Prabowo tidak perlu menjadi kurir politik bagi keputusan wakil presidennya sendiri. Biarkan Gibran membuktikan keseriusan pernyataannya melalui tindakan resmi, bukan sekadar pernyataan yang kemudian membuat Presiden harus menanggung konsekuensi politiknya.
Lalu, bagaimana jika Gibran ternyata tidak benar-benar mengajukan pengunduran diri kepada MPR? Jika memang terdapat dugaan pelanggaran yang memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam konstitusi, mekanisme pemakzulan atau impeachment dapat ditempuh melalui DPR RI. Tentu, proses tersebut memiliki persyaratan dan tahapan yang harus dilalui, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan akhir MPR.
Dengan demikian, persoalan pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Tidak perlu Presiden mengambil tindakan yang justru membuka ruang bagi pertarungan narasi politik baru.
Dua Perangkap, Satu Sasaran: Prabowo
Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya. Pada perangkap pertama, Prabowo berpotensi diseret ke dalam persoalan hukum Gibran melalui pernyataan bahwa dirinya menyarankan jalur PTUN. Pada perangkap kedua, Prabowo berpotensi ditempatkan sebagai pengkhianat Jokowi apabila mengambil inisiatif menyerahkan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR.
Dua skenario ini memiliki pintu masuk yang berbeda, tetapi ujungnya bisa sama: membuat Prabowo berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, ia seolah diminta menjadi pembela Gibran dalam persoalan hukum. Di sisi lain, ia bisa dituduh menjadi orang yang bertanggung jawab atas proses pengunduran diri putra Jokowi.
Inilah yang membuat situasi tersebut menarik dibaca sebagai permainan politik. Prabowo tidak sedang menghadapi satu persoalan, melainkan dua persoalan yang masing-masing memiliki konsekuensi politik berbeda. Jika tidak berhati-hati, setiap langkah yang diambilnya justru bisa menjadi bahan bakar bagi narasi yang merugikan dirinya sendiri.
Dalam permainan catur, seorang pemain tidak selalu menyerang raja secara langsung. Terkadang, ia mengatur posisi bidak sedemikian rupa sehingga sang raja tidak memiliki banyak pilihan. Setiap langkah terlihat masuk akal, tetapi semuanya membawa konsekuensi. Ketika raja menyadari bahwa dirinya sedang dikepung, ruang geraknya sudah semakin sempit.
Karena itu, Prabowo sebaiknya tidak terburu-buru masuk ke dalam permainan tersebut. Jika Gibran ingin menggugat, biarkan ia menghadapi sendiri persoalan legal standing dan membuktikan dasar hukum gugatannya. Jika ingin mundur, biarkan ia sendiri yang menjalankan proses pengunduran diri sesuai konstitusi. Presiden tidak perlu mengambil tanggung jawab atas keputusan yang bukan menjadi kehendaknya sendiri.
Sebab, dalam politik, jebakan paling berbahaya bukan selalu yang dipasang oleh lawan di seberang. Ada kalanya perangkap justru disiapkan oleh orang yang berdiri paling dekat dengan kita. Mereka tidak perlu mendorong sang raja untuk jatuh. Cukup membuatnya mengambil langkah yang salah.
Prabowo boleh saja menghadapi lawan politik di luar istana. Namun, jangan sampai ia lupa memeriksa siapa yang sedang mengatur langkah di dalam lingkaran kekuasaannya sendiri. Jangan sampai menang melawan lawan, tetapi justru kalah karena terjebak permainan kawan sendiri. 
KOMENTAR ANDA