Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap kerja sama militer antara Washington DC dan Seoul. Dalam sebuah pengumuman resmi, Trump menginstruksikan Menteri Pertahanan (Secretary of War), Pete Hegseth, untuk secara substansial mengurangi latihan militer gabungan yang rutin dilakukan oleh kedua negara sekutu tersebut.
Dalam pernyataan yang disampaikan di akun media sosial miliknya ini, Trump juga mengatakan bahwa latihan militer itu memakan biaya besar yang sebagian besar ditanggung oleh AS serta mengirimkan sinyal yang tidak tepat.
Keputusan kontroversial ini didasari oleh klaim Trump mengenai hubungan baiknya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.
Menurut Trump, di bawah masa kepemimpinannya, Korea Utara telah bersikap kooperatif, tidak mengancam, dan menaruh rasa hormat. Oleh karena itu, ia menganggap latihan perang gabungan yang melibatkan ribuan tentara tersebut sebagai tindakan yang bernada permusuhan terhadap Pyongyang.
Selain masalah latihan militer, Trump juga mengungkap sisi lain dari diplomasinya di kawasan Asia. Ia menyebutkan bahwa dirinya sempat menanyakan kepada Presiden Korea Selatan apakah negara tersebut bersedia bergabung dengan AS dalam upaya denuklirisasi Republik Islam Iran. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Seoul dengan jawaban singkat, “Tidak, terima kasih!”
Langkah terbaru Trump ini langsung menarik perhatian publik global karena kembali mengangkat dinamika hubungannya dengan Korea Utara, yang sebelumnya diwarnai oleh serangkaian diplomasi tingkat tinggi. Hubungan personal antara Donald Trump dan Kim Jong Un sendiri bermula secara dramatis pada masa jabatan pertama Trump. Setelah sempat saling melontarkan ancaman perang verbal, kedua pemimpin secara mengejutkan mengubah arah geopolitik dunia melalui pendekatan diplomasi personal yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pemimpin AS dan Korea Utara.
Tonggak sejarah pertama dari pencairan hubungan kedua negara terjadi pada Pertemuan Tingkat Tinggi di Singapura tanggal 12 Juni 2018. Bertempat di Hotel Capella, Sentosa, pertemuan ini mencatatkan sejarah sebagai pertemuan tatap muka pertama kalinya antara Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat dengan pemimpin Korea Utara. Dalam KTT Singapura tersebut, Trump dan Kim meneken pernyataan bersama yang mencakup jaminan keamanan bagi Korea Utara, pemulihan hubungan damai, serta komitmen menuju denuklirisasi Semenanjung Korea.
Hubungan diplomatik tersebut kemudian dilanjutkan pada Pertemuan di Hanoi, Vietnam, yang diselenggarakan pada 27–28 Februari 2019 di Hôtel Métropole. KTT Hanoi diharapkan menjadi langkah lanjutan yang lebih konkret untuk merinci pelucutan senjata nuklir Korut sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi ekonomi. Kendati demikian, pertemuan tingkat tinggi kedua ini mendadak bubar lebih awal tanpa menghasilkan kesepakatan resmi apa pun akibat perbedaan pandangan yang tajam terkait sejauh mana sanksi internasional harus dicabut.
Meski KTT di Hanoi berakhir tanpa kesepakatan, komunikasi kedua pemimpin tidak terputus begitu saja. Pada 30 Juni 2019, dunia kembali disuguhkan momen dramatis tatkala Donald Trump dan Kim Jong Un menggelar Pertemuan di Panmunjom, yang terletak di Zona Demiliterisasi (DMZ) perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Atas undangan mendadak Trump via media sosial, ia melangkah melewati garis batas demarkasi militer untuk menjejakkan kaki di tanah Korea Utara, menjadikannya Presiden AS pertama yang pernah menginjakkan kaki di negara tersebut.
Pertemuan singkat namun simbolis di Panmunjom ini sempat menghidupkan kembali asa dialog damai antara Washington dan Pyongyang. Meskipun negosiasi denuklirisasi lanjutan sempat mengalami jalan buntu selama bertahun-tahun setelahnya, ikatan personal yang terjalin dalam tiga pertemuan historis tersebut tetap membekas dalam gaya diplomasi luar negeri Trump. 
Kini, dengan instruksi penggurangan latihan militer bersama Korea Selatan yang dikeluarkan oleh Trump, dinamika keamanan di kawasan Asia Timur kembali bergeser. Kebijakan ini memicu berbagai perdebatan di kalangan pengamat internasional, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesiapan pertahanan aliansi tradisional Amerika Serikat di kawasan tersebut serta respons lanjutan dari rezim Pyongyang.
KOMENTAR ANDA