Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan
BAYANGKAN kantor penguasa yang kerjaannya tiap hari: menilai apakah sebuah nada itu "nasionalis" atau "subversif". Kedengarannya Jerman 1933? Iya. Tapi kantor itu juga pernah buka cabang di Jakarta, Solo, bahkan di HP dan laptop kita tahun 2026. Itulah diktatorisme estetika.
Negara, partai, sampai algoritma sepakat: selera bukan urusan pribadi. Selera adalah proyek negara.
Versi Nazi: Daftar Belanja Musik
Mahler haram karena Yahudi. Debussy haram karena Prancis. Padahal Hitler diam-diam suka Peleas et Melisande., Gershwin haram karena Jazz + Amerika. Padahal Goebels diam-diam gemar jazz. Strauss disuruh jadi kepala toko: jaga Wagner tetap main, sambil tanda tangan surat pelarangan Mahler. Padahal Strauss mengagumi Mahler. Logikanya: simfoni bisa menggulingkan negara. Padahal pejabatnya sendiri diam-diam menikmati lagu-lagu terlarang buat "riset".
Versi Indonesia: Kita Juga Punya Kurator Rasa
Kita tidak kalah kreatif dalam mengurasi musik dan sastra.
Orla 1960-an: Bung Karno memusuhi "musik ngak-ngik-ngok", dituduh merusak kepribadian bangsa. Padahal rakyat sedang menggemari Elvis dan Beatles.
LEKRA vs Ismail Marzuki: Sang pencipta Halo-Halo Bandung dihujat "borjuis" karena lagunya tidak pakai lirik palu-arit. Cinta tanah air kalah oleh label politik.
Orba: Genjer-Genjer dibanned 32 tahun karena dianggap lagu PKI. Padahal aslinya lagu petani Banyuwangi.
Orba juga: Pram dibuang ke Pulau Buru. Bukan karena membunuh. Karena menulis. Karena novel dianggap lebih berbahaya dari granat. Estetikanya jelas: yang "Indonesia" itu yang seragam, heroik, dan tidak banyak tanya.
Versi 2026: Diktator Baru Bernama Like
Sekarang tidak ada tentara sita piringan. Yang ada: feed.
Korea mengekspor Drakor dan Blackpink: Bukan dengan larangan, tapi dengan banjir public relations, publisitas, sales promotion, dan iklan. Kalau semua bioskop muter drakor, film lokal mau tayang kapan? Ini pelarangan lewat dominasi pasar.
Kritikus sastra Gen Z: "Novel wajib begini: POV cewek, 300 halaman, ada redemption arc". Yang tidak sesuai? "Gak relate". Sastra dipotong jadi template.
Medsos: Kualitas = jumlah like. Komentar = juri. Sebuah puisi kalah viral dari dansa tiktok 15 detik. Maka penyair ikut joget.
Bedanya dengan Nazi: dulu pelarangan pakai stempel. Sekarang pakai shadowban. Dulu ada Goebbels pidato. Sekarang ada algoritma yang bisik: "ini yang sedang viral".
Lagu yang Sama, Remix Baru
Nazi gagal. Orla gagal, Orba gagal. Algoritma juga akan gagal. Karena musik tidak bisa dipenjara, novel tidak bisa dibakar habis, dan selera tidak bisa dipaksa 100%. Yang dilarang justru dikenang. Koes Plus jadi legenda. Pram jadi bacaan wajib. Genjer-Genjer dinyanyikan lagi setiap ada pemilu.
Yang dipaksa justru cepat basi. Mungkin sejarah tidak mengulang. Ia hanya ganti distributor. Dulu dari Berlin. Lalu dari Jakarta. Sekarang dari server di California atau Shanghai. Kuantitas menentukan kualitas. Selera diseragamkan agar konsumen konsumtif beli produk yang dipromosikan sehingga bukan dibutuhkan namun diinginkan demi status sosial.
Tugas kita tetap sama yaitu tetap bersiul atau rengeng-rengeng lagu yang kita suka, walau tidak ada di playlist resmi. 
KOMENTAR ANDA