Pemimpin dari tujuh negara—Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, dan Kanada—mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras keputusan pemerintah Israel terkait penerbitan tender konstruksi proyek permukiman di kawasan koridor E1, Tepi Barat. Langkah sepihak tersebut dinilai tidak dapat diterima dan bertentangan dengan upaya perdamaian kawasan.
Para pemimpin dalam keterangan bersama yang dirils Jumat, 21 Agustus 2026, menegaskan bahwa proyek permukiman E1 secara langsung merusak prospek solusi dua negara (two-state solution). Pembangunan di koridor ini berpotensi membelah wilayah Tepi Barat dan menghancurkan kesinambungan geografis (territorial contiguity) wilayah Palestina yang dibutuhkan untuk membentuk negara yang berdaulat.
Hukum internasional secara tegas menyatakan bahwa pembangunan permukiman oleh Israel di Tepi Barat adalah tindakan ilegal. Pernyataan bersama tersebut menegaskan kembali posisi konsisten komunitas internasional sebagaimana telah berulang kali disahkan melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.
Kekhawatiran komunitas internasional kian meningkat mengingat keputusan ini diambil di tengah ketidakstabilan parah di Tepi Barat. Wilayah tersebut saat ini diwarnai oleh eskalasi kekerasan pemukim terhadap warga sipil Palestina pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, disertai pengetatan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi warga Palestina.
Ketujuh negara mendesak pemerintah Israel untuk segera membatalkan rencana pembangunan tersebut dan menghentikan seluruh ekspansi permukiman di Tepi Barat. Langkah ekspansi dinilai tidak hanya menjauhkan kawasan dari prospek perdamaian, tetapi juga semakin merusak posisi dan reputasi diplomatik Israel di panggung internasional.
Peringatan tegas turut ditujukan kepada sektor swasta dan korporasi internasional agar tidak mengikuti proses tender konstruksi proyek E1. Para pemimpin mengingatkan adanya risiko hukum dan reputasi yang berat bagi entitas bisnis, termasuk potensi keterlibatan dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Koalisi tujuh negara menutup pernyataan dengan menegaskan kembali komitmen teguh mereka untuk terus mengupayakan perdamaian yang menyeluruh, adil, dan abadi yang bertumpu pada terwujudnya solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.
Secara historis, kawasan E1 (East 1) merupakan wilayah strategis seluas sekitar 12 kilometer persegi yang membentang di antara Yerusalem Timur dan permukiman Ma'ale Adumim di Tepi Barat. Penguasaan dan pembangunan di koridor ini dipandang kritikal karena memutus akses langsung antara Yerusalem Timur dengan wilayah Tepi Barat lainnya, seperti Ramallah di utara dan Betlehem di selatan.
Tahun lalu, 14 Agustus 2025, Menteri Keuangan Israeli Bezalel Smotrich menjelaskan rencana pembangunan pemukiman East 1 atau E1 yang menampung 3.000 unit rumah dalam sebuah jumpa pers.
Rencana pembangunan permukiman di koridor E1 pertama kali diinisiasi pada era 1990-an, namun proyek ini berulang kali dibekukan dan ditunda akibat penolakan keras serta tekanan diplomatik dari sekutu-sekutu Barat, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang memandangnya sebagai garis merah bagi masa depan negara Palestina merdeka.
Penerbitan tender konstruksi terbaru ini memicu eskalasi diplomatik baru di tengah krisis Timur Tengah yang lebih luas, mempertegas jurang pemisah antara agenda perluasan teritorial pemerintah Israel dan konsensus hukum internasional yang menuntut pembekuan permukiman ilegal. 
KOMENTAR ANDA