post image
Ilustrasi: ZonaTerbang
KOMENTAR

Partai Gerindra angkat bicara mengenai kritik yang menyebut perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara Eropa sebagai pemborosan anggaran. Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa penilaian tersebut sangat parsial dan tidak melihat dampak strategis jangka panjang bagi Indonesia.

Menurut Sugiat, kunjungan kerja marathon ke Prancis, Austria, dan Hungaria pada akhir Mei 2026 ini merupakan bagian dari strategi "diplomasi ofensif" dalam memperkuat hubungan diplomatik dan mengamankan kepentingan nasional.

"Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup," ujar Sugiat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026.

Terapkan Diplomasi Ofensif dan Strategi Hedging

Sugiat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menjelaskan bahwa paradigma politik luar negeri bebas-aktif di era Presiden Prabowo bertumpu pada diplomasi ofensif. Strategi ini bersifat proaktif, mengambil inisiatif lebih awal, serta membangun aliansi kuat agar posisi Indonesia tidak didikte oleh negara lain.

Melalui langkah ini, Indonesia dinilai sedang memainkan strategi hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar tetap diperhitungkan di kancah internasional.

"Kunjungan ke Prancis ini bukti nyata politik Bebas-Aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat," tegas legislator asal Dapil Sumatra Utara III tersebut.

Misi Strategis di Tiga Negara Eropa

Dalam penjelasannya, Sugiat merinci alasan krusial di balik pemilihan tiga negara Eropa yang dikunjungi Presiden Prabowo:

Prancis: Sebagai kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat, kedekatan dengan Presiden Emmanuel Macron sangat diperlukan. Hubungan baik ini bertujuan untuk mendapatkan akses teknologi militer canggih yang tidak sembarang dijual ke negara lain, demi mengamankan kedaulatan seperti di wilayah Laut Natuna Utara.

Austria: Berperan sebagai pintu gerbang industri manufaktur presisi di Eropa Tengah, khususnya di bidang mesin, otomotif, dan pengolahan logam.

Hungaria: Merupakan pusat agresif pembangunan gigafactory baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Uni Eropa, yang menjadi markas raksasa teknologi seperti Samsung SDI dan CATL.

Sugiat menekankan bahwa posisi Indonesia sangat kuat karena menguasai 65 persen nikel dunia, komoditas yang sangat dibutuhkan oleh industri masa depan Eropa.

"Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia," tuturnya.

Memburu Momentum Sebelum Terlambat

Lebih lanjut, Gerindra mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam masa transisi ke kendaraan listrik. Indonesia hanya memiliki jendela waktu yang terbatas sebelum teknologi baterai kemungkinan bergeser ke bahan non-nikel. Oleh karena itu, langkah cepat Presiden Prabowo dinilai sangat tepat demi mengunci investasi hilirisasi.

Sugiat meminta publik tidak menyederhanakan keberhasilan diplomasi internasional hanya dengan menghitung ongkos tiket pesawat atau menilai hasilnya dalam hitungan minggu.

"Pak Prabowo tidak sedang melakukan diplomasi seremonial. Komitmen, transfer teknologi, dan investasi yang dikunci di Paris, Wina, dan Budapest adalah fondasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat nyata dalam hitungan tahun ke depan," pungkasnya.


Mengembalikan Hakikat Kurban: Antara Takwa Pribadi dan Maslahat Publik

Sebelumnya

PBHI Kecam Militerisasi Ruang Publik yang Semakin Meluas

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional