Komitmen Presiden Prabowo Subianto memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama pembangunan nasional kembali mendapatkan apresiasi. Kebijakan pemerintah yang konsisten dinilai sebagai langkah krusial mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh penjuru tanah air.
Demikian disampaikan Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa (FABEM - SM) bersama Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran (MASKER PRAGI) dalam keterangan kepada redaksi.
DPP FABEM dan DPP MASKER PRAGI menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan tidak sekadar diarahkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, melainkan untuk memastikan bahwa setiap manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta sektor pertanian ditempatkan sebagai pilar utama penopang kemandirian ekonomi nasional yang tahan terhadap berbagai gejolak global.
Selain sektor pertanian konvensional, perhatian khusus turut diberikan pada dorongan lahirnya “Desa Komoditi” yang bertujuan melahirkan eksportir berkelas dunia, dikombinasikan dengan penguatan desa-desa nelayan sebagai strategi holistik ketahanan pangan nasional. Potensi sumber daya kelautan Indonesia yang sangat besar dinilai harus terus dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur maritim, peningkatan sarana produksi yang memadai, serta penciptaan akses pemasaran yang lebih kompetitif bagi para nelayan lokal.
Wakil Ketua Umum DPP FABEM sekaligus Ketua Umum DPP MASKER PRAGI, Tody Ardiansyah Prabu, menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah harus senantiasa diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, inklusif, serta bertumpu pada tata kelola meritokrasi sumber daya manusia yang unggul dan tepat sasaran. Menurutnya, sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi kunci mutlak dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi daerah yang berdaya saing.
Tody juga menambahkan bahwa pembangunan sektor pangan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor pertanian darat semata, melainkan harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap sektor perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Desa nelayan dipandang memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan penyangga ketahanan pangan nasional, sehingga sudah selayaknya memperoleh dukungan berkelanjutan berupa kemudahan akses pembiayaan, peningkatan teknologi penangkapan, serta peningkatan kualitas SDM pesisir.
Guna mengamankan fondasi pangan jangka panjang, regulasi agraria dan tata ruang terbaru turut disorot, termasuk urgensi perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan ini berlandaskan instrumen hukum yang kuat seperti UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, guna merespons ancaman defisit lahan yang dalam periode 2019 hingga 2024 lalu tercatat telah kehilangan sekitar 554 ribu hektare akibat alih fungsi kawasan industri dan perumahan.
Di sisi lain, Sekjen DPP MASKER PRAGI, Muliansyah Abdurrahman, menekankan pentingnya sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, akademisi, serta perlindungan ketahanan masyarakat adat melalui pengesahan UU Masyarakat Adat Indonesia sebagai model ketahanan nasional. Kolaborasi inklusif ini diyakini mampu mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional melalui optimalisasi potensi kearifan lokal di masing-masing daerah.
Menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045, kedua organisasi berharap momentum tersebut tidak sekadar menjadi seremonial historis, melainkan tonggak moral dan politik untuk mewujudkan kemerdekaan sejati melalui kedaulatan pangan. Kawasan perbatasan dan desa-desa pelosok didorong untuk ditransformasikan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, di mana para petani dan nelayan ditempatkan sebagai aktor utama, bukan sekadar objek kebijakan.
Pada bagian akhir, Ketua DPW MASKER PRAGI Sumatera Utara, Rinno Hadinata, bersama jajaran pengurus nasional, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyatukan semangat gotong royong mendukung agenda besar pemerintah. Dengan konsistensi kebijakan yang pro-rakyat, sinergi sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan koperasi yang solid, Indonesia diyakini tidak hanya akan menjadi lumbung pangan dunia, tetapi juga menjelma sebagai mercusuar peradaban pangan global yang mandiri dan berdaulat. 
KOMENTAR ANDA