Kawasan Timur Tengah dinilai masih jauh dari kata damai akibat kebijakan kolonialisme Israel yang memicu perang tanpa henti, baik melalui pencaplokan wilayah Palestina maupun konfrontasi dengan Iran.
Situasi ini diperparah oleh ambisi Amerika Serikat yang memunculkan mekanisme Board of Peace (BoP) untuk mempertahankan dominasinya di kawasan tersebut.
Dalam Webinar Internasional bertajuk “Understanding Contemporary Middle East Dynamics: Israeli Colonialism in Palestine, Gulf Strategic Policies, and Iran’s Nuclear Trajectory” yang digelar Asia Middle East for Research and Dialogue (AMEC) pada Rabu, 13 Mei 2026, terungkap bahwa kehadiran militer Iran tetap menjadi faktor penentu yang sulit dikalahkan meski telah ditekan oleh AS dan Israel selama dua bulan terakhir.
Prof. M. Hamdan Basyar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti bahwa genosida dan pengusiran bangsa Palestina oleh Israel menjadi sumber utama instabilitas. Ia menyebut pengelolaan Gaza di bawah Board of Peace usul Donald Trump sebagai bentuk "perwalian baru" atau protektorat modern yang menangguhkan peran Otoritas Palestina.
“Kerangka kerja yang diusulkan dalam resolusi ini sangat ambisius: gencatan senjata permanen, rekonstruksi besar-besaran, dan yang paling penting, pembentukan pemerintahan transisi internasional melalui Board of Peace dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF),” ujar Prof. Hamdan Basyar. Ia menambahkan bahwa resolusi ini secara eksplisit meminggirkan peran Otoritas Palestina (PA) hingga reformasi mereka dianggap "memuaskan" oleh pihak luar.
Lebih lanjut, Prof. Hamdan mempertanyakan efektivitas arsitektur politik tersebut bagi kedaulatan Palestina di masa depan. “Pemerintahan sehari-hari nanti akan dijalankan oleh sebuah komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan ketat BoP, sebuah badan yang dipimpin oleh tokoh politik Amerika, Donald J. Trump, sebuah representasi dramatis dari dominasi kepentingan eksternal,” tegasnya.
Meninjau aspek militer, mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, mengkritik klaim defensif Israel yang selama ini dijadikan pembenaran atas aksi militernya. Menurutnya, berbeda dengan Iran, Israel justru terlibat secara ofensif di seluruh kawasan. “Israel telah terlibat secara terus-menerus dalam konflik militer aktif, baik secara ofensif maupun defensif, terhadap berbagai aktor di seluruh kawasan,” jelas Dian.
Dian juga menyoroti pergeseran geopolitik global terkait rencana pertemuan Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ia menilai AS mulai kehilangan daya tawar di mata sekutu Eropa dan Arab jika dibandingkan dengan Tiongkok. “Iran, meskipun memiliki retorika revolusioner dan keterlibatan melalui jaringan proksinya, tidak menunjukkan tingkat agresi militer langsung yang sama terhadap mayoritas regional,” tambahnya.
Sementara itu, peneliti AMEC Pizaro Gozali Idrus menjelaskan bahwa negara-negara Teluk kini mulai mencari jalur mandiri dan melakukan normalisasi dengan Iran guna menghindari dampak konflik AS-Iran. “Kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran, yang dimediasi oleh Tiongkok, menunjukkan bahwa negara-negara Teluk mampu menangani konflik regional tanpa campur tangan Washington,” ungkap Pizaro.
Namun, upaya kemandirian negara Teluk ini dibayangi tantangan besar, termasuk tekanan balik dari Washington serta ketergantungan struktural. Di sisi lain, Abdolreza Alami dari Asia West-East Centre (AsiaWE) Malaysia menilai asumsi bahwa jaringan perlawanan Iran dan sekutunya akan ambruk adalah keliru. Realitasnya, Iran tetap bertahan berkat posisi geografis yang sulit ditembus dan kekuatan senjata yang menjadi daya penggetar.
Sebagai penutup, AMEC menegaskan bahwa krisis multidimensional di Timur Tengah merupakan hasil dari interaksi sejarah kolonial dan persaingan kepentingan global yang kompleks. Konflik Israel-Palestina serta dinamika keamanan di Teluk tidak dapat dipahami secara terpisah karena saling terkait dalam struktur politik domestik maupun internasional yang sangat berlapis. 
KOMENTAR ANDA