Militer Amerika Serikat kembali melancarkan gelombang serangan udara terhadap berbagai target di Iran, hanya satu hari setelah putaran serangan serupa dilakukan. Eskalasi militer yang terjadi pada Rabu ini, 8 Juli 2026, merupakan yang paling parah sejak kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik pada pertengahan Juni lalu.
Laporan kantor berita IRNA menyebutkan, serangan ke bandara Iranshahr di tenggara Iran telah menelan korban jiwa, yakni seorang petugas pemadam kebakaran.
Serangan terbaru ini menyasar sejumlah titik strategis di Iran, termasuk Iranshahr, Bandar Abbas, Konarak, Chabahar, Bushehr, serta Aq Qala di timur laut Iran. Tindakan militer yang meluas ini telah memicu kekhawatiran akan kembalinya perang skala penuh antara kedua negara. Pemerintah Iran melaporkan bahwa serangan di Chabahar mengenai menara kontrol maritim dan sebuah depot, sementara di Aq Qala, sebuah jembatan kereta api dilaporkan menjadi target.
Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan melalui platform media sosial X bahwa serangan ini dilakukan atas instruksi Presiden Donald Trump. Menurut CENTCOM, langkah tersebut bertujuan untuk menurunkan kemampuan Iran dalam mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. AS menegaskan bahwa mereka memegang tanggung jawab Iran atas agresi yang dianggap tidak beralasan terhadap kapal komersial dan awak sipil yang melintasi jalur air internasional yang vital tersebut.
Sebelumnya, pada hari Selasa, AS telah melakukan serangan serupa sebagai respons terhadap tindakan Iran yang menyerang tiga kapal komersial di Selat Hormuz. Dalam operasi tersebut, CENTCOM mengklaim telah menghantam lebih dari 80 target dengan amunisi presisi. Pihak militer Iran kemudian mengumumkan bahwa delapan personel angkatan udara dan angkatan laut mereka tewas akibat serangan di wilayah selatan Bandar Abbas dan Bushehr.
Ketegangan ini berakar pada perbedaan interpretasi terhadap poin kelima dalam MoU yang disepakati sebelumnya. Poin tersebut mewajibkan Iran untuk mengupayakan jalur yang aman bagi kapal komersial melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa negaranya memiliki hak eksklusif untuk menentukan pengaturan jalur pelayaran tersebut, yang kemudian digunakan sebagai pembenaran untuk menyerang kapal yang dianggap tidak sesuai aturan.
Di sisi lain, mantan direktur operasi NATO Pentagon, David Des Roches, menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa MoU tersebut sebenarnya menuntut Iran untuk tidak mengganggu pelayaran sipil. Des Roches menilai bahwa serangan yang dilakukan Iran merupakan upaya untuk menciptakan "normalitas baru" di mana kapal harus melewati perairan Iran atau menghadapi risiko serangan. Bagi pemerintahan Trump, perilaku tersebut dianggap tidak dapat diterima sehingga serangan militer diambil sebagai tindakan balasan.
Gedung Putih tetap bersikeras bahwa Selat Hormuz adalah jalur air internasional yang vital bagi ekonomi global dan tidak boleh dibatasi. Koresponden Al Jazeera di Washington, Kimberly Halkett, melaporkan bahwa sejak penandatanganan MoU, AS menuduh Iran sengaja menggunakan kedaulatan atas selat tersebut untuk memicu konflik. AS menegaskan bahwa kebebasan navigasi harus tetap terjamin tanpa gangguan dari pihak mana pun.
Langkah militer Presiden Trump ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari politisi domestik AS. Senator Bernie Sanders secara terbuka mengecam serangan tersebut, memperingatkan bahwa perang dengan Iran hanya akan memakan lebih banyak korban jiwa dan membuang-buang uang pembayar pajak. Meski demikian, Trump tetap mempertahankan posisi tegasnya dalam menanggapi provokasi yang terjadi.
Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Trump menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir setelah terjadi serangan balik dari pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) terhadap situs militer AS di Bahrain dan Kuwait. Trump menegaskan bahwa tindakan AS adalah bentuk retribusi dan memperingatkan bahwa situasi akan menjadi jauh lebih buruk jika serangan Iran terus berlanjut. Meski demikian, ia menambahkan bahwa AS tidak menginginkan perang penuh dan negosiasi masih mungkin dilakukan.
Saat menghadiri KTT NATO di Ankara, Trump melontarkan berbagai ancaman lebih lanjut, termasuk potensi untuk mengaktifkan kembali blokade angkatan laut dan menyerang infrastruktur listrik serta air di Iran. Bahkan, Trump menyebutkan kemungkinan bahwa AS dapat mengambil alih Pulau Kharg di Iran. Pernyataan mengenai target infrastruktur sipil ini telah memicu peringatan dari para pakar hukum internasional yang menyebut bahwa langkah tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. 
KOMENTAR ANDA