Hal yang sama berlaku pada energi. Program B50 mulai 1 Juli 2026 ditempatkan pemerintah sebagai jalan menuju penghentian impor solar, dengan potensi penghematan devisa yang disebut mencapai sekitar Rp170 triliun per tahun.
Arah ini layak didukung.
Indonesia terlalu kaya sumber daya untuk terus-menerus menggantungkan keamanan energinya kepada pasar luar negeri. Sawit, gas, energi matahari, panas bumi, hidro, dan sumber energi lainnya mestinya dirangkai menjadi strategi besar kedaulatan energi nasional.
Tetapi B50 juga harus dijalankan dengan disiplin. Produktivitas kebun, keberlanjutan lingkungan, posisi petani rakyat, efisiensi industri biodiesel hingga kemampuan kilang harus diperhatikan secara bersamaan. Jangan sampai kita hanya memindahkan satu ketergantungan menjadi ketergantungan baru.
Pidato Presiden juga memberi tempat besar kepada pembangunan manusia.
Program revitalisasi mencatat 16.167 sekolah diperbaiki pada 2025, sementara program 2026 mencakup 71.744 sekolah. Pemerintah juga mendorong penggunaan layar pintar agar sekolah di daerah terpencil dapat memperoleh akses kepada pengajaran berkualitas.
Angka itu penting karena ketimpangan Indonesia tidak hanya terjadi dalam pendapatan. Ia juga hidup dalam akses terhadap guru yang baik, fasilitas pendidikan, teknologi dan bahasa asing.
Seorang anak yang lahir di pulau kecil seharusnya mempunyai peluang yang tidak terlalu jauh berbeda dengan anak yang tumbuh di kota besar. Itulah salah satu bentuk paling konkret dari kemerdekaan.
Di bidang kesehatan, pemerintah melaporkan program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau puluhan juta orang. Sebanyak 66 RSUD di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dibangun atau ditingkatkan, dengan 20 di antaranya telah beroperasi. Negara juga menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.
Semua capaian ini tentu belum membuat persoalan Indonesia selesai.
Presiden sendiri tidak menyembunyikannya. Kemiskinan masih ada. Rumah layak belum tersedia bagi semua orang. Pekerjaan masih harus terus diciptakan. Korupsi, tambang ilegal, penyelundupan, narkoba, kebocoran kekayaan negara dan ketimpangan pelayanan antardaerah masih menjadi pekerjaan besar.
Justru pengakuan terhadap pekerjaan yang belum selesai membuat optimisme lebih masuk akal.
Kita tidak membutuhkan optimisme yang mengatakan semua telah baik-baik saja. Kita membutuhkan optimisme yang lahir karena negara tahu masalahnya, mempunyai arah untuk menyelesaikannya, dan bersedia mengukur hasil kerjanya secara terbuka.
Pada usia republik yang ke-81, Indonesia sudah terlalu besar untuk terus-menerus terjebak dalam perdebatan antara mereka yang hanya melihat kegagalan dan mereka yang hanya ingin memamerkan keberhasilan.
Negara ini mempunyai masalah. Banyak. Tetapi Indonesia juga mempunyai modal yang luar biasa: pasar yang besar, sumber daya alam, bonus demografi, posisi geopolitik yang strategis, kemampuan industri yang terus berkembang, serta masyarakat yang berkali-kali membuktikan daya tahannya.
Yang menentukan adalah bagaimana semua modal itu dikelola.
Pidato Presiden Prabowo memberi gambaran tentang arah tersebut: pangan harus berdaulat, energi harus makin mandiri, investasi harus menghasilkan pekerjaan, BUMN harus kembali memberikan nilai kepada rakyat, sekolah harus diperbaiki, kesehatan harus semakin mudah dijangkau, dan kekayaan negara tidak boleh bocor.
Pekerjaan sesungguhnya dimulai setelah pidato selesai.
Sebab rakyat pada akhirnya—dan barangkali inilah ukuran paling jujur sebuah pemerintahan—tidak hidup di dalam grafik presentasi. Mereka hidup di desa, di kota, di pasar, di sawah, di pabrik, di sekolah dan di rumah-rumah sederhana.
Di sanalah angka-angka pemerintah akan diuji.
Dan di sanalah kalimat Presiden tentang kemerdekaan memperoleh maknanya.
Kemerdekaan tidak cukup tertulis dalam buku sejarah. Ia harus terasa ketika rakyat bekerja, belajar, berobat, berusaha dan membangun masa depan tanpa merasa ditinggalkan negaranya.
Itulah kemerdekaan yang masih harus terus kita perjuangkan.
KOMENTAR ANDA