Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, tanggal 6 sampai 8 Mei 2026 lalu dinilai responsif dalam menghadapi tensi tinggi di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran.
Konflik tersebut bukan lagi sekadar isu Timur Tengah, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan keamanan energi di Asia Tenggara.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam keterangannya kepada redaksi mengatakan, keputusan para pemimpin ASEAN untuk memprioritaskan deeskalasi di tengah blokade Selat Hormuz adalah langkah diplomatik yang matang dan sangat tepat.
Teguh menyoroti efektivitas strategi “5F” yang diadopsi ASEAN untuk memitigasi dampak krisis. 5F dimaksud merujuk pada Fuel, Food, Fertilizers, Finance, dan Foreign Workers.
Fokus pada aspek-aspek krusial ini menunjukkan bahwa kedaulatan kawasan diukur dari kemampuan melindungi kepentingan rakyat di atas kepentingan politik blok tertentu. ASEAN dianggap cerdas karena memilih jalan netralitas aktif yang memprioritaskan perlindungan jutaan pekerja migran dan stabilitas harga pangan domestik.
Blokade Selat Hormuz yang menghambat jalur energi global menjadi perhatian utama. Ia menekankan bahwa gangguan di titik tersebut berdampak langsung pada Selat Malaka, menciptakan efek domino yang membahayakan perdagangan internasional.
“Seruan ASEAN agar jalur pelayaran segera dibuka kembali merupakan pesan tegas kepada Washington dan Teheran bahwa ego geopolitik tidak boleh mengorbankan hajat hidup orang banyak,” ujar Teguh.
Langkah konkret yang paling menyentuh kemanusiaan, menurut Teguh, adalah kesepakatan repatriasi silang bagi warga negara ASEAN di zona konflik. Penggunaan armada negara anggota secara kolektif untuk evakuasi membuktikan bahwa ASEAN Community bukan sekadar slogan, melainkan entitas yang berfungsi nyata saat krisis terjadi.
Koordinasi konsuler terpadu ini menjadi fondasi penting bagi upaya perlindungan manusia di tengah ancaman peperangan.
Teguh juga menyarankan agar ASEAN mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai meja perundingan. Meskipun waktu pelaksanaan KTT dipangkas demi efisiensi energi, semangat untuk menjadi jembatan dialog harus tetap menyala.
Diplomasi belakang layar atau shuttle diplomacy, katanya lagi, perlu diperkuat agar aspirasi perdamaian dari Asia Tenggara didengar oleh para pengambil kebijakan di kedua negara yang bertikai.
Kemandirian energi regional menjadi poin strategis lain yang diapresiasi. Percepatan transisi ke energi terbarukan dan penguatan mekanisme berbagi minyak antaranggota dianggap sebagai instrumen perdamaian jangka panjang. Dengan mengurangi ketergantungan pada minyak Teluk, ASEAN secara bertahap memperkuat daya tawar politiknya agar tidak mudah terseret dalam pusaran konflik kekuatan besar dunia.
Dari sisi ekonomi, Teguh memuji fokus pada inovasi finansial dan digital yang dibahas di Cebu. Ketangguhan sistem keuangan regional sangat diperlukan untuk meredam volatilitas pasar akibat sanksi ekonomi global. Langkah ini memastikan bahwa meskipun sistem keuangan dunia terguncang, ekonomi Asia Tenggara memiliki “bantalan” yang cukup kuat untuk tetap tumbuh secara mandiri.
Teguh mengingatkan bahwa deeskalasi memerlukan pengorbanan dan penahanan diri dari semua pihak. ASEAN telah memberikan contoh dengan menyelenggarakan KTT secara sederhana dan hemat energi. Ini adalah pesan moral yang kuat bagi dunia bahwa di masa sulit, yang dibutuhkan adalah kerja nyata untuk kemanusiaan, bukan pamer kekuatan militer yang hanya memicu kehancuran.
Indonesia, menurut Teguh, harus tetap mengambil peran sebagai pendorong utama implementasi hasil KTT Cebu. Kepemimpinan kolektif bersama Filipina sebagai ketua saat ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap butir kesepakatan benar-benar dijalankan di lapangan. Stabilitas kawasan sangat bergantung pada seberapa solid negara-negara anggota dalam memegang prinsip perdamaian.
Sebagai penutup, Dr. Teguh Santosa menegaskan bahwa pesan dari Cebu sangat jelas: tidak ada pemenang dalam perang, dan perdamaian adalah harga mati.
“ASEAN telah memilih jalur diplomasi dan solidaritas regional sebagai kompas di tengah badai geopolitik. Harapannya, ketegasan sikap ASEAN ini dapat menjadi tekanan moral bagi komunitas internasional untuk segera mengakhiri ketegangan di Teluk Persia demi kesejahteraan dunia,” demikian Teguh. 
KOMENTAR ANDA