Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute
DALAM politik, tidak semua jebakan datang dari lawan. Ada kalanya perangkap justru dipasang oleh orang-orang yang selama ini berada dalam satu barisan. Mereka tidak datang dengan ancaman atau serangan terbuka, melainkan melalui sebuah percakapan, pernyataan, bahkan permintaan yang sekilas terlihat biasa. Namun, di baliknya bisa tersimpan permainan yang membuat seseorang berada dalam posisi serba salah.
Situasi inilah yang menarik dicermati di tengah polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada dua peristiwa berbeda yang melibatkan Gibran dan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya memang tidak boleh dicampuradukkan, tetapi jika dibaca dalam satu lanskap politik, muncul dugaan adanya dua skenario yang berpotensi menyeret Prabowo ke dalam pusaran persoalan Gibran.
Peristiwa pertama adalah pertemuan Gibran dengan Prabowo di Istana Presiden yang berlangsung hampir dua setengah jam. Seusai pertemuan, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Namun, menurut pengakuannya, Prabowo justru menyarankan agar ia memperjuangkan persoalannya melalui jalur hukum, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Peristiwa kedua terjadi di Lanud Halim Perdanakusuma. Berdasarkan keterangan Ketua Umum Projo kepada media, Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo. Dua peristiwa ini menghadirkan pertanyaan menarik: apakah semuanya sekadar dinamika biasa antara presiden dan wakil presiden, atau ada permainan politik yang sedang dirancang untuk menempatkan Prabowo dalam posisi sulit?
Mari kita bedah satu per satu.
Perangkap Pertama: Menggiring Prabowo ke Dalam Persoalan Hukum Gibran
Pernyataan Gibran bahwa Prabowo menyarankan dirinya menempuh jalur PTUN bukan sekadar cerita tentang percakapan pribadi di Istana. Pernyataan tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membangun opini bahwa Presiden mendukung langkah hukum Gibran dalam menghadapi persoalan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Padahal, persoalan yang diperdebatkan bukan perkara sederhana. Fokusnya adalah pemenuhan persyaratan pendidikan calon wakil presiden, khususnya ijazah dan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Persoalan administrasi inilah yang kemudian menjadi bagian dari perdebatan hukum di Mahkamah Agung (MA).
Dengan mengangkat PTUN sebagai jalan perjuangan, Gibran berpotensi membangun narasi bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk membuktikan keabsahan persyaratan pencalonannya. Jika langkah tersebut berhasil, kemenangan hukum itu dapat dikapitalisasi sebagai pembenaran politik atas pencalonannya pada 2024.
Namun, ada sisi lain yang tidak kalah menarik. Dengan menyebut bahwa langkah ke PTUN merupakan saran Prabowo, Gibran sekaligus membawa nama Presiden ke dalam persoalan tersebut. Seolah-olah Prabowo ikut memberikan legitimasi terhadap langkah hukum yang ditempuhnya. Jika ternyata jalur tersebut bermasalah, Presiden pun berpotensi ikut menjadi sasaran pertanyaan publik.
Dengan kata lain, Prabowo ditempatkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jika mendukung, ia bisa dianggap ikut membenarkan persoalan hukum Gibran. Jika ternyata saran tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat, ia bisa dinilai tidak memahami persoalan yang sedang dihadapi wakil presidennya sendiri.
Akan tetapi, skenario ini tampaknya tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, memberikan penjelasan yang justru membuat jalur PTUN tidak bisa dipandang sebagai jalan keluar yang mudah.
Yusril menyoroti persoalan legal standing atau kedudukan hukum. Sebab, objek yang dipersoalkan dalam perkara sebelumnya berkaitan dengan keputusan administrasi kementerian mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan keputusan yang secara langsung diterbitkan atas nama Gibran. Karena itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah Gibran memiliki kedudukan hukum untuk menggugat keputusan administrasi tersebut?
Persoalan lainnya adalah kemungkinan pengajuan peninjauan kembali oleh Kemendikdasmen terhadap putusan MA. Kedudukan kementerian sebagai institusi negara juga menjadi persoalan tersendiri dalam upaya hukum tersebut. Artinya, jalan hukum yang disampaikan seolah-olah sebagai solusi ternyata memiliki sejumlah hambatan yang harus dijawab terlebih dahulu.
Penjelasan Yusril seperti membuka tabir persoalan yang sebelumnya dibungkus dengan narasi perjuangan hukum. Sebelum berbicara tentang kemenangan di PTUN, Gibran harus lebih dahulu menghadapi pertanyaan apakah ia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Di titik ini, perangkap pertama berpotensi kehilangan daya gigitnya. Prabowo pun tidak perlu ikut terseret terlalu jauh dalam persoalan hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang berkepentingan.
Perangkap Kedua: Menempatkan Prabowo sebagai Pengkhianat Jokowi
Jika perangkap pertama bermain di wilayah hukum, perangkap kedua jauh lebih sensitif karena menyentuh hubungan politik Prabowo dengan Joko Widodo. Inilah bagian yang berpotensi menimbulkan gejolak lebih besar, sebab persoalannya bukan lagi sekadar sah atau tidaknya sebuah dokumen administrasi, melainkan loyalitas politik dan hubungan kekuasaan.
Dalam peristiwa berbeda di Lanud Halim Perdanakusuma, berdasarkan keterangan Ketua Umum Projo kepada media, Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo. Informasi ini membuka ruang bagi sebuah skenario politik yang patut dicermati.
Bayangkan jika Prabowo mengambil inisiatif menyerahkan surat tersebut kepada MPR RI untuk diproses. Secara administratif, tindakan itu mungkin dipersepsikan sebagai bagian dari proses ketatanegaraan. Namun, dalam politik, sebuah tindakan tidak selalu dibaca berdasarkan prosedurnya. Ada kepentingan, persepsi, dan narasi yang bisa dibangun di baliknya.
Geng Solo berpotensi memanfaatkan situasi tersebut untuk menggiring opini bahwa Prabowo telah mengkhianati Jokowi. Sosok yang selama ini dianggap memiliki peran besar dalam mengantarkan Prabowo memenangkan Pilpres 2024 justru diposisikan sebagai pihak yang menyerahkan surat pengunduran diri putra Jokowi kepada MPR untuk diproses.
Narasi semacam ini bisa sangat mudah dijual kepada publik: Jokowi telah membantu Prabowo menjadi Presiden, tetapi ketika anaknya menghadapi persoalan, Prabowo justru menjadi orang yang membuka jalan bagi pemberhentiannya. Drama politik pun bisa bergeser dari persoalan hukum dan konstitusi menjadi cerita tentang pengkhianatan seorang kawan terhadap kawan lainnya.
Di sinilah Prabowo harus berhitung. Jangan sampai sebuah proses yang seharusnya berjalan berdasarkan konstitusi justru berubah menjadi panggung untuk membangun citra bahwa dirinya tidak tahu berterima kasih kepada Jokowi. Apalagi, hubungan politik keduanya selama ini merupakan salah satu bagian penting dalam konfigurasi kekuasaan pasca-Pilpres 2024.
Karena itu, langkah paling bijak adalah tidak mengambil alih inisiatif pengunduran diri tersebut. Jika Gibran memang sungguh-sungguh ingin mundur, biarkan dirinya sendiri yang menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri kepada MPR RI sesuai mekanisme konstitusional. Dengan begitu, keputusan dan tanggung jawab politik atas pengunduran diri tersebut berada pada orang yang memang menyatakan kehendak untuk mundur.
KOMENTAR ANDA