Masalahnya, pendekatan ini berpotensi menciptakan fragmentasi persepsi di dalam negeri.
Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Doktor Ilmu Komunikasi Padjdjaran
LANGKAH Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, yang aktif berkeliling menemui sejumlah tokoh kunci nasional mulai dari mantan presiden hingga elite keagamaan bukan sekadar aktivitas diplomatik rutin.
Ia mencerminkan sebuah strategi komunikasi politik lintas negara yang terukur, sistematis, dan sarat kepentingan geopolitik. Dalam konteks Indonesia yang sedang memasuki fase baru di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, manuver ini memiliki implikasi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar “silaturahmi bilateral”.
Data menunjukkan bahwa Boroujerdi telah melakukan pertemuan dengan figur-figur sentral seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, serta tokoh agama dan masyarakat lainnya. Tujuannya eksplisit yaitu menyampaikan kondisi Iran di tengah konflik regional serta mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh berbagai elemen di Indonesia.
Namun, di balik narasi formal tersebut, tersimpan dimensi strategis yang patut dibaca sebagai upaya membangun political alignment di luar jalur resmi pemerintahan.
Dalam tradisi diplomasi klasik, pendekatan seperti ini dikenal sebagai multi-track diplomacy yakni keterlibatan aktor non-negara atau semi-negara dalam mempengaruhi persepsi dan arah kebijakan suatu negara. Iran tampaknya tidak hanya berbicara dengan pemerintah Indonesia, tetapi juga dengan “arsitektur kekuasaan informal” yang selama ini memiliki pengaruh signifikan terhadap opini publik dan arah kebijakan nasional.
Masalahnya, pendekatan ini berpotensi menciptakan fragmentasi persepsi di dalam negeri. Ketika seorang duta besar asing berinteraksi intensif dengan berbagai spektrum elite politik, terutama mereka yang berada di luar struktur pemerintahan aktif. Maka hal ini akan terbuka ruang bagi munculnya interpretasi yang berbeda-beda terhadap posisi Indonesia dalam konflik global. Dalam konteks ini, diplomasi Iran berisiko menciptakan discursive contestation, yaitu pertarungan narasi di ruang publik Indonesia.
Hal ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan karakter politik luar negeri pemerintahan Prabowo yang cenderung lebih aktif, pragmatis, dan berorientasi pada keseimbangan kekuatan global. Prinsip “bebas aktif” yang dianut Indonesia secara historis menuntut kehati-hatian dalam menjaga jarak dari blok geopolitik tertentu.
Namun, ketika aktor eksternal seperti Iran secara agresif membangun simpul-simpul dukungan di dalam negeri, maka posisi “netral aktif” tersebut berpotensi mengalami tekanan dari dalam.
Di sinilah letak potensi polarisasi itu muncul. Bukan dalam bentuk konflik terbuka, melainkan dalam bentuk diferensiasi sikap elite dan publik terhadap isu Iran. Sebagian mungkin melihat Iran sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, sementara yang lain memandangnya sebagai aktor yang membawa risiko keterlibatan Indonesia dalam konflik global yang lebih luas. Polarisasi ini tidak selalu eksplisit, tetapi dapat mempengaruhi stabilitas persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah.
Lebih jauh, pendekatan Boroujerdi juga dapat dibaca sebagai upaya narrative framing. Dengan menyampaikan “versi Iran” langsung kepada tokoh-tokoh berpengaruh, Iran berusaha mengimbangi dominasi narasi Barat dalam konflik Timur Tengah. Ini adalah strategi komunikasi politik yang sangat modern dengan menggeser medan pertarungan dari militer ke persepsi.
Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada respons pemerintah Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, maka interaksi diplomatik semacam ini dapat menciptakan kesan adanya “dua arus kebijakan luar negeri” yakni, yang resmi melalui pemerintah, dan satu lainya dengan berbentuk melalui jejaring elite non-pemerintah.
Dalam perspektif yang lebih luas, fenomena ini menegaskan bahwa diplomasi abad ke-21 tidak lagi eksklusif berada di ruang-ruang formal antarnegara. Ia telah bergeser menjadi arena yang cair, melibatkan aktor politik, agama, hingga budaya. Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di dunia Islam dan global, menjadi target yang sangat rasional bagi pendekatan semacam ini.
Kesimpulannya, langkah Mohammad Boroujerdi bukan sekadar aktivitas diplomatik biasa, melainkan bagian dari strategi geopolitik Iran untuk mengamankan simpati dan dukungan di tengah tekanan internasional.
Namun, dalam konteks domestik Indonesia, strategi ini membawa konsekuensi berupa potensi polarisasi persepsi politik yang, jika tidak diantisipasi, dapat menguji konsistensi dan kohesi kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo. 
KOMENTAR ANDA