Oleh: Dr. Safriady, Pemerhati Isu Strategis
PENYADAPAN terhadap Presiden Prabowo Subianto dan munculnya dugaan keterlibatan sejumlah oknum perwira tinggi Polri, apabila terbukti melalui proses hukum yang transparan, bukan sekadar persoalan pelanggaran disiplin institusi.
Peristiwa semacam ini menyentuh persoalan yang jauh lebih fundamental yaitu loyalitas aparat negara, supremasi sipil, hubungan antarlembaga keamanan, serta masa depan reformasi sektor keamanan di Indonesia.
Pertanyaan yang kemudian muncul cukup provokatif adalah apakah mungkin setelah kasus penyadapan dan dugaan makar tersebut, Polri kembali berada di bawah kendali TNI, sebagaimana struktur ABRI pada masa Orde Baru?
Secara politik, gagasan tersebut mungkin saja muncul sebagai wacana di tengah krisis kepercayaan.
Namun, secara konstitusional dan kelembagaan, mengembalikan Polri ke dalam ABRI bukanlah solusi sederhana. Bahkan, langkah tersebut berpotensi membuka kembali perdebatan besar tentang arah reformasi 1998.
Yang harus dibedakan sejak awal adalah dugaan, fakta penyidikan, dan kesimpulan hukum. Penyadapan ilegal, jika terbukti, merupakan persoalan serius. Sementara tuduhan makar merupakan tuduhan hukum yang membutuhkan pembuktian tersendiri, bukan sesuatu yang dapat disimpulkan hanya dari adanya dugaan penyadapan.
Skandal Kepolisian Mengguncang Reformasi Sektor Keamanan
Kasus ini menjadi semakin serius setelah penyidik menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka pada 3 November 2026. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya, termasuk pejabat negara, politisi, jurnalis, aktivis, dan pengusaha.
Penyidik juga menduga terdapat upaya penghapusan rekaman penyadapan untuk menghilangkan jejak. Perkembangan berikutnya bahkan mengarah pada penetapan tersangka keempat.
Pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan kemungkinan tindakan yang mengarah pada pengkhianatan terhadap negara semakin memperbesar dimensi politik kasus ini.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penyidik belum menemukan indikasi makar. Artinya, publik perlu menunggu pembuktian hukum sebelum menarik kesimpulan lebih jauh.
Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula. Apabila benar terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat kepolisian untuk memata-matai kepala negara, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur penyadapan. Ini menyangkut pertanyaan mendasar tentang siapa yang mengendalikan instrumen keamanan negara dan kepada siapa loyalitas institusi tersebut sesungguhnya diberikan.
ABRI & Nostalgia Stabilitas
Polri kemudian ditempatkan sebagai alat negara yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
Sementara TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan negara. Pemisahan tersebut diperkuat melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dengan demikian, mengembalikan Polri menjadi bagian dari ABRI bukan sekadar mengganti nama institusi. Langkah tersebut berarti mengubah kembali desain hubungan sipil-militer yang telah dibangun sejak reformasi.
Apakah mungkin dilakukan? Secara politik, gagasan tersebut bisa saja diperbincangkan. Namun, secara hukum, diperlukan perubahan mendasar terhadap kerangka peraturan dan ketatanegaraan yang berlaku. Tidak cukup hanya melalui keputusan Presiden atau kebijakan Panglima TNI.
Apakah TNI Solusi Kegagalan Reformasi Polri
Di tengah situasi ini, muncul kemungkinan bahwa TNI akan dipandang sebagai institusi yang lebih disiplin, memiliki hierarki komando yang kuat, serta mempunyai tradisi kepatuhan terhadap rantai komando.
Persepsi tersebut dapat memunculkan tuntutan agar pengawasan terhadap Polri diperketat, bahkan melalui integrasi kembali dengan TNI.
Namun, kita tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa persoalan kepolisian dapat diselesaikan dengan menyerahkan kendalinya kepada militer.
TNI memiliki mandat pertahanan negara. Polri memiliki mandat keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Keduanya memiliki karakter, doktrin, mekanisme pertanggungjawaban, serta instrumen kewenangan yang berbeda.
Menggabungkan kedua institusi justru berpotensi mengaburkan batas antara pendekatan pertahanan militer dan penegakan hukum sipil. Padahal, dalam negara demokrasi, penggunaan kekuatan negara harus memiliki batas kewenangan yang jelas.
KOMENTAR ANDA