Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Dosen HI UIN Jakarta
INI bukan hal baru. Intinya, pendekatan kebijakan luar negeri Donald Trump dalam masa kepresidenan keduanya telah menciptakan gelombang kekecewaan yang mendalam di ibu kota negara-negara sekutu utama Amerika Serikat. Apa yang kita saksikan hari ini bukanlah sekadar perubahan gaya komunikasi politik, melainkan pergeseran tektonik dalam komitmen strategis Washington yang selama ini menjadi pilar stabilitas dunia.
Sahabat-sahabat tradisional Amerika, yang selama puluhan tahun menempatkan “payung keamanan” AS sebagai fondasi kebijakan nasional mereka, kini terpaksa menelan pil pahit ketidakpastian.
Patah hati geopolitik ini berakar pada watak kebijakan luar negeri Trump yang sangat transaksional. Bagi Trump, aliansi bukan lagi dipandang sebagai kemitraan nilai-nilai atau komitmen ideologis, melainkan sebagai neraca dagang yang harus selalu untung. Ketika Washington secara terbuka mempertanyakan manfaat aliansi atau mengevaluasi ulang pakta pertahanan dengan kalkulasi untung-rugi yang sempit, kepercayaan yang telah dirajut selama tujuh dekade seketika menguap.
Kecemasan ini semakin nyata melihat fenomena mutakhir di Semenanjung Korea. Trump secara sepihak memerintahkan agar kerja sama dan latihan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dikurangi secara drastis, dengan dalih bahwa aliansi tersebut terlalu mahal dan merugikan anggaran finansial AS. Keputusan yang mengabaikan urgensi penangkalan ancaman regional ini membuat Seoul merasa ditinggalkan, memaksa Korea Selatan untuk meragukan keandalan payung nuklir Washington di tengah agresivitas Korea Utara dan pengaruh China.
Keretakan kepercayaan ini tidak hanya terjadi di Asia Timur, tetapi juga merembet ke Kawasan Teluk melalui kebijakan terkait Iran. Keputusan-keputusan militer dan perang yang diambil Washington kerap kali mengabaikan keselamatan serta stabilitas ekonomi negara-negara sahabat AS di kawasan Teluk. Negara-negara Arab sekutu AS harus menanggung risiko keamanan yang sangat besar akibat eskalasi konflik dengan Iran, menjadikan mereka korban dari kebijakan luar negeri yang kerap reaktif dan tidak memedulikan keamanan kolektif mitra regionalnya.
Ketegangan transatlantik juga diwarnai oleh ancaman dan ambisi kontroversial Trump terhadap Greenland. Keinginan sepihak untuk “membeli” atau mendikte wilayah otonomi Denmark tersebut memperlihatkan bagaimana kedaulatan sekutu kecil sering kali direduksi menjadi sekadar komoditas tawar-menawar dalam pandangan dunia Trump. Hal ini semakin meyakinkan Eropa bahwa Washington di bawah Trump memandang sekutu bukan sebagai mitra sejajar, melainkan sekadar objek ekspansi kepentingan strategis.
Jika kita meninjau fenomena ini melalui lensa realisme ofensif yang didalilkan oleh John Mearsheimer, tindakan Trump sebenarnya adalah manifestasi dari logika negara yang mencari keamanan dalam sistem anarkis. Mearsheimer berargumen bahwa dalam dunia di mana tidak ada otoritas pusat, negara akan berusaha memaksimalkan kekuatannya untuk menjamin kelangsungan hidup. Namun, Trump melakukan anomali: ia justru memperlemah "kekuatan kolektif" yang selama ini menjadi keunggulan komparatif Amerika.
Dalam kerangka Mearsheimer, sekutu adalah aset strategis yang sangat berharga untuk membendung kekuatan rival. Namun, Trump justru terlihat sedang membongkar aset-aset tersebut dengan tangan sendiri karena meragukan efektivitas mereka. Dengan melemahkan kepercayaan sekutu ia tidak hanya mengurangi leverage Amerika di panggung dunia, tetapi juga memberikan ruang bagi kekuatan revisionis untuk mengisi kekosongan tersebut.
Situasi ini menjadi jauh lebih berbahaya ketika kita menghubungkannya dengan teori Thucydides Trap atau Perangkap Thucydides yang dipopulerkan oleh Graham Allison dalam karyanya, “Destined for War”.
Allison mengingatkan bahwa ketika sebuah kekuatan yang sedang bangkit (seperti Tiongkok) menantang kekuatan yang sudah dominan (Amerika Serikat), risiko pecahnya perang besar menjadi sangat tinggi. Dalam sejarah, transisi kekuasaan semacam ini jarang terjadi secara damai.
Dalam logika Allison, stabilitas global di masa transisi kekuasaan ini sangat bergantung pada keberadaan koalisi yang solid untuk mengelola ambisi kekuatan yang bangkit. Namun, kebijakan Trump justru kontraproduktif. Alih-alih membangun konsensus yang kuat di antara sekutu untuk menghadapi tantangan strategis global, Trump justru mengalienasi sekutu-sekutu tersebut melalui kebijakan pemangkasan komitmen pertahanan dan tekanan ekonomi yang sewenang-wenang.
Patah hati yang dirasakan sekutu AS, mulai dari Eropa hingga Asia dan Timur Tengah, memaksa mereka untuk melakukan hedging atau lindung nilai strategis. Banyak negara kini tidak lagi yakin bahwa Washington akan datang untuk membantu jika terjadi krisis besar. Akibatnya, kita melihat kebangkitan aspirasi otonomi strategis, di mana negara-negara mulai membangun kapabilitas pertahanan sendiri atau mencari akomodasi dengan kekuatan lain demi keamanan nasional mereka.
Kehilangan kepercayaan ini adalah kerusakan jangka panjang yang sangat sulit diperbaiki. Dalam geopolitik, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Sekali kredibilitas sebagai pemimpin aliansi diragukan, akan dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangunnya kembali. Trump mungkin merasa sedang menegosiasikan kesepakatan terbaik bagi anggaran domestiknya, namun ia sedang mempertaruhkan tatanan keamanan global yang menjamin stabilitas dunia.
Secara teoritis, kita sedang menyaksikan pergeseran dari dunia yang bersifat liberal institutionalism menuju dunia yang semakin Hobbesian. Jika Amerika terus menempuh jalan isolasionisme yang agresif dan transaksional, maka "Jebakan Thucydides" yang dikhawatirkan Graham Allison akan semakin sulit dihindari. Tanpa sekutu yang percaya pada kepemimpinan AS, Washington kehilangan daya tawarnya untuk mendikte hasil dari persaingan kekuatan besar.
Jalan Keluar: Menyeimbangkan Beban Tanpa Mengorbankan Kredibilitas
Lantas, bagaimana Amerika Serikat dapat mengembalikan posisi terhormat mereka sebagai pemimpin global tanpa harus terus-menerus terbebani secara finansial maupun militer oleh sekutu-sekutunya? Kuncinya bukanlah dengan mencabut jaminan keamanan secara sepihak atau memperlakukan sekutu sebagai beban komersial, melainkan melalui pergeseran paradigma dari paternalisme keamanan menuju kemitraan desentralisasi yang bertanggung jawab (shared responsibility).
Pertama, menerapkan doktrin “kemandirian kolektif” yang terstruktur. Washington dapat mendorong sekutu-sekutunya di Asia (seperti Korea Selatan dan Jepang) dan Eropa (NATO) untuk mengambil porsi pertahanan regional yang jauh lebih besar secara proporsional. Namun, peralihan ini harus dilakukan melalui diplomasi yang erat dan peta jalan (roadmap) yang disepakati bersama, bukan melalui kejutan pemangkasan sepihak yang menciptakan kepanikan strategis dan kerentanan di lini depan.
Kedua, melembagakan beban finansial yang adil melalui kontrak multilateral. Alih-alih pendekatan transaksional ala pebisnis yang sering kali menghina kedaulatan mitra, AS perlu merumuskan ulang formula kontribusi finansial sekutu (seperti Host Nation Support) secara institusional dan transparan. Sekutu yang makmur harus didorong mendanai porsi operasional pertahanan mereka sendiri, sementara AS menyediakan kerangka strategis dan penangkalan nuklir utama, sehingga beban fiskal Washington di dalam negeri dapat terpangkas secara organik tanpa merusak kepercayaan politik.
Ketiga, menjadikan sekutu sebagai mitra produksi dan rantai pasok pertahanan. Beban militer AS dapat dikurangi secara signifikan jika Washington mengintegrasikan basis industri pertahanan sekutunya. Dengan mendorong Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Eropa untuk memproduksi amunisi dan perangkat pertahanan mereka secara mandiri berdasarkan standar interoperabilitas AS, Washington tidak perlu lagi mengerahkan sumber daya tak terbatas di setiap teater konflik.
Keempat, mengedepankan diplomasi konsultatif yang menghormati kedaulatan. Mengembalikan posisi terhormat mensyaratkan AS untuk berhenti memandang wilayah sekutu—seperti Greenland atau kawasan Teluk—sebagai objek tawar-menawar ekonomi atau proksi perang yang bisa dikorbankan sewaktu-waktu. Kebijakan luar negeri yang bermartabat menuntut konsistensi moral dan komitmen jangka panjang, di mana konsultasi strategis dilakukan secara sejajar.
Kelima, ini yang kelihatannya ditunggu-tunggu banyak orang, menghadirkan kepemimpinan baru di AS yang dapat mengembalikan posisi AS sebagai payung keamanan yang efektif bagi sekutu seperti di masa lalu. Dengan catatan, di tengah tantangan kebangkitan Tiongkok, misalnya.
Pertarungan Great Powers saat ini bukanlah sekadar perlombaan senjata, melainkan perlombaan untuk mendapatkan legitimasi dan kemitraan. Negara yang memiliki sekutu paling solid adalah pemenang abad ini. Dengan mengombinasikan ketegasan dalam menuntut keadilan anggaran dan kehangatan dalam diplomasi strategis, Amerika sebenarnya dapat memikul beban yang lebih ringan di pundaknya tanpa harus mengorbankan aliansi yang menjadi fondasi kejayaan geopolitik mereka sendiri. 
KOMENTAR ANDA