Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melakukan kunjungan kerja penting ke Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 4 November 2026. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Aceh untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan agenda pembangunan langsung kepada kepala negara.
Dalam lawatannya ke ibu kota, Gubernur Aceh tidak datang sendirian. Turut mendampinginya dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta Staf Khusus Gubernur Aceh, Teuku Irsyadi, yang ikut mengawal jalannya pembahasan.
Fokus utama dari pertemuan di Istana Negara ini adalah membicarakan sejumlah agenda krusial yang berkaitan langsung dengan masa depan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pembahasan tersebut dirancang secara komprehensif guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan menahun di Tanah Rencong.
Salah satu poin paling krusial yang diangkat oleh Gubernur Aceh adalah keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Perpanjangan dan penguatan kerangka dana Otsus dinilai sangat vital untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Selain masalah anggaran, Mualem juga membawa isu kultural dan hukum yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh, yakni penyelesaian serta kepastian hukum mengenai Bendera Aceh. Kepastian regulasi ini diharapkan dapat segera menemui titik terang demi merajut perdamaian abadi dan merawat kekhususan Aceh.
Agenda strategis berikutnya yang tidak kalah penting adalah penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang. Lapangan yang memiliki nilai sejarah dan religius tinggi bagi masyarakat Banda Aceh ini dibahas secara khusus agar status kepemilikan dan pengelolaannya mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Tidak berhenti di situ, pertemuan tersebut juga menyentuh tindak lanjut surat kepresidenan tahun 2017 terkait Penyelesaian Aset Tanah Nasional (PATNA). Penyelesaian aset ini dinilai mendesak agar pemanfaatannya dapat segera dioptimalkan untuk kepentingan publik dan Pendapatan Asli Daerah.
Sektor energi dan sumber daya alam turut menjadi bahan diskursus dalam pertemuan hangat tersebut. Gubernur Aceh mendorong adanya percepatan tindak lanjut keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan Blok Rantau agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat setempat.
Sebagai bagian dari komitmen menjaga keharmonisan sosial dan kesejahteraan jangka panjang pasca-konflik, Mualem juga menyampaikan usulan khusus mengenai penyediaan dana abadi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dana abadi ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam meningkatkan taraf hidup mereka.
Menanggapi berbagai pemaparan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. "Alhamdulillah, Bapak Presiden menyambut baik dan memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang kami sampaikan," ujar Mualem, seraya berharap pertemuan ini menjadi babak baru kemajuan Aceh ke depan. 
KOMENTAR ANDA