Yeltsin akhirnya tumbang pada 31 Desember 1999, setelah menerapkan resep IMF dalam memulihkan krisis ekonomi Rusia, yang disebabkan kejatuhan harga minyak dunia, utang menumpuk, serta devaluasi rubel. Popularitas Yeltsin pun hancur. Yeltsin kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Vladimir Putin.
Laporan New York Times berjudul 'American with Cure All Enlivens Jakarta Crisis' yang ditulis Seth Mydans, 28 Februari 1997, mengungkap bahwa krisis ekonomi Indonesia ditandai pertentangan antara Hanke versus IMF. Presiden Soeharto menyambut baik gagasan Hanke, namun ditentang keras IMF dan sejumlah pemimpin dunia karena dinilai tidak realistis serta berisiko bagi sistem perbankan nasional.
Gagasan mematok nilai rupiah itu, menurut Hanke, dalam artikelnya berjudul, “20th Anniversary, Asian Financial Crisis: Clinton, The IMF And Wall Street Journal Toppled Suharto" yang dimuat Forbes pada 6 Juli 2017, dapat menyelamatkan rupiah, namun ditolak oleh pemerintahan Presiden Bill Clinton dan IMF.
Hanke kemudian mengutip pendapat Merton Howard Miller, peraih Nobel Ekonomi 1990 — yang bertemu dengannya di Hotel Shangri-La Jakarta — bahwa keberatan pemerintahan Clinton terhadap CBS bukan karena sistem tersebut tidak akan berhasil, melainkan mereka tidak ingin terjebak harus terus berurusan dengan Soeharto.
Hanke juga menyebutkan, agenda pelengseran Soeharto, merupakan peluang emas bagi kelompok neokonservatif yang dipimpin Paul Wolfowitz, mantan Duta Besar AS untuk Indonesia. Wolfowitz kemudian menjadi tokoh kunci di Pentagon sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang mendorong invasi ke Irak serta penggulingan Saddam Hussein.
“Agenda mereka adalah agar AS dapat menguasai kawasan Timur Tengah Raya, sebuah wilayah luas yang membentang dari Indonesia hingga Maroko,” tulis Steve Hanke.
Paul Wolfowitz menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada tahun 1986 hingga 1989. Menurut _The Guardian,_ Jumat, 1 April 2005, Wolfowitz lahir dari keluarga imigran Yahudi Polandia. Banyak keluarganya menjadi korban peristiwa Holocaust.
Tidak Ingin Lagi Didikte IMF
TIDAK ingin kebijakan ekonomi Indonesia didikte IMF dan negara-negara donor, pada Oktober 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melunasi utang Indonesia sebesar 9,1 miliar dollar AS atau setara Rp 148 triliun. Pelunasan utang — dari pinjaman masa krisis moneter 1998-1999 — lebih cepat empat tahun dari jatuh tempo.
Alasan Presiden SBY, seperti dikutip dari Kompas.com (15/9/2025), agar kebijakan ekonomi Indonesia terbebas dari campur tangan IMF, termasuk dalam menentukan APBN dan penggunaan keuangan, yang tidak lagi harus mendapatkan persetujuan dari IMF. Presiden SBY tidak ingin pemerintahannya disandera dan merdeka serta berdaulat dalam mengelola perekonomian nasional.
SBY mengambil keputusan yang tepat.Persoalan dengan IMF selesai, meski lembaga keuangan internasional ini terus berupaya memberikan pinjaman, seperti yang mereka tawarkan kepada Menteri Keuangan Purbaya, April 2026 lalu. Syukurnya, Purbaya menolak.
Persoalan yang kini masih membebani bukan lagi IMF, melainkan di dalam negeri. Resep IMF yang mengharuskan Indonesia menutup puluhan bank saat krisis moneter 29 tahun lalu, berekor panjang. Penutupan bank-bank tersebut menimbulkan kepanikan. Para nasabah menarik dana besar-besaran.
Mengantisapasi krisis tidak semakin parah, Bank Indonesia memberikan dana talangan kepada bank-bank tersebut melalui skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sebesar Rp 147,7 triliyun. Hingga saat itu, bank-bank penerima pinjaman, belum melunasi utang mereka. Bahkan, sebagian besar dana darurat tersebut diselewengkan para pemilik bank penerima dana. Beberapa di antaranya sudah diadili, termasuk sejumlah pejabat di Bank Indonesia.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2025 menyebutkan, masih ada sekitar Rp 211 triliun yang belum tuntas penagihannya kepada 25.306 debitur. Sedangkan Satuan Tugas (Satgas) BLBI yang bertugas menagih dana pada para obligor dan debitur, sudah dibubarkan pada Desember 2024.
Sejauh ini belum terlihat upaya serius menuntaskan soal dana BLBI ini, di saat utang pemerintah per Juni 2026 telah menembus lebih dari Rp 10 ribu triliun. Pemerintah bahkan berencana menarik utang baru. Sungguh ironis. 
KOMENTAR ANDA