Pemerintah Kuba kembali melontarkan kecaman keras terhadap embargo ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Dalam debat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung hari Selasa, Kuba menuding Washington tengah melancarkan aksi yang mereka sebut sebagai "kejahatan kejam" terhadap rakyatnya. Blokade yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut dinilai kian mencekik perekonomian pulau di Karibia itu.
Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, menegaskan di hadapan forum PBB bahwa AS sedang menjalankan perang multi-dimensi dan non-konvensional yang telah berlangsung hampir tujuh dekade. Menurut Rodriguez, tindakan ini terasa semakin kejam dan tidak manusiawi dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir. Ia menyamakan blokade ekonomi tersebut sebagai bentuk "hukuman kolektif" yang secara langsung menyasar dan menyengsarakan seluruh populasi Kuba.
Rodriguez memaparkan data bahwa kerugian ekonomi yang dialami Kuba akibat embargo selama periode Maret 2025 hingga Februari 2026 mencapai rekor tertinggi, yakni sebesar $8 miliar dolar AS. Angka fantastis tersebut menunjukkan kenaikan sebesar tujuh persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ia juga mengingatkan bahwa statistik ini bahkan belum mencakup dampak ekstrem dari blokade bahan bakar yang baru diberlakukan AS belakangan ini.
Krisis energi di Kuba dilaporkan semakin memburuk setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan blokade pasokan minyak ke pulau itu. Langkah tersebut merupakan bagian dari kampanye tekanan politik Washington yang bertujuan untuk mengakhiri enam dekade pemerintahan komunis di Kuba. Akibat pengepungan energi ini, Kuba mengalami pemadaman listrik massal yang meluas karena pembangkit listrik tua era Uni Soviet milik mereka kehabisan bahan bakar kritis.
Kondisi diperparah dengan minimnya pasokan minyak yang masuk, di mana dilaporkan hanya ada satu kapal tanker minyak dari Rusia yang berhasil bersandar di pelabuhan Kuba sejak blokade minyak diperketat. Kelangkaan energi ini memicu efek domino yang sangat berat bagi kehidupan sehari-hari warga sipil. PBB bahkan telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi terjadinya darurat kemanusiaan karena pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan di Kuba kini semakin menipis.
Meskipun situasi di dalam negeri kian kritis, Kuba tidak berdiri sendiri di panggung internasional. Sejumlah blok regional, termasuk negara-negara dari kawasan Afrika dan Karibia, menyatakan solidaritas mereka terhadap Havana dalam sidang tersebut. Perwakilan dari wilayah-wilayah ini secara bergantian menyampaikan pidato yang mengutuk keras kebijakan blokade AS dan menyerukan agar tekanan ekonomi tersebut segera diakhiri.
Kendati demikian, dukungan politik untuk Kuba di PBB tampaknya mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 1992, Sidang Umum PBB sebenarnya rutin mengesahkan resolusi tidak mengikat yang mendesak pencabutan embargo AS dengan mayoritas suara yang besar. Namun, pemungutan suara terbaru mengenai pelaksanaan debat ini hanya meraup 136 suara setuju, 9 menolak, dan 30 abstain—termasuk negara pendukung tradisional seperti Jerman dan Kanada yang memilih abstain.
Pihak Amerika Serikat sendiri menolak mentah-mentah tuduhan yang dialamatkan oleh Havana. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan dari podium sidang bahwa narasi mengenai blokade Amerika hanyalah pengalihan isu dari pemerintah Kuba. Menurut Waltz, tidak ada yang namanya blokade Amerika, melainkan satu-satunya embargo nyata di Kuba adalah tekanan politik luar biasa yang dijatuhkan oleh rezim penguasa itu sendiri di atas kepala rakyatnya.
Di sisi lain, perwakilan dari Uni Eropa mengambil posisi tengah dengan mengkritik kedua belah pihak. Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Stavros Lambrinidis, menyatakan bahwa situasi memprihatinkan yang dialami rakyat Kuba tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada embargo AS saja. Lambrinidis mendesak otoritas Havana untuk segera melakukan reformasi politik dan ekonomi yang bermakna, termasuk dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia, sembari mengecam keberpihakan Kuba terhadap Moskow dalam perang Rusia-Ukraina.
Menutup argumennya, Menlu Kuba Bruno Rodriguez menyatakan bahwa pembicaraan diplomatik baru-baru ini antara Havana dan Washington sama sekali tidak membuahkan kemajuan. Ia menegaskan negosiasi tidak akan pernah maju selama pejabat-pejabat Amerika Serikat terus memperlakukan Kuba layaknya musuh yang kalah perang atau sebagai wilayah jajahan kolonial. Ketegangan yang terjadi di markas PBB New York ini memperlihatkan bahwa jurang pemisah antara kedua negara bertetangga tersebut masih sangat dalam. 
KOMENTAR ANDA