Oleh: Edy Mulyadi, Wartawan Senior
SEBERAPA besar “dosa” Menteri Keuangan sampai harus dicopot? Kalimat ini jadi pertanyaan paling mengusik pasca dipecatnya Purbaya.
Betapa tidak, Purbaya Yudhi Sadewa baru setahun enam hari menjadi Menteri Keuangan. Lalu tiba-tiba dicopot. Bukan karena kalah dalam pemilu. Bukan karena tersangkut perkara hukum.
Ironisnya lagi, hingga kini pemerintah belum mengumumkan penyebab dilengserkannya Purbaya. Tak ada penjelasan satu pun kesalahan fatal yang membuatnya harus segera pergi.
Pada 14 September 2026, Purbaya diberhentikan Presiden Prabowo Subianto dan digantikan Suahasil Nazara. Maka pertanyaannya sederhana: Apa dosa Purbaya?Ada pertanyaan lain yang bahkan lebih menarik. Siapa yang diuntungkan dari kepergian Purbaya?
Untuk menjawabnya, kita harus melihat apa yang terjadi di balik layar. 16 September, muncul laporan Reuters yang membuat teka-teki ini menjadi jauh lebih menarik. Judulnya lumayan "provokatif": Indonesia finance minister ousted after clash with Prabowo's ex-army colleague, sources say
Kalau yang ditulis Reuters benar, berarti ini bukan cuma soal Rp120 triliun. Kita tahu, angka itu yang jadi sumber tarik-menarik antara Purbaya dan Danantara. Masuk ke APBN atau tetap mengendap di Danantara untuk diinvestasikan?
Pada 28 Agustus, Purbaya mengatakan Danantara akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke APBN 2026. Purbaya menyebut angka tersebut sebagai keputusan Presiden Prabowo. Beberapa hari kemudian, Purbaya mengungkap bahwa Danantara keberatan dengan rencana tersebut.
Rosan Roeslani, CEO Danantara, kemudian menyatakan tidak pernah ada pembahasan mengenai rencana seperti yang disampaikan Purbaya. Tarik-menarik pun terjadi.
Purbaya versus Djaka?
Tetapi ternyata, menurut laporan Reuters 16 September itu, ada persoalan lain yang jauh lebih dekat dengan jantung birokrasi Kementerian Keuangan: perombakan ratusan pejabat. Dan di sinilah nama Djaka Budhi Utama muncul.
Reuters mengutip tiga sumber pemerintah yang mengatakan telah terjadi benturan antara Purbaya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Persoalannya berkaitan dengan perombakan atau rotasi ratusan pejabat di Kementerian Keuangan. Sebagian besar berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya melakukan rotasi besar-besaran. Namun Djaka dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto disebut keberatan. Mereka tidak menyetujui perubahan itu.
Ada detail yang jauh lebih menarik. Menurut sumber pertama Reuters, Djaka dan Bimo memang berada di bawah Menteri Keuangan secara struktural, tetapi keduanya disebut dipilih langsung oleh Prabowo.
Djaka sendiri pernah menjadi bagian dari satuan pasukan khusus yang dipimpin Prabowo ketika masih berdinas di militer. Dan menurut salah satu sumber Reuters, Djaka mempunyai akses langsung yang cukup kuat kepada Prabowo. Sebaliknya, sumber yang sama mengatakan Purbaya membutuhkan persetujuan dari lingkaran dalam Presiden untuk mendapatkan pertemuan dengan Prabowo.
Andai informasi ini benar, maka kita sedang melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rotasi pejabat. Publik sedang disuguhi tontonan tentang siapa yang punya akses kepada pengambil keputusan tertinggi.
Jumat yang Menentukan
Kronologinya bahkan lebih menarik. Menurut dua sumber Reuters yang mengetahui persoalan tersebut, puncak perselisihan terjadi menjelang pelantikan ratusan pejabat. Pada Kamis, Purbaya hadir dalam acara pelantikan ratusan pejabat yang sebelumnya dia rotasi. Dia menjelaskan bahwa rotasi dilakukan berdasarkan penilaian profesional dan melalui konsultasi dengan pejabat terkait.
Namun Djaka disebut keberatan. Keesokan harinya, Jumat, 11 September, Djaka menyampaikan keberatannya langsung kepada Prabowo. Saat itu Prabowo sedang bersiap berangkat ke India untuk menghadiri KTT BRICS. Prabowo kemudian kembali ke Jakarta pada Senin pagi. Pada hari yang sama, ketika Purbaya sedang rapat dengan DPD RI, dia diberitahu bahwa dirinya dicopot.
Pemberitahuan itu disampaikan melalui telepon. Kepada wartawan, Menkeu yang dikenal ceplas-ceplos itu mengatakan, telepon datang dari Mensesneg Prasetyo Hadi. Purbaya sedang menjawab pertanyaan anggota DPD ketika kabar tersebut datang.
Urutannya menjadi: Kamis: pelantikan dan rotasi pejabat di lingkungan Kemenkeu. Jumat: Djaka menyampaikan keberatannya langsung kepada Prabowo. Senin: Prabowo kembali dari India. Senin: Purbaya diberitahu bahwa dirinya dicopot. Selasa: Purbaya menyerahkan jabatan kepada Suahasil.
Sebentar, ini bukan kesimpulan apalagi tuduhan. Ini adalah kronologi yang dilaporkan Reuters berdasarkan keterangan sumber-sumber pemerintah.
Tetapi tentu kita juga harus menyampaikan sisi lainnya. Djaka membantah adanya konflik yang mendahului pencopotan Purbaya. Sehari sebelumnya, 15 September, Djaka bahkan mengatakan kepada wartawan bahwa kabar mengenai konflik internal tersebut tidak benar. Purbaya sendiri juga tidak mengatakan Djaka menjadi penyebab pencopotannya. Dia cuma menyebut pergantian tersebut sebagai hak prerogatif Presiden.
Jadi, sekali lagi: Jangan kita ubah laporan Reuters menjadi vonis. Yang kita punya adalah informasi dari tiga sumber pemerintah. Sementara pihak yang disebut dalam laporan juga memberikan bantahan atau tidak memberikan tanggapan.
KOMENTAR ANDA