Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Ahmad Dahlan (PSKP-UAD) Yogyakarta, melakukan studi evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran untuk menilai kinerja secara teknokratik, sekaligus untuk memahami sejauh mana implementasi 15 program prioritas pemerintah memberi dampak riil serta memenuhi asas ketepatan sasaran bagi masyarakat.
Dengan menghimpun suara agregat dari populasi 10,75 juta mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai pilar kontrol sosial dan pemilih terdidik, hasil evaluasi diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen akuntabilitas bagi publik, tetapi juga menjadi masukan korektif (policy correction) bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat efektivitas kinerja di sisa masa jabatan.
Menurut Direktur Eksekutif PSKP UAD Hilma Fanniar Rohman dalam buku laporan Nilai Rapor 2 Tahun Kebijakan Probowo-Gibran di Mata Mahasiswa mencerminkan bahwa masyarakat terdidik mengapresiasi positif kebijakan yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar.
"Suara 828 mahasiswa dari 32 provinsi ini membuktikan bahwa masyarakat terdidik jauh lebih menghargai kebijakan yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perbaikan fasilitas rakyat yang sudah ada," ucap Fanniar.
Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap efektivitas kepemimpinan, tingkat kebermanfaatan (perceived benefit), serta ketepatan sasaran (targeting accuracy) dari program-program strategis pemerintah setelah dua tahun berjalan? Apa rekomendasi dan usulan kebijakan strategis yang perlu diprioritaskan dalam waktu dekat untuk memperkuat efektivitas program, memperbaiki tata kelola pelaksanaan, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan?
Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei potong lintang (cross-sectional). Pengumpulan data dilakukan secara serentak dalam satu kurun waktu (06-20 September 2026) tertentu menggunakan kuesioner digital terstruktur.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar di perguruan tinggi Indonesia. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Tinggi 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, total populasi mahasiswa terdaftar mencapai 10.754.154 mahasiswa.
Berdasarkan perhitungan ukuran sampel dengan margin of error 5% dan tingkat kepercayaan 95%, jumlah minimal responden yang dibutuhkan adalah sekitar 400 responden. Meski demikian survei berhasil menghimpun 828 responden mahasiswa dari berbagai daerah. Penambahan jumlah sampel melebihi target minimal ini berhasil menekan margin of error real menjadi sekitar ±3,4%, sekaligus meningkatkan ketepatan estimasi statistik dan representativitas temuan secara lintas sektor.
Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang sangat seimbang, yaitu 50,1% laki-laki (415 orang) dan 49,9% perempuan (413 orang) dengan selisih yang sangat tipis (hanya 2 responden atau 0,2%). Keseimbangan proporsi ini mencerminkan struktur demografi mahasiswa di Indonesia yang homogen serta memenuhi kaidah keterwakilan gender (gender representativeness) yang proporsional dalam survei opini publik skala nasional.
Dominasi Generasi Z dan kelompok usia produktif muda yang mencapai 86,1% dari total 828 responden terutama dari kelompok usia 21–24 tahun sebesar 42,0% (348 responden) serta usia 17–20 tahun sebesar 26,6% (220 responden) menegaskan bahwa profil demografi riset ini secara sahih merepresentasikan suara murni kelompok terdidik yang berada dalam fase kritis transisi menuju dunia kerja.
Sebaran geografis survei ini menghimpun total 828 responden yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia. Mayoritas responden terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan jumlah mencapai 587 orang atau sebesar 70,9% dari total keseluruhan sampel. Tiga provinsi dengan kontribusi responden terbanyak secara nasional berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah sebanyak 167 orang (20,2%), Jawa Barat sebanyak 143 orang (17,3%), dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 109 orang (13,2%), yang kemudian diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 74 orang (8,9%), Jawa Timur sebanyak 61 orang (7,4%), serta Banten sebanyak 33 orang (4,0%).
Berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, mayoritas dari total 828 responden berada pada tingkat Sarjana / Sarjana Terapan / Profesi (S1 / D4), yaitu sebanyak 652 orang atau sebesar 78,7%. Kelompok terbesar kedua diisi oleh responden jenjang Magister / Magister Terapan / Spesialis (S2) sebanyak 89 orang (10,7%), disusul oleh jenjang Diploma (D1 / D2 / D3) sebanyak 77 orang (9,3%). Sementara itu, jenjang Doktor / Doktor Terapan / Subspesialis (S3) mencatatkan proporsi terkecil yaitu sebanyak 10 responden atau sebesar 1,2% dari total keseluruhan sampel.
Berdasarkan status perguruan tinggi tempat menempuh studi, mayoritas dari total 828 responden berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yaitu sebanyak 543 orang atau sebesar 65,6%. Sementara itu, responden yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tercatat sebanyak 285 orang atau mencakup 34,4% dari total keseluruhan sampel.
Program Paling Bermanfaat
5 Program Prioritas Prabowo-Gibran yang paling dirasakan Manfaatnya paling dirasakan paling dirasakan Melalui Pertanyaan "Apa 5 Program prioritas Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya?" maka hasilnya tertera sebagai berikut:
Program Cek Kesehatan Gratis menjadi kebijakan yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh publik, dipilih oleh 77,05% responden (638 mahasiswa). Disusul oleh Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan (62,80%) dan Sekolah Rakyat (60,39%). Temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat dan mahasiswa secara konsisten memberikan apresiasi tertinggi pada program-program publik yang bersifat inklusif, langsung menyentuh kebutuhan fisik dasar, serta memperbaiki fasilitas pendidikan masyarakat kelas bawah secara riil.
Tingginya penilaian terhadap Program Perbaikan Sekolah melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan mencerminkan legitimasi sosial yang kuat terhadap strategi optimalisasi aset yang ada (existing asset optimization) sebagai bentuk alokasi anggaran yang berkeadilan redistributif (redistributive justice), di mana pembenahan fasilitas belajar yang rusak dinilai jauh lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan siswa ketimbang pemborosan APBN untuk pendirian lembaga baru.
Temuan ini merekomendasikan agar pemerintah memfokuskan porsi mayoritas belanja fungsi pendidikan untuk pemugaran sekolah di kawasan 3T yang disertai pengawasan publik berbasis digital guna meminimalkan hambatan birokrasi pengadaan di tingkat daerah.
Respons positif publik terdidik ini mencerminkan dukungan terhadap upaya standarisasi mutu pendidikan dan pemerataan infrastruktur sekolah di tingkat daerah, sebagaimana terkonfirmasi dari tingkat ketidaktepatan sasaran yang sangat rendah (6,76%).
Sementara itu untuk program pendidikan terkait Digitalisasi Pendidikan menempati posisi ke-3 dari 15 program prioritas dengan skor rata-rata (mean) 3,50 dari 5,00, didukung oleh dominasi sentimen positif publik terdidik sebesar 55,5% (460 responden) terdiri dari 35,0% (290 responden) yang menilai Baik dan 20,5% (170 responden) menilai Sangat Baik serta diwarnai sentimen negatif yang relatif rendah sebesar 18,0% (149 responden; 8,1% Sangat Buruk dan 9,9% Buruk) dan kelompok netral sebesar 26,4% (219 responden).
Di tengah dinamika tersebut, program-program yang berfokus pada pemenuhan layanan dasar universal (Universal Basic Services) dan berdampak langsung pada kebutuhan fisik serta pendidikan masyarakat meraih tingkat kepuasan dan apresiasi tertinggi.
Keberhasilan program-program ini menegaskan bahwa publik terdidik memberikan legitimasi sosial yang sangat kuat terhadap strategi optimalisasi aset yang ada dan bantuan sosial langsung yang inklusif serta berkeadilan.
"Pemerintah sebaiknya memfokuskan porsi terbesar anggaran pada pemugaran sekolah-sekolah yang rusak, khususnya di wilayah 3T, ketimbang memboroskan APBN untuk proyek-proyek fisik kelembagaan baru yang eksklusif," tutup Fanniar. 
KOMENTAR ANDA