Hegemoni Hidrologi di Atap Dunia: Malapetaka Nepal dan Pertarungan Pengaruh Tiongkok–India

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta

BENCANA banjir bandang yang melanda Nepal pada 26 Agustus bukan sekadar anomali hidrometeorologis atau runtuhnya bentang alam di Himalaya yang kerap dijuluki “atap dunia.” Peristiwa ini menjadi mikrokosmos dari dinamika geopolitik Himalaya yang rapuh, di mana arus udara, sedimentasi, dan kerusakan fisik saling terkait erat dengan persaingan pengaruh antara dua kekuatan nuklir Asia: Republik Rakyat Tiongkok dan India.

Secara geografis, Nepal menempati posisi strategis sebagai negara penyangga yang terjepit di antara dua raksasa. Dataran Tinggi Tibet di utara berfungsi sebagai hulu utama bagi aliran air regional yang dikendalikan oleh Beijing, sementara lembah dan dataran rendah Nepal mengalirkan jutaan meter kubik air setiap detiknya langsung menuju dataran Gangga di India yang padat penduduk.

Ketika aliran deras lumpur dan air bah menerjang koridor Sungai Trishuli serta menghancurkan titik perlintasan perbatasan Gyirong/Rasuwa pada akhir Agustus, dampaknya melampaui kerugian materiil setempat. Jalur ini merupakan simpul vital bagi perdagangan darat Tiongkok-Nepal dan urat nadi utama dalam Jaringan Konektivitas Multidimensi Trans-Himalaya yang ambisius—bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) yang dikembangkan Beijing.

Kerusakan parah pada infrastruktur perbatasan ini secara langsung melemahkan pijakan ekonomi Tiongkok di Nepal. Bagi Beijing, konektivitas darat melintasi Himalaya merupakan instrumen utama untuk mengikis ketergantungan historis Nepal terhadap pelabuhan dan jalur pasokan India.

Sementara itu, New Delhi memandang bencana 26 Agustus tersebut dengan campuran kekhawatiran ekologis dan kalkulasi taktis. Air bah yang meluap melalui sungai-sungai perbatasan Nepal segera memicu peringatan banjir di negara bagian Bihar dan Uttar Pradesh, India, yang menyoroti kerentanan wilayah hilir yang dihadapi India.

Kerentanan lintas batas ini menggarisbawahi konsep hegemoni hidrologis di Asia Selatan. Sebagai kekuatan mutlak di wilayah hulu Tibet, Tiongkok mengendalikan aliran informasi maupun air sungai—sebuah posisi yang telah lama menimbulkan kecemasan kronis di kalangan perencana keamanan di New Delhi.

Isu transparansi data hidrologis kembali mencuat pascabencana tersebut. Kegagalan sistem peringatan dini dan minimnya pertukaran data real-time mengenai dinamika kriosfer di sepanjang perbatasan Tibet-Nepal menyoroti bagaimana asimetri informasi lingkungan dapat digunakan atau diposisikan sebagai instrumen kekuatan strategis.

Bagi India, minimnya data hidrologis dari wilayah hulu memperkuat narasi bahwa Beijing enggan berkomitmen pada rezim pengelolaan air multilateral. India khawatir bahwa proyek infrastruktur sipil dan rekayasa bendungan di Tibet dapat menjadi alat tawar-menawar geopolitik, yang berpotensi memperparah dampak bencana di wilayah hilir.

Di tengah terjangan air dan lumpur, sektor pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Nepal mengalami pukulan berat. Kerusakan bendungan dan pembangkit listrik di sepanjang lembah sungai memicu kembali persaingan terselubung terkait hak pembiayaan, pembangunan, dan pengendalian proyek-proyek kelistrikan di negara tersebut.

India telah lama menerapkan kebijakan proteksionis yang ketat, dengan menolak membeli listrik dari proyek PLTA Nepal yang dibangun menggunakan modal atau kontraktor asal Tiongkok. Kebijakan yang mendiskriminasi pasar ini secara khusus dirancang untuk membatasi ruang gerak operasional perusahaan energi milik negara Tiongkok di sepanjang pegunungan Himalaya.

Bencana banjir bandang ini berpotensi mengubah perhitungan investasi tersebut. Nepal kini menghadapi kebutuhan mendesak untuk memulihkan jaringan energinya, yang membuka peluang baru bagi Beijing maupun New Delhi untuk menawarkan paket rekonstruksi yang disertai dengan konsesi politik dan ekonomi.

“Diplomasi bencana” segera dijalankan hanya dalam hitungan jam setelah tragedi itu terjadi. Baik Tiongkok maupun India menawarkan bantuan, tim evakuasi, dan dukungan logistik dalam upaya memosisikan diri sebagai pihak pertama yang paling dapat diandalkan oleh Kathmandu dalam penanganan darurat.

Namun, bantuan kemanusiaan di wilayah Himalaya tidak pernah lepas dari implikasi keamanan. Pengerahan helikopter, personel militer, dan teknologi pengawasan udara untuk misi penyelamatan sering kali ditafsirkan oleh pihak lawan sebagai manuver intelijen untuk memetakan topografi wilayah perbatasan yang sensitif.

Bagi pemerintah di Kathmandu, banjir tanggal 26 Agustus menjadi ujian rumit bagi doktrin kebijakan luar negeri non-blok yang dianutnya. Pemerintah berupaya menyeimbangkan ketergantungan geografis dan budaya terhadap India dengan diversifikasi kebutuhan ekonomi dan infrastruktur yang mengarah ke Tiongkok di tengah krisis tersebut.

Gesekan domestik di Nepal semakin memperumit situasi. Berbagai faksi politik di Kathmandu kerap memanfaatkan narasi seputar penanganan bencana dan pengelolaan ruang udara lintas batas untuk mendeligitimasi lawan politik mereka dengan menuduh pihak lawan terlalu tunduk pada hegemoni New Delhi atau terlalu naif dalam memercayai janji-janji Beijing.

Perjanjian pengelolaan udara bersejarah antara India dan Nepal, seperti Perjanjian Koshi (1954) dan Perjanjian Gandak (1959), kembali menjadi sasaran kritik publik. Banyak pihak di Nepal merasa skema pembagian air masa lalu lebih menguntungkan pengendalian banjir di wilayah India daripada melindungi keselamatan warga di lembah-lembah Nepal.

Pada tingkat struktural, perubahan iklim di kawasan Hindu-Kush Himalaya bertindak sebagai pengganda ancaman (pengganda ancaman). Melelehnya pemandangan dan pembentukan danau-danau glasial yang tidak stabil menciptakan bahaya tiba-tiba yang memberikan waktu kreativitas dan mitigasi teknis.

Ketiadaan arsitektur tata kelola udara trilateral antara Tiongkok, Nepal, dan India kian memperparah anarki ekologis ini. Forum regional seperti Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan atau South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) telah lama terhenti akibat perseteruan India-Pakistan, sementara inisiatif sub-regional lainnya secara sengaja gagal di Tiongkok, membiarkan isu sungai lintas batas dikelola secara ad-hoc dan transaksional.

Dampak ekonomi pascabanjir juga berisiko meningkatkan kerentanan fiskal Nepal. Beban utang pembangunan kembali infrastruktur yang rapuh dapat membatasi rendahnya diplomasi negara tersebut, sehingga kian rentan terjebak dalam perang pengaruh pembiayaan antara New Delhi dan Beijing.

Banjir 26 Agustus membuktikan bahwa di kawasan Himalaya, garis batas alamiah dan batas memungkinkan politik saling bertubrukan secara nyata. Udara tidak mengenal ekologi, tetapi penanganannya sepenuhnya dikendalikan oleh kalkulasi kekuasaan, menjadikan kelangsungan Nepal sebagai panggung permanen persaingan strategi Asia.

Penulis juga bertugas sebagai Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup RI