Hubungan Pertahanan Indonesia - Jepang: Kerjasama Pertahanan Maritim

Kemitraan bersama dengan Jepang kedepannya menjadi pilar penting diplomasi pertahanan Indonesia di tingkat regional maupun global.

Oleh: Hendra Manurung¹ dan Yuyu Yohana Risagarniwa²

HUBUNGAN pertahanan Indonesia-Jepang telah memasuki babak baru signifikan selama periode 2025-2026. Kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi bertemu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, merupakan pertemuan lanjutan Defence Ministerial Meeting.

Sejumlah poin didiskusikan sehubungan agenda penguatan kemitraan strategis pertahanan, peningkatan kerja sama persenjataan militer, keamanan dan stabilitas regional, keberlanjutan hubungan bilateral, peningkatan latihan bersama, dan pertukaran personel militer dan pendidikan.

Di kawasan, Jepang dan Indonesia adalah dua negara maritim yang berbagi kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik, dan telah memperkuat kerjasama pertahanan maritim melalui berbagai mekanisme, seperti: dialog 2+2 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), program asistensi keamanan ofisial (Official Security Assistance/OSA), serta latihan militer bersama dan transfer teknologi.

Tulisan ini menganalisis perkembangan terkini kerjasama pertahanan maritim Indonesia-Jepang, mencakup mekanisme kerjasama, implementasi program, dan implikasi strategis.

Dialog 2+2 sebagai Framework Strategis. Aktivitas dialog 2+2 yang mengikutsertakan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menhan dua negara telah menjadi instrumen penguatan koordinasi strategis bilateral secara intens berkesinambungan. Sebelumnya pada pertemuan ketiga berlangsung di Tokyo, 17 November 2025, Menlu Jepang Toshimitsu Motegi dan Menhan Shinjiro Koizumi bertemu dengan mitra Indonesia, Menlu Sugiono dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Pertemuan ini memiliki signifikansi, disebabkan merupakan dialog 2+2 pertama setelah hampir lima tahun, yang menandakan keseriusan revitalisasi hubungan pertahanan antar-negara di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks. Menteri Motegi menekankan, kerjasama keamanan Jepang-Indonesia, sebagai negara demokrasi dan maritim, memiliki arti penting dalam pencapaian visi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (Free and Open Indo-Pacific/FOIP).

Pada akhirnya, keempat menteri sepakat untuk semakin memperkuat kerjasama di bidang maritim melalui mekanisme asistensi keamanan ofisial (OSA) dan asistensi pembangunan ofisial (Official Development Assistance/ODA), dilanjutkan dengan memulai berbagai diskusi terkait perlindungan informasi militer dua negara bersahabat (military information protection).

Selain itu, hal ini merupakan sebuah langkah yang menunjukkan peningkatan kepercayaan strategis kedua pemimpin negara (boosting inter-state leaders strategic trust).

Hibah Kapal Patroli dan Mekanisme OSA. Salah satu wujud nyata kerjasama pertahanan maritim adalah program hibah kapal patroli dari pemerintah Jepang melalui OSA. Pada 10 Februari 2026, Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) berupa distribusi kapal patroli cepat dari Jepang untuk tahun anggaran 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan, hibah ini memiliki tiga dimensi penting dalam kemitraan strategis.

Pertama, sisi strategis, hibah OSA Jepang merupakan bentuk dukungan penguatan kapasitas pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan laut.

Kedua, aspek anggaran, hibah tidak membebani APBN karena Indonesia tidak menanggung biaya pengadaan.

Ketiga, implementasi politik luar negeri bebas aktif, kerjasama ini semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang, khususnya di bidang pertahanan.

Kapal patroli yang dihibahkan memiliki karakteristik cepat dan lincah, yang kedepannya akan meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut melaksanakan patroli dan pengamanan wilayah perairan Indonesia yang luas serta masih rawannya berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan lintas batas antar-negara. Program ini merupakan kelanjutan dari komitmen disepakati oleh Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba saat mengunjungi Istana Bogor pada Januari 2025.

Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi. Selain pemberian hibah kapal patroli, kerjasama pertahanan maritim juga mencakup transfer teknologi dan pengembangan kemampuan bersama. Dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan PM Shigeru Ishiba pada Januari 2025, kedua pemimpin sepakat membentuk forum diskusi bagi praktisi pertahanan hingga memperkuat kerjasama transfer teknologi kemiliteran terkait sistem pertahanan dan persenjataan.

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) juga menandatangani perjanjian untuk menerima hibah pembangunan kapal patroli lepas pantai (Offshore Patrol Vessel/OPV) yang rencananya dibangun oleh Mitsubishi Shipbuilding Co., dengan pendanaan dari Jepang melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).

Tokyo bahkan mengusulkan pengembangan bersama fregat kelas Mogami (joint development), yang mana menunjukkan sejauh mana peningkatan signifikan dalam kedalaman kerjasama teknologi pertahanan.

Latihan Bersama dan Pertukaran Personel. Peningkatan kerjasama juga tercermin dalam peningkatan frekuensi latihan bersama dan pertukaran personel yang semakin intensif. Pada September 2025, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali melaksanakan serangkaian pertemuan di Tokyo dengan pejabat tinggi militer laut Jepang (Japan Maritime Self-Defence Force/JMSDF) dan angkatan bersenjata (Japan Self-Defence Forces/JSDF).

Dalam kunjungan tersebut, Kasal berkesempatan mengunjungi Kapal Selam Kelas Oyashio dan Kapal Fregat Kelas Mogami milik JMSDF, yang memberikan wawasan pentingnya pengembangan teknologi dan manajemen operasional armada TNI AL.

Pertemuan bilateral ini turut membahas peningkatan latihan bersama, pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui pengiriman personel untuk pendidikan dan kursus pertahanan-militer, serta penjajakan pengembangan kekuatan pertahanan dan teknologi kemiliteran.

Ditegaskan bahwa peningkatan hubungan kerjasama dengan negara sahabat merupakan implementasi tugas diplomasi Angkatan Laut, yang merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan (confidence building measure), meningkatkan kapasitas pertahanan (defence capacity), serta menjaga stabilitas keamanan dan keamanan laut (regional stability and sea security).

Implikasi Strategis di Indo-Pasifik. Kerjasama pertahanan maritim Indonesia-Jepang didasari oleh kesamaan tantangan dan ancaman yang dihadapi kedua negara. Faktor pendorong utama kerjasama ini adalah kesamaan persepsi ancaman antara Jepang di Asia Timur dan Indonesia di Asia Tenggara, serta menyikapi kompleksitas dinamika intra dan antar kawasan.