Persoalan yang harus dibongkar bukanlah apakah Polri perlu berada di bawah TNI, melainkan bagaimana memastikan tidak ada institusi keamanan yang berubah menjadi kekuatan politik tersendiri.
Prabowo dan Ujian Reformasi Sektor Keamanan
Presiden Prabowo kini menghadapi ujian penting. Kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi kepolisian, bukan sekadar pergantian sejumlah pejabat atau penataan ulang struktur komando.
Pertama, investigasi harus dilakukan secara independen, transparan, dan menyentuh seluruh kemungkinan rantai komando. Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang mengetahui? Siapa yang memperoleh manfaat? Apakah penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum atau kepentingan politik tertentu?
Kedua, mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyadapan harus diperkuat. Teknologi intelijen dan intersepsi komunikasi tidak boleh menjadi instrumen untuk mengawasi lawan politik, membungkam jurnalis, atau mengendalikan masyarakat sipil.
Ketiga, reformasi Polri harus menyentuh kultur organisasi, sistem promosi jabatan, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban hukum. Loyalitas kepada Presiden tidak boleh ditafsirkan sebagai loyalitas personal kepada penguasa, melainkan kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum negara.
Keempat, hubungan TNI dan Polri harus diperkuat melalui koordinasi strategis, bukan subordinasi kelembagaan.
Jangan Sampai Reformasi Berjalan Mundur
Pada akhirnya, pertanyaan apakah Polri akan kembali menjadi bagian dari ABRI harus dijawab secara jernih. Indonesia tidak membutuhkan kemunduran sejarah untuk menyelesaikan persoalan institusi keamanan.
Kita tidak boleh membiarkan kesalahan sejumlah pejabat menjadi alasan untuk menghidupkan kembali sistem yang telah ditinggalkan melalui perjuangan reformasi.
Jika ada jenderal yang menyalahgunakan kewenangan, hukum harus menjangkaunya. Jika ada jaringan kekuasaan yang bermain di balik institusi negara, bongkar sampai ke akarnya.
Jika ada pengkhianatan terhadap mandat konstitusi, pertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
TNI harus tetap kuat sebagai alat pertahanan negara. Polri harus kembali pada khitahnya sebagai institusi sipil penegak hukum yang profesional, independen dalam menjalankan tugas, dan bertanggung jawab kepada konstitusi.
Jangan sampai skandal penyadapan justru menjadi pintu masuk bagi lahirnya kembali Dwifungsi ABRI dalam wajah baru.
Sebab, persoalan Indonesia hari ini bukan kekurangan institusi yang kuat, melainkan bagaimana memastikan setiap institusi yang kuat tetap tunduk pada hukum dan demokrasi. 
KOMENTAR ANDA