Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi keberhasilan Polri membekuk kelompok yang melakukan penyadapan pada Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sikap MUI itu disampaikan dalam Tausiyah Kebangsaan pada tanggal 5 November 2026. Dokumen Tausiyah itu diterbitkan sebagai wujud komitmen MUI dalam menjaga arah kehidupan berbangsa dan bernegara agar senantiasa berada di jalur yang maju, adil, dan makmur.
Penerbitan tausiyah ini dilatarbelakangi oleh hasil pencermatan saksama yang dilakukan oleh MUI terhadap dinamika kondisi masyarakat, bangsa, dan negara saat ini. Fokus perhatian tersebut mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari bidang ekonomi, dinamika sosial-politik, hingga persoalan penegakan hukum di tanah air.
Dalam posisinya sebagai pelayan umat (khadimul ummah) dan mitra strategis pemerintah (shadiqul hukumah), MUI merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan panduan serta arah pandang kebangsaan. Hal ini diharapkan mampu meredam berbagai ketegangan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui tausiyah tersebut, MUI secara khusus mengimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia agar senantiasa menjaga stabilitas serta kondusifitas nasional. Setiap perbedaan atau persoalan yang muncul di tengah masyarakat diimbau untuk diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah yang jujur dan terbuka dari hati ke hati guna menghindari pertikaian serta perpecahan.
Selain itu, MUI juga mengingatkan para penyelenggara negara agar senantiasa berpijak pada prinsip serta nilai-nilai etika dan adab yang sesuai dengan konstitusi dan budaya bangsa. Nilai-nilai etika tersebut harus tercermin secara nyata dalam setiap kebijakan politik, pengelolaan ekonomi, aspek sosial budaya, maupun dalam proses penegakan hukum.
Sebagai langkah konkret untuk memperkuat persatuan, MUI mendorong optimalisasi dialog dan komunikasi konstruktif melalui berbagai forum strategis keumatan dan kebangsaan. Forum ini melibatkan jajaran MUI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan Islam, OKP Islam, pondok pesantren, hingga kalangan mahasiswa.
Pelibatan berbagai elemen masyarakat tersebut dinilai sangat penting guna memperkuat ukhuwah islamiyah, menjaga kerukunan internal umat Islam, serta memperkokoh persatuan nasional. Langkah ini menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik bangsa ke depan.
Dalam bidang penegakan hukum, MUI dengan tegas memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada Kapolri untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). MUI juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum agar terus bertindak tegas, transparan, dan berkeadilan.
Langkah tegas aparat penegak hukum tersebut dipandang sebagai suatu keniscayaan agar segala bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi merusak sendi-sendi harmoni persatuan segera diatasi. Hal ini sekaligus menjadi bentuk implementasi nyata dari supremasi dan kedaulatan hukum di Republik Indonesia.
Menutup rangkaian tausiyah ini, MUI berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap sabar, menahan diri, serta menghindari segala bentuk potensi konflik dan adu domba, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat terus berjalan harmonis di bawah rahmat dan inayah Allah SWT.
KOMENTAR ANDA