Oleh: Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, Pendiri GREAT Institute
DUNIA sedang berubah. Perlahan tetapi pasti, kekuatan ekonomi global tidak lagi hanya ditentukan oleh minyak, batu bara, atau manufaktur konvensional. Dunia kini mulai bergerak menuju ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon, dan perdagangan emisi. Negara-negara besar berlomba menguasai teknologi energi bersih, kendaraan listrik, hingga pasar karbon internasional. Dalam perubahan global itulah Indonesia sebenarnya berada di persimpangan sejarah yang sangat menentukan.
Pertanyaannya sederhana: apakah Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam ekonomi hijau dunia, atau justru menjadi salah satu pemain utama?
Di sinilah relevansi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menemukan momentumnya. Gagasan tentang kemandirian ekonomi, hilirisasi, penguatan ketahanan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan penguasaan sumber daya strategis sesungguhnya sangat sejalan dengan arah baru ekonomi dunia yang berbasis keberlanjutan. Salah satu instrumen terpentingnya adalah perdagangan karbon.
Selama bertahun-tahun, isu karbon di Indonesia sering dipersepsikan semata-mata sebagai agenda lingkungan hidup. Padahal hari ini karbon telah berubah menjadi instrumen ekonomi, geopolitik, bahkan sumber kekuatan negara. Dunia mulai menghitung emisi sebagai komoditas strategis baru. Negara yang mampu menjaga hutan, mangrove, gambut, dan ekosistem laut kini memiliki “aset karbon” bernilai ekonomi tinggi.
Indonesia memiliki modal yang luar biasa besar untuk memasuki arena tersebut. Kita memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Kita memiliki mangrove terluas di dunia. Kita memiliki padang lamun dan ekosistem karbon biru yang sangat besar. Pemerintah bahkan memproyeksikan potensi karbon biru Indonesia mampu menyerap sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.
Artinya, Indonesia sebenarnya tidak miskin. Indonesia hanya belum sepenuhnya mengubah kekayaan ekologinya menjadi kekuatan ekonomi nasional.
Karena itu, perdagangan karbon tidak boleh dipahami sekadar sebagai proyek teknokratis lingkungan. Ia harus dilihat sebagai strategi nasional untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks tertentu, perdagangan karbon bahkan dapat menjadi “fresh money” baru bagi negara.
Pasar karbon global sendiri diperkirakan akan mencapai nilai lebih dari USD 250 miliar hingga USD 1 triliun dalam dua dekade ke depan seiring semakin ketatnya target penurunan emisi dunia dan implementasi Paris Agreement. Negara-negara industri kini membutuhkan miliaran ton kredit karbon untuk memenuhi target net zero emission mereka. Di sisi lain, Indonesia memiliki modal ekologis yang sangat besar untuk memasuki pasar tersebut.
Indonesia memiliki sekitar 95 juta hektare kawasan hutan, mangrove terluas di dunia mencapai sekitar 3,3 juta hektare, serta cadangan gambut tropis terbesar yang mampu menyimpan miliaran ton karbon. Dengan potensi tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas menjadi salah satu pemasok kredit karbon terbesar dunia melalui konservasi hutan, restorasi gambut, energi terbarukan, dan pengembangan ekonomi karbon biru.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mulai bergerak ke arah tersebut. Indonesia mulai membangun kerangka perdagangan karbon nasional yang lebih terintegrasi dan menargetkan operasional perdagangan karbon nasional berjalan penuh mulai 2026.
Langkah ini penting. Namun tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar membentuk pasar karbon, melainkan membangun tata kelola karbon nasional yang kuat, transparan, dan berdaulat.
Kita tidak boleh mengulang kesalahan lama ketika sumber daya strategis nasional hanya menjadi ruang eksploitasi pihak luar tanpa nilai tambah besar bagi bangsa sendiri. Jangan sampai karbon Indonesia hanya menjadi “komoditas murah” yang dibeli negara maju, sementara masyarakat lokal tetap miskin dan negara hanya memperoleh keuntungan minimal.
Di sinilah negara harus hadir sebagai arsitek utama ekonomi karbon nasional.
Negara perlu memastikan perdagangan karbon memiliki integritas tinggi, pengawasan ketat, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional. Risiko fraud karbon, manipulasi data emisi, hingga proyek karbon fiktif bukan ancaman kecil. Jika tata kelola lemah, perdagangan karbon justru dapat menjadi ladang baru mafia lingkungan global.
Selain itu, Indonesia juga membutuhkan integrasi lintas sektor yang jauh lebih kuat. Selama ini urusan karbon tersebar di banyak kementerian dan lembaga, mulai dari lingkungan hidup, kehutanan, energi, kelautan, hingga sektor keuangan. Tanpa orkestrasi nasional yang jelas, potensi besar ini justru dapat terhambat oleh ego sektoral dan fragmentasi kebijakan.
Karena itu, gagasan tentang penguatan kelembagaan karbon nasional menjadi semakin relevan. Indonesia membutuhkan pusat orkestrasi yang mampu menyatukan kebijakan perdagangan karbon, investasi hijau, diplomasi karbon, serta penguatan ekonomi hijau nasional dalam satu arah strategis.
Lebih dari itu, perdagangan karbon harus menjadi instrumen keadilan sosial. Masyarakat adat, petani hutan, komunitas pesisir, dan penjaga ekosistem harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat ekonomi nyata dari transisi hijau ini. Jangan sampai ekonomi hijau hanya dinikmati investor besar, sementara masyarakat lokal kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Asta Cita Presiden Prabowo sesungguhnya membuka ruang besar menuju transformasi tersebut. Ketika dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi eksportir sumber daya mentah, tetapi juga menjadi pusat ekonomi hijau dunia.
Jika pada abad lalu negara berebut minyak, maka pada abad ini dunia mulai berebut karbon. Dan Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi pemain utama.
Masalahnya tinggal satu: apakah kita memiliki keberanian politik, visi jangka panjang, dan tata kelola yang cukup kuat untuk mengubah karbon menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia? 
KOMENTAR ANDA