Audit independen diperlukan demi memperkuat kredibilitas PT. Garuda Indonesia (Persero) yang terus dibayangi masalah. Audit juga perlu dilakukan dalam pelaksanaan penerbangan jamaah haji.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar, dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.
“Kami meminta Garuda sebelum dan setelah (penyelenggaraan haji) harus lakukan audit kontrak secara menyeluruh, baik tentang sewa pesawat atau cost management penerbangan,” ujar Iskandar.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, sebagian besar operasional Garuda saat ini masih mengandalkan pesawat sewa. Sementara kinerja keuangan dan layanan belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Kondisi tersebut berisiko memperburuk reputasi Garuda di kancah internasional, terutama sebagai penyelenggara utama penerbangan haji.
Iskandar juga mengatakan, audit menyeluruh terhadap Garuda sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto menekan harga tiket pesawat dan biaya haji tahun depan.
“Ini harus kita lakukan agar operasional haji dan keterbukaan publik yang (pada akhirnya Garuda akan kembali) mendapat kepercayaannya,” tegasnya.
Selain itu, Iskandar juga mendesak jajaran manajemen Garuda untuk menyusun roadmap strategis jangka pendek hingga jangka panjang guna memperbaiki performa dan efisiensi perusahaan. 
KOMENTAR ANDA