Ketika terjadi perang atau krisis di belahan dunia lain, ekonomi dalam negeri kita langsung limbung.
Ini adalah buah pahit dari sistem ekonomi liberal. Sistem ini membuat kita malas mengolah kekayaan alam sendiri. Kita lebih memilih membeli barang jadi dari asing demi keuntungan segelintir makelar.
Lalu bagaimana dengan urusan pajak? Selama ini, sistem perpajakan kita sering kali terasa tidak adil bagi rakyat kecil. Pajak ditarik dengan ketat dari kantong-kantong masyarakat bawah. Sebaliknya, korporasi besar dan asing sering kali mendapat kelonggaran lewat berbagai insentif dan celah hukum.
Hal ini memicu kecemburuan sosial yang sangat besar di masyarakat. Ketika rakyat merasa diperas oleh aturan yang tidak adil, benih-benih kemarahan jalanan akan sangat mudah tumbuh.
Di sinilah narasi revolusi biasanya mulai ditiupkan untuk membakar emosi massa.
Kini jalan sejarah bangsa mulai bergeser secara perlahan. Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya keras memutar arah kemudi kapal besar bernama Indonesia.
Prabowo mencoba mengoreksi jalannya Daulat Pasar yang sudah kebablasan. Caranya dengan fokus membangun swasembada pangan dan energi.
Tetapi kebijakan proteksi ekonomi ini tentu mendapatkan perlawanan sengit. Benalu ekonomi dan makelar asing tidak akan tinggal diam. Oligarki lokal yang selama ini nyaman dengan skema impor tidak akan menyerah begitu saja.
Mereka akan menggunakan segala cara untuk menjegal Prabowo. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan emosi rakyat di jalanan.
Mereka menunggangi tuntutan rakyat atas isu pajak atau harga barang yang belum stabil. Mereka mengemasnya dengan narasi revolusi demi menggulingkan arah kebijakan nasional yang sedang diperbaiki.
Melihat konstelasi politik yang rumit ini, kita harus sangat waspada. Kita jangan sampai terjebak lagi seperti tahun 1998.
Saat gelombang protes muncul di jalanan, aktor-aktor kapitalis sering kali ikut menumpang. Mereka sangat lihai bermain di air keruh. Mereka bisa saja ikut mendanai gerakan massa. Mereka berpura-pura menyetujui tuntutan rakyat bawah. Mereka mendukung pergantian wajah pejabat di permukaan agar massa merasa menang, –karena memang wajah pejabat di permukaan tidak kapabel.
Massa yang lelah kemudian merasa sudah berhasil. Lalu pulang ke rumah. Padahal, struktur ekonomi pasar bebas yang menjajah tetap dibiarkan bekerja di bawah meja. Regulasi yang menguntungkan pihak asing sama sekali tidak disentuh.
Ganti pemimpin tidak akan pernah mengubah nasib rakyat bawah jika regulasi ekonominya masih pro-pasar bebas. Karena perubahan besar tidak pernah cukup hanya bermodal marah di jalanan.
Diskusi mengenai perubahan harus berani membahas manajemen transisi yang rumit.
Tanpa adanya cetak biru yang matang, amukan massa di jalanan adalah hal yang sia-sia.
Gerakan tanpa konsep hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tertentu.
Pikirkan rangkaian pertanyaan ini sebelum Anda ikut-ikutan berteriak revolusi!
Siapa pemimpin transisinya jika seluruh sistem hari ini runtuh?
Bagaimana desain ekonominya agar urusan pangan dan energi kita tidak kembali didikte oleh pihak asing?
Bagaimana cara mengamankan kedaulatan negara dari serangan balik pasar global?
Jika Anda belum punya jawaban yang konkret, jangan sebut itu revolusi. Itu hanyalah amukan massa biasa yang tidak terarah.
Amukan itu justru menciptakan ruang kosong yang siap diterkam oleh oligarki baru yang jauh lebih rakus.
Gerakan sipil di Indonesia sudah saatnya naik kelas. Jangan hanya bisa berteriak menolak atau merusak fasilitas di jalanan.
Kita harus sudah bisa menawarkan solusi yang nyata bagi bangsa.
KOMENTAR ANDA