Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta secara tegas membantah klaim yang disebarkan oleh Kedutaan Besar Ukraina mengenai dugaan keterlibatan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) dalam dinas militer Rusia.
Pihak Rusia menilai narasi tersebut sebagai bagian dari kampanye disinformasi bermotif propaganda yang sengaja digulirkan ke ruang publik Indonesia.
Bantahan ini merespons pernyataan Kedubes Ukraina di Jakarta yang sebelumnya menyebutkan setidaknya ada delapan WNI yang berkunjung ke Rusia diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Kedubes Rusia menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk membentuk opini publik yang keliru.
Menurut Kedubes Rusia dalam keterangan beberapa saat lalu, Jumat, 4 September 2026 bukti-bukti yang dipublikasikan oleh pihak Ukraina—seperti salinan visa elektronik (e-visa) dan kartu migrasi—hanyalah dokumen perjalanan resmi yang diterbitkan untuk keperluan kunjungan wisata. Dokumen-dokumen administratif tersebut ditegaskan sama sekali bukan merupakan bukti seseorang bergabung atau bertugas dalam dinas militer.
Sebaliknya, Kedubes Rusia justru melancarkan kritik tajam dengan menuduh pihak Ukraina yang secara aktif merekrut tentara bayaran asing ke dalam formasi militernya. Langkah tersebut, menurut Moskow, diambil Kiev akibat tingginya jumlah korban di medan pertempuran, yang mereka klaim telah mencapai lebih dari 700.000 korban tewas dan 1 juta orang luka-luka.
Pihak Rusia juga mengutip proyeksi Kementerian Pertahanan Ukraina yang disebut berencana mengisi 30 hingga 50 persen komposisi militernya dengan personel asing dalam jangka panjang. Kedubes Rusia menuding Kiev memanfaatkan misi diplomatik serta organisasi afiliasinya di berbagai negara melalui metode perekrutan yang dianggap menipu.
Lebih lanjut, pernyataan tersebut mengklaim bahwa saat ini puluhan ribu warga dari berbagai penjuru dunia tengah bertugas di militer Ukraina. Dari jumlah tersebut, Kedubes Rusia mengklaim ribuan di antaranya telah tewas di medan perang, dan menuding bahwa korban jiwa tersebut mencakup pula warga negara Indonesia.
Pihak Kedubes Rusia turut menyentil klaim Ukraina mengenai kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional serta perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang. Moskow menyebut narasi kepatuhan hukum humaniter yang digaungkan Kiev sebagai sesuatu yang sangat sinis jika dibandingkan dengan realitas lapangan.
Tuduhan perlakuan buruk terhadap tawanan perang diungkapkan berdasarkan pengakuan mayoritas tentara Rusia yang dipulangkan melalui skema pertukaran tawanan. Berdasarkan kesaksian tersebut, banyak di antara mereka mengaku mengalami penyiksaan, pelecehan, dan perlakuan tidak manusiawi selama berada dalam masa penawanan di pihak Ukraina.
Kedubes Rusia menilai kemunculan isu ini sarat dengan motif geopolitik dan sengaja diatur waktu perilisannya. Kampanye anti-Rusia tersebut dipandang berkaitan erat dengan momentum partisipasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam gelaran Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
Mengakhiri keterangannya, pihak Kedubes Rusia menegaskan bahwa narasi yang digulirkan oleh Kedutaan Besar Ukraina pada dasarnya dirancang untuk memicu sentimen negatif serta mengganggu keharmonisan hubungan bilateral antara Moskow dan Jakarta yang saat ini terjalin erat. 
KOMENTAR ANDA