Wacana reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan saat ini semakin menjauh seiring perubahan sikap Pyongyang yang tidak lagi memprioritaskan penyatuan Semenanjung Korea.
Hal itu disampaikan penulis buku “Reunifikasi Korea: Game Theory”, Dr Teguh Santosa, dalam diskusi bedah buku yang digelar Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid bersama Forum Wartawan Kebangsaan dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Jumat, 6 Maret 2026.
Menurut Teguh, Korea Utara sejak Januari 2024 telah menyampaikan proposal yang pada dasarnya mengarah pada model two state solution, yakni dua negara Korea yang hidup berdampingan tanpa saling menyerang.
“Korea Utara sekarang tidak lagi tertarik membicarakan penyatuan kembali. Tawaran mereka adalah masing-masing negara berdiri sendiri, yang penting hidup tanpa konflik,” ujar Teguh.
Namun proposal tersebut hingga kini belum diterima oleh Korea Selatan. Teguh menjelaskan bahwa konstitusi Korea Selatan masih memandang seluruh wilayah Semenanjung Korea sebagai satu kesatuan negara.
“Dalam konstitusi Korea Selatan disebutkan bahwa wilayah Korea meliputi seluruh Semenanjung Korea. Artinya secara konstitusional mereka masih melihat hanya ada satu Korea,” katanya kepada KBA News.
Dalam bukunya, Teguh menggunakan pendekatan game theory untuk menjelaskan dinamika konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Teori ini digunakan untuk memetakan berbagai kemungkinan pilihan yang diambil para aktor dalam konflik internasional, dengan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan.
Ia menjelaskan bahwa dalam teori permainan terdapat dua model utama, yakni zero sum game dan non zero sum game. Model pertama menggambarkan situasi menang-kalah secara mutlak, sementara model kedua membuka kemungkinan berbagai variasi hasil.
Dalam konteks konflik Korea, Teguh menggunakan model prisoner’s dilemma. Dalam model ini, masing-masing pihak berusaha mencapai keuntungan maksimal, tetapi keterbatasan informasi mengenai langkah lawan membuat mereka berada dalam situasi dilematis.
“Mereka ingin mencapai tujuan maksimal, tetapi informasi yang dimiliki terbatas. Mereka tidak tahu pasti apa yang akan dilakukan pihak lain atau bahkan sekutu mereka sendiri,” ujarnya.
Menurut Teguh, dinamika konflik Korea juga dipengaruhi oleh kekuatan negara-negara lain di kawasan yang berada di belakang kedua pihak, sehingga proses negosiasi menjadi semakin kompleks.
Teguh menilai perkembangan konflik global saat ini, termasuk ketegangan Iran–Israel dan keterlibatan Amerika Serikat, tidak memiliki kaitan langsung dengan isu reunifikasi Korea. Sebaliknya, kondisi geopolitik global justru memperkuat posisi Korea Utara dalam jangka pendek.
“Bagi Korea Utara, konflik di wilayah lain justru menguntungkan karena mampu mendegradasi reputasi Amerika Serikat, pihak yang dianggap sebagai pemberi tekanan utama bagi mereka,” ujar Teguh, yang menyusun buku ini berdasarkan disertasi doktoralnya.
Ia juga menyoroti semakin eratnya hubungan Korea Utara dengan Rusia, terutama dalam konteks perang Ukraina. Kerja sama tersebut, menurutnya, membuat Pyongyang saat ini lebih fokus memperkuat posisi strategisnya dibanding membicarakan reunifikasi.
“Korea Utara sekarang lebih fokus memperkuat posisinya dan memperdalam hubungan dengan Rusia. Mereka tidak ingin menjadi pihak yang memulai serangan,” ujar Teguh.
Meski konflik global semakin kompleks, Teguh menilai Indonesia tetap memiliki peluang memainkan peran penting sebagai mediator dalam konflik internasional. Ia menilai Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyelesaikan konflik dan menjaga harmoni sosial, yang dapat menjadi modal diplomasi di tingkat global.
“Kita punya peluang menjadi pemain penting dalam membangun keharmonisan kawasan. DNA bangsa Indonesia adalah harmoni,” kata Teguh.
Menurutnya, gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong peran mediasi Indonesia dalam konflik internasional merupakan langkah positif.
“Ketika Presiden Prabowo berbicara tentang kemungkinan menjadi mediator, menurut saya itu langkah yang baik. Indonesia memang memiliki karakter sebagai penengah,” ujarnya.
Diskusi bedah buku tersebut digelar untuk memperluas perspektif geopolitik sekaligus mendorong peran jurnalisme dan komunikasi publik dalam memahami dinamika konflik internasional yang semakin kompleks. 
KOMENTAR ANDA