Oleh: Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia.
ADA sesuatu yang menarik dari arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam waktu relatif singkat, pemerintah meluncurkan dan mendorong berbagai program besar. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, Danantara, Sekolah Rakyat, hingga pembangunan tiga juta rumah.
Jika dilihat satu per satu, program tersebut memang tampak seperti agenda pembangunan biasa. Ada urusan pangan, pendidikan, ekonomi, energi, dan perumahan. Namun, jika seluruhnya dibaca sebagai satu kesatuan, terlihat ada arah politik-ekonomi yang lebih besar: keinginan mengembalikan negara sebagai pemain utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Negara tidak lagi ingin sekadar menjadi wasit yang mengawasi pasar. Negara ingin ikut bermain, mengarahkan permainan, bahkan menguasai sebagian instrumen ekonominya. Pemerintah hendak mengambil peran lebih besar dalam menentukan ke mana investasi bergerak, bagaimana produksi dijalankan, dan siapa yang memperoleh manfaat pembangunan.
Pertanyaannya, apakah Prabowo sedang memulai sebuah revolusi ekonomi? Apakah Indonesia sedang bergerak menuju negara kesejahteraan? Atau justru sedang membangun kapitalisme negara dengan kemasan nasionalisme ekonomi?
Untuk memahami arah perubahan ini, kita perlu melihatnya melalui sejumlah teori revolusi dan perubahan sosial. Bukan untuk membuat persoalan menjadi rumit, melainkan agar kita tidak terjebak menilai kebijakan hanya dari banyaknya program atau besarnya anggaran.
*Revolusi tidak harus dimulai dari jalanan*
Selama ini, ketika mendengar kata revolusi, yang terbayang biasanya demonstrasi besar, rakyat turun ke jalan, pemerintah tumbang, atau pergantian kekuasaan secara dramatis. Padahal, perubahan besar tidak selalu datang dari bawah. Ada pula revolusi yang justru digerakkan oleh pemerintah dan elite penguasa melalui kebijakan negara.
Dalam ilmu politik, pendekatan ini dikenal sebagai revolution from above atau revolusi dari atas. Sederhananya, pemerintah mengambil inisiatif untuk mengubah struktur ekonomi dan sosial melalui program, anggaran, regulasi, serta pembentukan lembaga baru.
Jika menggunakan kacamata ini, sejumlah program Prabowo memiliki benang merah yang cukup jelas. MBG, misalnya, bukan hanya urusan membagikan makanan kepada anak sekolah. Jika dirancang dengan baik, program ini dapat menggerakkan petani, peternak, nelayan, industri pangan, usaha kecil, hingga jaringan distribusi.
Koperasi Merah Putih juga bukan sekadar mendirikan badan usaha di desa. Ada ambisi membangun jalur ekonomi baru agar masyarakat desa tidak terus-menerus berada pada posisi lemah dalam rantai perdagangan. Sementara itu, hilirisasi dan Danantara menunjukkan keinginan pemerintah memperbesar peran negara dalam mengelola sumber daya dan mengarahkan investasi nasional.
Dengan demikian, yang sedang dibangun bukan hanya kumpulan program sektoral. Ada upaya mengubah cara negara bekerja dan berhubungan dengan masyarakat. Namun, perubahan dari atas tidak otomatis berarti perubahan untuk rakyat. Bisa saja yang berubah hanya cara elite mengelola kekuasaan.
*Marx akan bertanya: Siapa yang menikmati hasil pembangunan?*
Untuk menguji apakah perubahan tersebut benar-benar menyentuh persoalan mendasar, kita bisa menggunakan pemikiran Karl Marx. Ia mengajarkan bahwa perubahan masyarakat tidak cukup diukur dari pergantian pemimpin atau perubahan kebijakan. Hal yang lebih penting adalah perubahan hubungan produksi, kepemilikan sumber daya, dan distribusi kekayaan.
Ambil contoh hilirisasi. Selama puluhan tahun, Indonesia banyak menjual bahan mentah, sementara nilai tambah pengolahannya dinikmati oleh negara atau perusahaan yang memiliki teknologi. Hilirisasi menawarkan kesempatan untuk mengubah posisi tersebut dengan membangun industri pengolahan di dalam negeri.
Secara ekonomi, langkah ini menarik dan strategis. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah smelter, besarnya investasi, atau nilai ekspor produk olahan. Kita juga harus melihat siapa yang memiliki industri tersebut, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menikmati keuntungan, dan bagaimana nasib para pekerjanya.
Jangan sampai Indonesia hanya berpindah dari penjual bahan mentah menjadi penjual barang olahan, sementara keuntungan terbesar tetap mengalir kepada segelintir pemilik modal. Industri tumbuh, angka investasi meningkat, tetapi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya tidak banyak berubah.
Pertanyaan serupa perlu diajukan terhadap Koperasi Merah Putih. Koperasi seharusnya menjadi alat bagi masyarakat untuk menguasai kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Bukan sekadar papan nama baru di kantor desa, sementara keputusan dan pengelolaan modalnya tetap dikendalikan pihak lain.
Dalam bahasa sederhana, pembangunan jangan hanya membuat ekonomi semakin besar. Ekonomi juga harus membuat kehidupan rakyat semakin baik. Inilah inti pertanyaan Marx: apakah perubahan kebijakan benar-benar mengubah distribusi kekuasaan ekonomi atau sekadar mengganti pihak yang menikmati keuntungan?
*Gramsci: Ketika program rakyat menjadi sumber legitimasi kekuasaan*
Pemikiran Antonio Gramsci memberikan sudut pandang lain yang tidak kalah menarik. Ia memperkenalkan konsep passive revolution atau revolusi pasif. Konsep ini menjelaskan perubahan yang diprakarsai elite penguasa dengan mengambil sebagian aspirasi masyarakat, tetapi proses dan kendalinya tetap berada di tangan elite.
Coba kita lihat berbagai program Prabowo. Rakyat membutuhkan makanan bergizi, pemerintah menghadirkan MBG. Masyarakat desa ingin ekonominya bergerak, pemerintah mendorong Koperasi Merah Putih. Petani membutuhkan kepastian produksi dan pasar, pemerintah mengusung swasembada pangan. Sementara itu, keinginan agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain diterjemahkan melalui hilirisasi dan swasembada energi.
Semua program tersebut berangkat dari kebutuhan yang nyata. Karena itu, wajar jika mendapatkan dukungan masyarakat. Program-program itu juga membawa pesan politik bahwa negara hadir dan pemerintah sedang berusaha menjawab persoalan rakyat.
Namun, ada satu hal yang perlu diperiksa: apakah masyarakat ikut menentukan arah perubahan atau hanya menerima apa yang sudah diputuskan pemerintah?
KOMENTAR ANDA