Perdebatan tentang nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghangat. Kali ini datang dari kalangan aktivis perempuan lintas organisasi Cipayung Plus, yang menilai program prioritas nasional itu tak bisa lagi dilihat hitam-putih sekadar "ditutup" atau "dilanjutkan", melainkan perlu dibedah lebih dalam dari sisi tata kelola, anggaran, hingga dampaknya di akar rumput.
Penilaian itu mengemuka dalam diskusi terbuka bertajuk "MBG: Tutup atau Lanjut?" yang digelar Ruang Suara Perempuan Cipayung bersama Together For President, Senin malam, 27 Juli 2026, di Onkel John's Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan. Diskusi dibuka dengan pemaparan dari akademisi sekaligus aktivis Imayati Kalean, dan dipandu moderator Melati Sari Maisara.
Lima narasumber perempuan dari organisasi Cipayung Plus - HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan KAMMI - hadir membawa sudut pandang berbeda-beda, namun bermuara pada satu benang merah: MBG punya niat baik, tapi implementasinya masih harus dievaluasi.
Soal Kelembagaan yang Tumpang Tindih
Masnia Ahmad, Kabid Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI, membuka diskusi dengan menyoroti lemahnya struktur kelembagaan MBG. Menurutnya, tanpa struktur pengawasan yang jelas, program ini rawan terjebak fragmentasi birokrasi lintas sektor. Ia mendorong keterlibatan aktif organisasi perempuan dalam mengawal akuntabilitas program, dengan sekolah sebagai pengelola langsung bukan pihak ketiga.
"Kebijakan MBG bukan hanya peran pemerintah, tapi juga seluruh elemen yang terlibat," tegasnya, seraya menambahkan bahwa keberlanjutan program semestinya diiringi pengawasan konsisten dari pemerintah maupun masyarakat.
UMKM Lokal Perempuan Jangan Sampai Tergusur Korporasi
Sementara itu, Ainun Samidah, Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, menyoroti risiko rantai pasok MBG dimonopoli korporasi besar dan menyingkirkan UMKM lokal, khususnya yang digerakkan perempuan. Ia mendorong pemerataan standar gizi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta edukasi langsung agar UMKM lokal siap menjadi pemasok pangan program.
"Masih banyak sekali potensi pasokan makanan untuk memberdayakan UMKM lokal di daerah," ujarnya, sembari menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun langsung memberikan edukasi dan pendampingan praktik ke masyarakat.
Perlu Ukuran yang Jelas: Untung atau Rugi bagi SDM Bangsa
R. Elisabet Natalia, Sekretaris Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan PP GMKI, mengajak forum berpikir lebih akademisi, seberapa besar sebenarnya manfaat sosial MBG terhadap kualitas sumber daya manusia? Baginya, program sebesar ini yang menyentuh gizi, kesehatan, kesiapan SDM, hingga peluang kerja lokal mestinya bisa diukur secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar debat opini.
"Kekurangannya terkait anggaran, dan seluruh elemen terkait harus bertanggung jawab penuh atas penanganan kasus keracunan," tambahnya.
Kristina Elia Purba, aktivis perempuan PMKRI, membawa isu yang jarang disorot, potensi eksploitasi kerja tak dibayar yang kerap dibebankan kepada ibu-ibu dan tenaga pendukung di lapangan demi menopang operasional harian MBG. Ia juga mengingatkan bahwa skala besar program ini belum sebanding dengan penurunan angka stunting.
"Program ini bagus, tapi dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan di lapangan. Perlu evaluasi besar-besaran, terutama soal ketepatan sasaran di 3T dan tata kelola APBN yang sistematis," katanya, sembari menyinggung kasus dugaan korupsi di lingkup Badan Gizi Nasional sebagai alarm bahwa "tutup salah, lanjut pun salah" jika tata kelola tak dibenahi.
Dari sisi fiskal, Nuraz Anami, Bendahara Bidang Perempuan PP KAMMI, mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan anggaran MBG di tengah gejolak ekonomi dunia, sekaligus mendesak transparansi tata kelola keuangan program agar tidak mengguras pos-pos pembangunan fundamental lainnya.
Ia juga menyoroti persoalan kepercayaan publik, banyak masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah karena minimnya keterbukaan informasi. Solusinya, menurut Anami, adalah keterbukaan informasi yang lebih aktif dan penguatan literasi digital masyarakat.
Diskusi juga diramaikan suara dari lantai peserta. Perwakilan HMI Jakarta Selatan menilai kebutuhan masyarakat sebenarnya bukan sekadar "gizi gratis", melainkan fasilitas yang belum terstruktur dengan baik, dan mempertanyakan solusi konkret di luar polemik tutup-lanjut. Peserta lain menambahkan bahwa substansi MBG sendiri masih relevan, namun perlu perbaikan mendasar pada infrastruktur gizi sebelum bicara keberlanjutan program.
Rekomendasi: Pengawasan Partisipatif dan Aplikasi Pelaporan Warga
Menutup diskusi, sejumlah rekomendasi kebijakan dirumuskan bersama, di antaranya audiensi resmi ke pemangku kebijakan untuk mendorong arahan konkret terkait persoalan MBG serta pengawasan dan evaluasi berbasis data akar rumput secara berkelanjutan, dengan harapan besar pada kepemimpinan baru BGN untuk membawa semangat tata kelola yang lebih transparan.
Mereka juga melahirkan gagasan aplikasi digital berkonsep citizen report, agar masyarakat bisa melaporkan persoalan di lapangan langsung ke pusat. Selain itu, keterbukaan informasi penuh atas penggunaan anggaran MBG, perlu dilakukan diiringi penguatan literasi digital publik. Selain itu juga perlu pembenahan tata kelola rantai pasok dan standar keamanan pangan, termasuk akuntabilitas penuh atas kasus-kasus keracunan yang pernah terjadi.
Moderator Melati Sari Maisara menutup forum dengan tiga simpulan utama: program prioritas nasional ini membutuhkan pengawasan partisipatif yang ketat dari gerakan perempuan, khususnya Cipayung Plus; evaluasi harus berjalan beriringan dengan apresiasi, dengan data dan realita lapangan sebagai kompas kebijakan; dan perempuan bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pengawal utama kualitas SDM bangsa.
Seluruh catatan dan rekomendasi dari diskusi ini rencananya akan dirangkum Ruang Suara Perempuan Cipayung menjadi masukan kebijakan yang konkret bagi para pemangku kepentingan. 
KOMENTAR ANDA