal Ferreiro mengklarifikasi mengenai 176 langkah pembukaan ekonomi yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah Kuba. Ia menegaskan secara mendalam bahwa reformasi ekonomi tersebut sama sekali tidak akan mengubah karakter sosialis yang menjadi fondasi negara kepulauan tersebut. Negara akan tetap memegang kendali penuh atas sumber daya fundamental dan sektor-sektor strategis nasional.
Ia memerinci bahwa kontrol terhadap sektor-sektor vital seperti energi, bioteknologi, dan pariwisata akan tetap berada di tangan negara untuk memastikan pemanfaatannya demi kemaslahatan seluruh rakyat Kuba. Alih-alih melakukan privatisasi massal, langkah baru ini merupakan integrasi perubahan dalam manajemen, sedangkan kepemilikan aset utama tetap berada di tangan rakyat. Adapun redistribusi pendapatan masyarakat akan diatur secara adil melalui instrumen perpajakan yang ketat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa reformasi kali ini melangkah lebih jauh dibanding kebijakan diversifikasi mitra pada tahun 1990-an. Saat ini, sektor swasta domestik diberikan ruang untuk berpartisipasi sebagai investor di perusahaan swasta maupun milik negara, termasuk memperluas keterlibatan warga Kuba yang tinggal di luar negeri. Rancangan kebijakan ini sebenarnya telah digodok sejak tahun 2020, namun pelaksanaannya tertunda akibat pandemi COVID-19 dan hantaman sanksi ekonomi di era pemerintahan Donald Trump.
Terkait ancaman keamanan, Wakil Menteri Luar Negeri Kuba ini memperingatkan bahwa Havana terus bersiap menggunakan haknya untuk membela diri. Hal ini merespons retorika berulang dari tingkat tertinggi pemerintahan Amerika Serikat yang kerap mengembuskan opsi aksi militer terhadap pulau tersebut. Walaupun Kuba sangat menghindari konflik bersenjata demi mencegah jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak, mereka menolak bersikap naif dalam menghadapi ancaman yang bersifat laten dan permanen tersebut.
Di sisi lain, Vidal Ferreiro juga menyoroti adanya 'perang komunikasi' yang dilancarkan melalui mesin propaganda besar untuk menyudutkan negaranya. Propaganda tersebut dinilai sengaja dirancang untuk mengalihkan tanggung jawab atas krisis di Kuba kepada pemerintah setempat, padahal fakta menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah pihak agresornya. Upaya normalisasi agresi ini dinilai sangat berbahaya karena opini publik digiring untuk memaklumi tindakan sanksi yang jelas-jelas mencekik kehidupan rakyat dan anak-anak Kuba sebagaimana yang pernah disoroti oleh Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.
Menutup pernyataannya, Vidal Ferreiro menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas solidaritas dari pemerintah dan rakyat Meksiko yang telah bertindak sebagai jembatan logistik bagi Kuba di masa sulit. Melalui bantuan pengiriman logistik, pasokan pangan, serta kampanye penggalangan dana dari organisasi sipil seperti Kemanusiaan dengan Amerika Latin, Kuba merasa tidak sendirian dalam menghadapi tekanan ekonomi yang berat tersebut. 
KOMENTAR ANDA