Sebagai salah satu negara berkembang terpadat di dunia dengan lebih dari 280 juta penduduk, produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, serta pemasok nikel utama global, Indonesia memegang peran penting dalam transisi energi dunia.
Di tengah upaya memperbaiki sentimen pasar setelah sejumlah kebijakan sempat memicu kekhawatiran investor, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong ekspansi besar-besaran energi hijau di tanah air.
Langkah berani tersebut ditegaskan Prabowo saat meluncurkan skema energi bersih berskala masif dengan target pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) hanya dalam kurun waktu tiga tahun. Angka ini setara dengan 67 kali lipat dari kapasitas solar yang dimiliki Indonesia pada akhir tahun lalu, bahkan hampir menyamai seluruh kapasitas total sistem kelistrikan nasional saat ini.
Ambisi spektakuler ini mengundang sorotan tajam, terutama karena reputasi gaya kepemimpinannya yang oleh sebagian pengamat dinilai kerap melahirkan kebijakan berisiko tinggi. Namun di luar perdebatan politik, dorongan agresif Jakarta ini mencerminkan dinamika global transisi energi rendah karbon: faktor ekonomis yang mempercepat lajunya berhadapan langsung dengan hambatan struktural yang berisiko menahannya.
Secara ekonomi, penurunan biaya pembangkitan energi surya hingga sekitar 90 persen sejak 2010 menjadikannya kian kompetitif. Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mencatat bahwa biaya listrik tenaga batu bara di Indonesia berkisar antara 10 hingga 15 sen dolar AS per kilowatt-jam, atau sekitar dua kali lipat lebih mahal dibandingkan biaya pembangkitan listrik tenaga surya.
Selain faktor harga, turbulensi pasar bahan bakar fosil memicu ketertarikan pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi transportasi serta mengombinasikan PLTS dengan sistem penyimpanan baterai (battery storage). Teknologi ini menjadi solusi pasokan listrik 24 jam bagi puluhan pulau kecil di nusantara yang selama ini bergantung pada pembangkit diesel mahal dan berpolusi, seiring tren lonjakan investasi surya di Asia Tenggara yang tumbuh pesat.
Meski demikian, jurang lebar antara janji politik dan peta jalan implementasi konkret masih menjadi tantangan utama. Dari 14 proyek PLTS skala utilitas yang diumumkan baru-baru ini, hanya dua yang telah beroperasi secara penuh, enam masih dalam tahap konstruksi, dan enam lainnya masih berburu investor; target 100 GW ini juga kontras dengan rencana strategis PLN yang sebelumnya hanya mematok tambahan 6 GW surya hingga 2030.
Tantangan kian rumit karena pesatnya pertumbuhan konsumsi energi nasional diproyeksikan tetap menaikkan kapasitas pembangkitan fosil dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi, industri hilirisasi dan fasilitas pemurnian nikel untuk baterai kendaraan listrik di dalam negeri masih sangat bergantung pada pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive.
Di sisi lain, mekanisme pendanaan internasional belum memberikan hasil optimal bagi Indonesia. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) bernilai 20 miliar dolar AS yang digagas bersama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang untuk memensiunkan PLTU lebih awal berjalan lambat, bahkan pemerintah Indonesia sempat membatalkan rencana penutupan dini salah satu PLTU di Jawa Barat.
Ketiadaan dukungan finansial global yang memadai memperlebar tantangan investasi, mengingat program PLTS berskala 100 GW tersebut ditaksir membutuhkan dana fantastis mencapai sekitar 73 miliar dolar AS (lebih dari Rp1.100 triliun). Jumlah tersebut dinilai mustahil ditanggung oleh kas domestik semata, terlebih total realisasi investasi di seluruh sektor kelistrikan Indonesia tahun lalu tercatat hanya sebesar 4,5 miliar dolar AS.
Kritikus mungkin memandang target ambisius Prabowo sebagai langkah yang terlampau muluk di tengah keterbatasan anggaran dan kerumitan regulasi kelistrikan. Kendati demikian, wacana ini secara gamblang memperlihatkan skala permodalan masif yang sesungguhnya dibutuhkan dunia jika benar-benar berkomitmen beralih ke energi bersih guna menstabilkan iklim global.
KOMENTAR ANDA