post image
Ilustrasi: ZonaTerbang
KOMENTAR

Oleh: Yusuf Blegur, Direktur Eksekutif Institute for Policy Public Strategic (IPPS)

ADA fenomena terbalik yang terus mewarnai politik kontemporer Indonesia selama lebih dari satu dekade ini. Banyak pejabat yang harusnya bekerja melayani kepentingan publik dan menjadi teladan bagi seluruh rakyat. Pelayan masyarakat itu malah kehilangan kesadaran krisis dan kesadaran makna. Menghias diri dengan watak egois, tamak, dan serakah. Berlaku feodal dan menganggap rakyat tak ubahnya kelas rendah dan layak diperbudak.

Alih-Alih berkorban untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan untuk segenap anak bangsa. Pemegang mandat konstitusi dan demokrasi berlimpah kewenangan dan otoritas tersebut. Justru membuat kebijakan yang mereduksi dan bahkan distorsi  fungsi kekuasan struktural formal. Melanggar batas-batas etik, moral, dan hukum. Dalam benak para pejabat hanyalah bagaimana merebut kekuasaan dan mempertahankan selama-lamanya, jika perlu.

Bukan mendapat pujian, dukungan, dan apresiasi yang luas. Para birokrat hampir di setiap institusi negara, kerap mendapat hujatan, caci-maki, dan penghinaan dari rakyat. Sebagian besar kebijakan publik yang diambil bukan saja tak populis, lebih dari itu membodohi, memiskinkan, dan gandrung pada kebiadaban.

Rakyat tidak lagi menghadapi orang dan sistem pemerintahan yang kinerjanya memfasilitasi,  memudahkan dan menjangkau semua kebutuhan pokok dalam keseharian hidup. Hanya ada kelompok ambtenaar dan kalangan borjuis serta  oportunis pemburu jabatan dan kekayaan. Selebihnya para penjilat kekuasaan dan pengkhianat negara.

Menariknya, ditengah krisis kepemimpinan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang dinilai korup dan represif itu. Rakyat yang kecewa, marah, dan terus melakukan pembangkangan terhadap tata kelola negara. Masih berharap dan menginginkan perubahan  pada tokoh-tokoh kultural  meski tak lagi berada dalam sistem dan struktur  pemerintahan, namun memiliki rekam jejak, rekam karya, dan rekam prestasi yang membanggakan.

Salah satunya adalah Anies Rasyid Baswedan. Figur pemimpin cerdas, sederhana, murah hati, dan berakhlak ini memang tak terbantahkan banyak berkontribusi bagi rakyat, negara, dan bangsa Indonesia.  Anies begitu tak terbilang kuat  membangun struktur sosial dan memadati dirinya dengan kebermanfaatan pada khalayak. Dari mulai mendirikan Indonesia Mengajar, menjadi menteri, dan menjabat gubernur, hingga aktivitas dan pergerakan sosial lainnya yang luas. 

Sederet data dan fakta yang melingkupi dirinya itu, membuat Anies menjadi personal yang  melampaui kerja-kerja dan pengabdian lintas sektoral. Dari struktural formal hingga kultural etik, dari kearifan lokal hingga ranah pergaulan internasional. Anies menjadi pribadi dengan kepemimpinan otentik yang kuat dalam wilayah konseptual dan tangguh dalam wilayah praksis.

Lepas dari semua itu, dalam gelombang massal perasaan dan suasana batin rakyat pada kecenderungan   negara gagal (failed state) dan masyarakat tanpa pemerintahan (goverment  less). Serta situasi dan kondisi negara yang memasuki tahun-tahun politik menjelang 2029. Nama Anies Baswedan tetap mencuat diperbincangkan, dan terus mewarnai konstelasi dan konfigurasi politik nasional. Namanya selalu disebut dalam  obrolan ringan dari warung kopi hingga hotel dan gedung mewah, dari rakyat jelata dan terpinggirkan hingga elit politik.

Anies tetap menjadi kekuatan magnit dan gravitasi publik dalam panggung politik. Dengan persepsi publik yang dinamis terhadap penilaian elektabilitasnya. Anies tetap intens menjaga eksistensinya dengan rakyat. Interaksi dalam bentuk komunikasi,  koordinasi, dan konsolidasi dengan basis massa pendukungnya baik masyarakat umum dan  simpatisan maupun relawannya.

Terlebih jika Anies bisa melakukan konsolidasi dan internalisasi basis massa pendukungnya melalui partai politik seperti yang kini sedang berproses keberadaannya Partai Gerakan Rakyat (PGR). Anies pun tak menutup mata dengan pelbagai resistensi pada figur dan potensi yang melekat dalam dirinya, terutama dari rezim kekuasaan, oligarki, dan para buzzer serta influencer bayaran.

Anies sadar betul, kehadirannya dalam panggung politik nasional khususnya dalam menghadapi  agenda pilpres 2029 mendatang, tidak mudah dan penuh tantangan. Hambatan terbesarnya adalah pada perilaku pemegang kekuasaan atau status quo dan pemilik modal besar atau kekuatan uang dengan infrastruktur kekuasaanya. Dengan  mengandalkan itu, kelompok pengendali ekonomi, politik dan hukum itu menebar  mesin-mesin atau robot digital pembentukan opini yang berusaha melakukan pembunuhan karakter dan pembusukan terhadap Anies.

Tidak sedikit yang skeptis dan apriori pada persfektif dan proyeksi Anies untuk mengikuti dan memenangkan pilpres 2029.

Pasalnya, Anies bukan hanya sekedar menghadapi elit kekuasan dalam pemerintahan. Anies harus berjibaku dengan banyak aparatus dan institusi negara di bawah  kendali presiden dan lingkarannya yang notabene berasal dari partai politik, DPR/MPR, TNI-Polri, KPU, MK dan lembaga-lembaga lain yang telah menjadi korporasi negara. Dengan kata lain meskipun Anies didukung rakyat, ia tetap harus berlawanan dengan pengelola negara yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudukatif serta  oligarki yang bisa berbuat apa saja untuk mengaborsi kiprah Anies dalam politik.

Pun demikian, Anies bukanlah figur pemimpin yang mudah dipatahkan dan gampang menyerah. Jika harus dilakukan seperti pada pilpres 2024 yang lalu. Maka rezim tidak hanya harus mengeluarkan uang yang sangat besar dan mobilisasi aparat pemerintahan serta upaya kecurangan dan kejahatan pemilu semata. Bisa jadi rezim akan menghadapi puncak kemarahan dan gerakan perlawanan rakyat  yang sudah terlalu jenuh, jumud, dan muak terhadap praktik-praktik distosi dan manipulasi dalam semua lini  kehidupan berbangsa oleh penyelenggara negara sejauh ini. 

Dalam proses menghadapi   transisi kekuasaan lima tahunan itu, Anies selalu berkarya dan berprestasi untuk rakyat meski berada di luar pemerintahan. Betapapun intrik, isu, dan fitnah yang diringi dengan rasa permusuhan dan  kebencian terhadapnya. Anies tetap sabar dan  tenang,  tidak reaksioner apalagi membalasnya dengan tantrum dan emosi yang meledak-ledak. Kesantunan adab dan akhlak selalu dikedepankan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan seorang Anies, betapapun upaya menjatuhkannya begitu terstruktur, sistematis, dan masif.

Sungguh,  fakta dan datanya Anies dalam karya dan prestasi tidak sebatas membangun jembatan fisik  untuk rakyat di pelosok Indonesia, yang selama ini dilakukan bersama tim  Aksi Bersama Anies Baswedan dan Humanies. Melainkan, Anies juga terus melakukan pembangunan jembatan psikologi dalam komunikasi  ekonomi, politik, dan hukum berupa transformasi  pendidikan melalui mimbar-mimbar akademik, forum-forum delegasi  dan perhelatan silaturahmi dengan banyak program dan kegiatan baik nasional maupun internasional.

Meskipun sudah bisa diduga dan dipastikan bahwasanya skenario menjegal Anies dalam pilpres 2029 gencar dimatangkan dan direalisasikan sejak dini.  Termasuk membangun framing, narasi permusuhan dan kebencian serta fitnah. Anies bergeming dan  menghadapinya dengan terus mengukir karya dan prestasi. Rasanya memang benar, rezim dan konspirasinya kini dalam keadaan aniesfobia.
Jika kekuasaan sudah bermental aniesfobia, maka penting dan menjadi keharusan buat Anies untuk giat mengedepankan prinsip-prinsip transendental. Disamping ikhtiar mewujud kerja-kerja mengabdi kepada rakyat, negara, dan bangsa. Untuk menghadapi kekuasaan manusia yang angkuh dan menutup diri dari kebenaran dan keadilan, maka berharap kehadirat dan pertolongan Ilahi menjadi obat mujarab dari kejahatan dan tipu daya manusia.

Allahu a'lam bishawab.


Menagih Utang Ekologis Korporasi Tambang

Sebelumnya

Bursah Zarnubi Sampaikan Pesan Prabowo: Lanjutkan Perjuangan Bersama Rakyat Palestina

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional