Rakyat Indonesia tidak perlu belajar jauh-jauh ke luar negeri. Kita punya guru terbaik untuk urusan ini. Guru itu adalah sejarah bangsa kita sendiri.
Oleh: S. Alamsyah, Pendiri Pusat Studi Pembangunan Berbasis Pancasila
KATA "revolusi" sedang laris manis. Kata ini ramai sekali di media sosial. Sering terdengar nyaring di tongkrongan anak muda. Kesannya sangat keren. Terasa sangat gagah. Banyak orang mengira ini jalan pintas menuju keadilan.
Tetapi mari kita jujur sejenak. Berapa banyak dari kita yang tahu kejadian setelah revolusi selesai? Siapa yang akan membangun sistem baru setelah sistem lama hancur total?
Ini bukan pertanyaan untuk membakar semangat. Ini pertanyaan yang sangat dingin dan teknis.
Kita justru harus berani membahasnya sekarang. Jangan sampai kata revolusi hanya menjadi slogan kosong. Slogan yang terlihat gagah, tetapi sebenarnya menyimpan blunder yang sangat fatal.
Kita harus sadar. Gerakan tanpa konsep matang sangat rawan dibajak. Kita bisa saja terjebak menjalankan agenda terselubung pihak asing.
Rakyat Indonesia tidak perlu belajar jauh-jauh ke luar negeri. Kita punya guru terbaik untuk urusan ini. Guru itu adalah sejarah bangsa kita sendiri.
Tahun 1998 kita semua menumbangkan rezim Orde Baru. Gerakan massa saat itu luar biasa dahsyat. Semangat perubahan membumbung sangat tinggi di langit Jakarta.
Kita semua merasa telah memenangkan masa depan secara mutlak. Namun, apa yang terjadi setelah euforia jalanan itu usai?
Lembaga legislatif kita melakukan amandemen konstitusi yang sangat masif. Tidak tanggung-tanggung. Amandemen dilakukan sebanyak empat kali. Proses perombakan ini berjalan maraton dari tahun 1999 hingga 2002.
Undang-Undang Dasar naskah asli 18 Agustus 1945 dirombak total. Hasil akhirnya adalah apa yang kita kenal sebagai UUD 2002. Yang oleh Prof. Kaelan dari UGM disebut sebagai UUD Liberalis dan Kapitalis, yang tercerabut dari Pancasila.
Ini adalah titik balik sejarah yang sangat fatal. Perubahan pasal demi pasal ini diam-diam menggeser fondasi bernegara kita.
Kedaulatan negara ditarik perlahan dari tangan rakyat: Daulat Rakyat menjadi Daulat Pasar. Daulat Rakyat menjadi Daulat Partai.
Kedaulatan itu lalu diserahkan begitu saja kepada kedaulatan pasar bebas. Tanpa sadar, rakyat telah menyerahkan lehernya sendiri.
Kita masuk ke dalam perangkap sistem ekonomi liberal yang sangat agresif. Inilah bukti nyata dari sebuah blunder besar.
Kita terlalu sibuk dengan urusan meruntuhkan di jalanan. Kita lupa mengawal meja-meja perundingan setelahnya.
Akibatnya, kelompok kepentingan lain yang memetik buahnya. Mereka memanfaatkan keringat rakyat untuk memasukkan agenda asing yang merugikan kita.
Dampaknya terasa sangat nyata hari ini melalui tiga sektor vital: pangan, energi, dan pajak.
Mari kita bedah masalah pangan terlebih dahulu.
Bertahun-tahun lamanya, meja makan kita didikte oleh pasar internasional.
Sawah kita subur. Tetapi kita justru gemar membeli beras dari luar negeri. Jerih payah petani lokal dihancurkan oleh murahnya barang impor.
Ketika harga pangan dunia melonjak, masyarakat miskin kita yang paling pertama menjerit kelaparan. Mengapa ini terjadi? Karena sistem lama kita membiarkan urusan perut rakyat diserahkan begitu saja kepada cukong pasar bebas. Negara seolah-olah tidak boleh ikut campur.
Hal yang sama terjadi pada sektor energi. Indonesia kaya akan minyak bumi dan kelapa sawit. Namun, kita puluhan tahun ketergantungan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) fosil dari luar negeri. Anggaran negara triliunan rupiah habis hanya untuk membayar subsidi energi impor.
KOMENTAR ANDA