Pemerintah China menyampaikan apresiasi dan pujian terbuka kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, atas konsistensi dan dukungannya terhadap prinsip "Satu China". Pernyataan resmi ini muncul menyusul gelombang kritik dari otoritas Taiwan setelah komentar Anwar dalam sebuah wawancara internasional mengenai status geopolitik Taiwan.
Dalam wawancaranya bersama media internasional Al Jazeera, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan posisinya bahwa Taiwan secara sah merupakan bagian integral dari wilayah China. Anwar menyatakan bahwa prinsip Satu China telah menjadi realitas yang diterima secara luas oleh mayoritas komunitas internasional dalam lanskap diplomatik modern.
Ketika ditanya mengenai hak Beijing untuk menjaga integritas wilayahnya termasuk kemungkinan opsi reunifikasi, Anwar memberikan tanggapan lugas. Ia menganalogikan tanggung jawab tersebut dengan kewajiban sebuah negara berdaulat untuk menjaga keutuhan teritorinya dari segala bentuk upaya separatisme di tingkat domestik.
Pernyataan tegas pemimpin Malaysia tersebut langsung menuai reaksi keras dari Taipei. Kementerian Luar Negeri Taiwan melontarkan kecaman resmi dan memperingatkan bahwa pandangan Malaysia yang condong ke Beijing dapat merusak iklim bisnis serta mengikis kepercayaan para investor Taiwan di Malaysia.
Menanggapi keberatan dari Taipei, pihak Beijing melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, secara tegas memberikan pembelaan dan memuji sikap konsisten Anwar. Lin Jian menegaskan bahwa penegakan prinsip Satu China merupakan langkah tepat yang selaras dengan hukum internasional dan konsensus global.
Juru bicara Kemlu China tersebut juga mengkritik standar ganda yang sering diterapkan oleh sejumlah pihak di panggung internasional. Lin Jian menyoroti bahwa banyak negara barat kerap mengabaikan sejarah pembentukan batas wilayah dan integritas teritorial mereka sendiri ketika mengomentari urusan dalam negeri China.
Pihak Beijing kembali menggarisbawahi bahwa di dunia hanya ada satu kedaulatan China, dan pulau Taiwan tidak dapat dipisahkan dari peta kedaulatan Beijing. Lin Jian menambahkan bahwa cita-cita reunifikasi nasional adalah proses sejarah yang pasti tercapai dan tidak akan bisa dihentikan oleh tekanan luar.
Menanggapi polemik yang berkembang, Anwar Ibrahim memberikan penjelasan lanjutan di Kuala Lumpur. Ia menjelaskan bahwa sikap dasar Malaysia terhadap Taiwan bukanlah hal yang baru, melainkan telah menjadi landasan politik luar negeri negara tersebut sejak era Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein pada dekade 1970-an.
Anwar juga membandingkan prinsip persatuan nasional dengan catatan sejarah Perang Kemerdekaan Amerika Serikat yang menolak disintegrasi wilayah. Berdasarkan preseden historis tersebut, Anwar menyatakan bahwa pandangan Malaysia berdiri di atas prinsip konsistensi hukum dan kedaulatan yang berlaku universal.
Kendati mempertahankan sikap tegas atas pengakuan Satu China, Anwar menegaskan bahwa Malaysia tetap menomorsatukan penyelesaian konflik secara damai. Pemerintah Malaysia terus mendorong agar stabilitas kawasan di Selat Taiwan dan Asia Tenggara tetap terjaga melalui jalur dialog diplomatik yang konstruktif. 
KOMENTAR ANDA