Pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang baru untuk menggantikan António Guterres berjalan sangat alot.
Hingga saat ini, konsensus politik di internal Dewan Keamanan PBB belum tercapai akibat ketatnya persaingan di antara para tokoh global serta bayang-bayang hak veto dari negara-negara anggota tetap (P5).
Adapun Antonio Guterres akan meninggalan kursi Sekjen PBB pada 31 Desember 2026 mendatang.
Meskipun Rebeca Grynspan yang adalah mantan Wakil Presiden Kosta Rika dan Sekjen UNCTAD secara konsisten memimpin di papan atas dalam berbagai putaran jajak pendapat informal (straw poll), namun. jalannya belum mulus.
Dalam pemungutan suara informal, jumlah suara penolakan terhadap figur-figur terdepan dilaporkan meningkat, membuat persaingan memperebutkan kursi puncak PBB ini kian dinamis.
Bursa pencalonan Sekjen PBB kali ini diisi oleh sejumlah tokoh internasional berkaliber tinggi dengan latar belakang yang beragam. Mereka adalah Michelle Bachelet, Rafael Gross, Carolyn Rodrigues-Birkett, Maria Fernanda Espinosa, dan Macky Sall.
Michelle Bachelet adalah politisi senior dari Chile berusia 74 tahun yang memiliki rekam jejak mentereng sebagai presiden perempuan pertama Chile (2006) dan mantan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Sebagai penyintas penyiksaan di bawah rezim militer Augusto Pinochet, Bachelet dikenal sebagai figur yang vokal menyuarakan “suara moral”. Namun, pencalonannya sempat menemui resistensi dari beberapa negara akibat sikap kritisnya serta sorotan terhadap laporan HAM yang ia rilis.
Nama lain yang juga patut diperhitungkan adalah Rafael Grossi dari Argentina. Diplomat karier berusia 65 tahun ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sejak 2019. Ia berada di garda terdepan menangani isu-isu krisis nuklir global, termasuk program nuklir Iran dan situasi di pembangkit listrik Zaporizhzhia, Ukraina. Grossi dikenal vokal mendorong reformasi birokrasi PBB, meski ia sempat disorot terkait kalkulasi geopolitik dan kedekatannya dengan poros kekuatan Barat.
Juga ada Carolyn Rodrigues-Birkett, mantan Menteri Luar Negeri Guyana yang kini bertugas sebagai Duta Besar untuk PBB. Sebagai salah satu kandidat termuda (52 tahun), ia fokus membawa isu kredibilitas PBB agar tidak hanya berfokus pada aspek perdamaian dan keamanan semata, melainkan juga pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia.
Ada juga nama Maria Fernanda Espinosa, mantan Menteri Luar Negeri Ekuador yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Majelis Umum PBB. Ia mengusung visi reformasi mendalam di tubuh PBB, termasuk pembentukan sistem peringatan dini untuk pencegahan konflik.
Mantan Presiden Senegal Macky Sall juga disebut sebagai tokoh yang berpeluang dan dijagokan untuk membawa representasi suara Afrika serta menekankan keterkaitan antara perdamaian dan pembangunan. Namun, ia akhirnya memilih mundur dari bursa pencalonan untuk meredakan kebuntuan politik. Selain itu, figur lain seperti mantan Menlu Uganda Olara Otunnu turut mewarnai daftar kandidat.
Bayang-Bayang Hak Veto
Dalam aturan pemilihan PBB, memimpin perolehan dukungan umum saja tidak cukup. Seorang kandidat harus lolos dari ancaman veto kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis).
Alasan pasti mengenai negara mana yang memberikan suara penolakan tidak diumumkan secara terbuka karena pemungutan suara dilakukan secara rahasia. Kendati demikian, para pengamat menilai dinamika ini sangat dipengaruhi oleh kalkulasi strategis geopolitik global. Anggota pemegang hak veto sangat teliti memastikan apakah rekam jejak, pandangan, maupun komitmen reformasi dari kandidat-kandidat di atas sejalan dengan kepentingan nasional mereka.
Meskipun proses seleksi diwarnai tarik-tarik kepentingan yang sengit dan peninjauan ulang terhadap para kandidat unggulan, Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum masih memiliki waktu untuk melakukan lobi hingga Sekjen PBB yang baru dijadwalkan mulai mengemban tugas efektif pada 1 Januari 2027. 
KOMENTAR ANDA