post image
Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) sebelum ditugaskan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah-Putih dan Kampung Nelayan Merah-Putih.
KOMENTAR

Kematian lima peserta Program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh tanpa menghilangkan tujuan besar dari program-program pemberdayaan masyarakat. Bagaimanapun juga keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Karena itu standar keselamatan bagi peserta harus diperhatikan dan ditingkatkan. (

Demikian disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, terkait peristiwa duka yang terjadi dari arena Latsarmil yang diikuti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sedianya akan disalurkan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah-Putih dan Kampung Nelayan Merah-Putih.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi musibah ini,” kata Sugiat Santoso, Selasa, 30 Juni 2026.

“Peristiwa ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi untuk memastikan standar keselamatan, pengawasan, dan tata kelola pelaksanaan program semakin baik sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali,” sambungnya.

Sugiat mengatakan perlu melakukan pembenahan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sistem pengawasan.

”Kita ingin setiap program pemerintah berjalan secara profesional. Karena itu, standar operasional harus diperkuat, mitigasi risiko diperjelas, dan pengawasan di lapangan harus lebih optimal. Hal ini mulai dari pendataan kondisi calon peserta sebelum mengikuti kegiatan," katanya lagi.

Ia juga menegaskan negara harus hadir mendampingi keluarga korban. Dia menyebut penanganan harus dilakukan secara terbuka. 

“Negara tidak boleh abai. Pemerintah harus memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan, perhatian, serta seluruh hak yang menjadi tanggung jawab negara. Penanganan kasus ini juga harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel agar masyarakat memperoleh kejelasan,” masih kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini. 

Meski demikian, Sugiat meminta agar insiden tersebut tidak mengaburkan tujuan strategis dari Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

“Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis Presiden untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Program ini tetap harus dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Sugiat, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pelaksanaan dan tata kelola, bukan menghentikan program yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan, tentu harus diperbaiki. Tetapi semangat membangun desa, memperkuat koperasi, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan jangan sampai berhenti. Justru kita harus memastikan seluruh rangkaian program dilaksanakan dengan standar keselamatan yang lebih tinggi dan tata kelola yang semakin baik," ujarnya.

Ia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program ke depan.

“Kita ingin setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata sehingga seluruh program strategis dapat berjalan lebih aman, lebih profesional, dan lebih akuntabel,” demikian Sugiat.


“BEM UBK Gate” dan Gerakan “Save Prabowo”

Sebelumnya

PBHI: Kematian 5 Peserta SPPI Bukan Kematian Biasa!

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional