Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kembali menegaskan posisi diplomatik negaranya yang memandang Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari China. Pernyataan tegas tersebut disampaikan di Kuala Lumpur guna merespons kritik tajam dari otoritas Taiwan yang mencuat setelah sesi wawancara eksklusifnya bersama media internasional Al Jazeera.
Dalam wawancara bersama Al Jazeera tersebut, Anwar menyatakan secara lugas bahwa posisi dasar Malaysia tetap memandang Taiwan berada di bawah kedaulatan satu China. Ia menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan politik, realitas geopolitik mengenai prinsip "Satu China" telah diterima secara luas oleh komunitas internasional.
Menanggapi pertanyaan terkait potensi penggunaan kekuatan oleh Beijing demi reunifikasi wilayah, Anwar memberikan analogi mengenai tanggung jawab menjaga kedaulatan sebuah negara. Ia mengibaratkannya dengan upaya suatu negara, termasuk Malaysia, yang tentu akan mempertahankan integritas wilayah jika ada provinsi yang berupaya memisahkan diri.
Pernyataan Perdana Menteri Malaysia tersebut langsung menuai reaksi dan penolakan keras dari pihak otoritas luar negeri Taiwan. Pihak Taipei mengklaim bahwa sikap terbuka Malaysia yang mendukung Beijing berpotensi memengaruhi kepercayaan serta iklim investasi para pengusaha asal Taiwan di Negeri Jiran.
Kendati demikian, sejumlah pengamat dan ahli menilai peringatan kerugian ekonomi dari pihak Taiwan tersebut tidak akan berdampak signifikan. Hal ini dikarenakan sektor-sektor vital dalam perekonomian Malaysia tidak berada di bawah kendali maupun dominasi langsung pihak Taiwan.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China menyambut positif dan menyampaikan apresiasi atas konsistensi sikap Kuala Lumpur. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan kembali prinsip Beijing bahwa di dunia hanya ada satu China dan reunifikasi wilayah merupakan kepastian sejarah yang tidak terelakkan.
Dalam kesempatan terpisah usai menghadiri acara TikTok Shop Summit Malaysia, Anwar kembali memberikan penjelasan mendalam kepada awak media. Ia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri ini bukanlah hal baru, melainkan fondasi diplomatik yang telah dipegang teguh Malaysia sejak kepemimpinan Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein.
Anwar turut memperkuat argumennya dengan membandingkan integritas wilayah dengan sejarah Perang Kemerdekaan Amerika Serikat. Menurutnya, Amerika Serikat sendiri dalam sejarahnya tidak mengizinkan wilayahnya untuk memisahkan diri, sehingga langkah mempertahankan kesatuan teritorial merupakan prinsip universal yang logis.
Meski memegang teguh prinsip kedaulatan wilayah tersebut, Anwar menegaskan bahwa Malaysia tetap menempatkan jalan damai dan stabilitas kawasan sebagai prioritas utama. Pemerintah Malaysia terus mendorong agar seluruh dinamika politik dan geopolitik diselesaikan melalui dialog serta diplomasi yang konstruktif.
Anwar Ibrahim menutup keterangannya dengan menggarisbawahi bahwa Malaysia menghormati posisi China, sembari tetap berharap proses menuju stabilitas dan kesepakatan regional dapat dicapai tanpa kekerasan demi menjaga perdamaian di kawasan Asia Timur dan Tenggara. 
KOMENTAR ANDA