Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan kembali dinamika politik nasional. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPN Solidaritas Pemuda Desa (SPEDA), Fadli Rumakefing, mengingatkan agar persoalan hukum tidak dijadikan pintu masuk bagi kepentingan politik untuk menggoyang pemerintahan.
Fadli menegaskan, SPEDA menghormati putusan MA. Namun, ia mengingatkan bahwa putusan tersebut merupakan perkara tata usaha negara terkait dokumen administrasi, bukan keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
“Putusan MA harus dihormati, tetapi jangan kemudian ditarik ke mana-mana untuk membangun opini seolah-olah Gibran otomatis harus dimakzulkan. Negara ini punya konstitusi, bukan berjalan berdasarkan desakan dan selera politik. Apalagi hasrat politik gerombolan kalah Pilpres, penumpang gelap dan para pecahan botol,” tegas Fadli Rumakefing kepada awak media, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Ia mengingatkan bahwa mekanisme pemakzulan telah diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Ada persyaratan hukum, proses pembuktian, serta mekanisme kelembagaan yang wajib dipenuhi.
“Kalau setiap persoalan hukum langsung dijadikan alasan untuk menjatuhkan jabatan politik, lantas di mana kedewasaan demokrasi kita? Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton dalam pertunjukan perebutan kekuasaan,” sindirnya.
Fadli juga menyerukan kepada DPW SPEDA seluruh Indonesia dan Kode-kode SPEDA disetiap desa dari Sabang sampai Merauke untuk merapatkan barisan, menjaga persatuan, serta mengawal demokrasi agar tidak dibajak kepentingan politik sesaat.
“Rekan-rekan pemuda desa jangan diam dan jangan mudah diadu domba. Kawal konstitusi, jaga stabilitas nasional, dan pastikan politik Indonesia tidak hanya sibuk mengurus kursi kekuasaan. Desa membutuhkan kesejahteraan, bukan kegaduhan,” ujarnya.
Fadli menegaskan, SPEDA akan terus berdiri bersama Wapres Gibran dengan semangat persatuan, mengawal proses demokrasi secara konstitusional, serta mendorong pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan rakyat, pungkasnya. 
KOMENTAR ANDA