Demokrasi bukan penghambat pembangunan. Justru demokrasi diperlukan agar pembangunan tidak dibajak oleh kepentingan kelompok tertentu. Pers yang bebas, peradilan independen, parlemen yang kritis, dan masyarakat sipil yang aktif merupakan bagian penting dari pembangunan negara modern.
Jangan sampai kita sibuk membangun kekuatan ekonomi, tetapi lupa membangun kekuatan demokrasi. Sebab, negara yang kuat tanpa kontrol publik berisiko berubah menjadi negara yang terlalu dominan.
*Tiga kemungkinan arah pemerintahan Prabowo*
Jika melihat seluruh kecenderungan tersebut, setidaknya ada tiga kemungkinan arah yang patut diperhatikan.
Pertama, Indonesia bergerak menuju revolusi kesejahteraan. Negara berhasil memperkuat industri, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperluas kesempatan ekonomi, serta membagikan hasil pembangunan secara lebih adil. Dalam skenario ini, kekuatan negara benar-benar menjadi modal untuk memperkuat kehidupan rakyat.
Kedua, Indonesia bergerak menuju kapitalisme negara. Pemerintah semakin dominan dalam perekonomian, tetapi keuntungan dan kendali ekonomi tetap terkonsentrasi pada kelompok elite politik dan bisnis. Rakyat menikmati sebagian manfaat pembangunan, tetapi tidak memiliki cukup ruang untuk menentukan arah kebijakan ekonomi.
Ketiga, program pembangunan menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan. Negara semakin kuat, tetapi ruang kritik, pengawasan publik, dan partisipasi masyarakat justru semakin terbatas. Program-program besar tetap berjalan, tetapi demokrasi kehilangan sebagian fungsinya sebagai pengimbang kekuasaan.
Mana yang akan terjadi? Tentu belum bisa dipastikan. Arah akhirnya bergantung pada bagaimana program dilaksanakan, siapa yang menikmati hasilnya, bagaimana anggaran dikelola, dan seberapa besar ruang masyarakat untuk mengawasinya.
*Revolusi harus mengembalikan kekuatan kepada rakyat*
Menurut saya, Prabowo sedang mencoba mengubah wajah ekonomi-politik Indonesia. Ia ingin negara lebih aktif, lebih kuat, dan lebih dominan dalam menentukan arah pembangunan. Gagasan tersebut bukan sesuatu yang keliru. Indonesia memang membutuhkan negara yang mampu menghadapi ketimpangan, ketergantungan ekonomi, dan persaingan global.
Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada banyaknya proyek, besarnya anggaran, atau megahnya infrastruktur. Kita harus melihat perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Apakah petani semakin sejahtera? Apakah buruh semakin memiliki posisi tawar? Apakah koperasi benar-benar dimiliki dan dikendalikan anggotanya? Apakah masyarakat miskin mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang layak? Apakah kekayaan alam memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat?
Itulah ukuran yang lebih masuk akal untuk menilai apakah perubahan yang sedang berlangsung benar-benar menyentuh akar persoalan.
Bagi organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial, termasuk organisasi advokasi kesehatan, tugasnya bukan sekadar menjadi pendukung atau penentang pemerintah. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat, terbuka untuk diawasi, dan tidak menyimpang dari tujuan keadilan sosial.
Pada akhirnya, ada satu prinsip yang tidak boleh dibalik: negara dibentuk untuk melayani rakyat, bukan rakyat yang harus melayani negara. Prabowo boleh membangun negara yang kuat. Indonesia memang membutuhkannya. Namun, kekuatan negara harus membuat rakyat semakin berdaya, bukan semakin bergantung.
Sebab, revolusi yang sesungguhnya bukan ketika pemerintah semakin besar dan memiliki semakin banyak program. Revolusi yang sesungguhnya terjadi ketika rakyat memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan sosial untuk menentukan masa depannya sendiri.
Di situlah perbedaan antara negara yang sekadar berkuasa dan negara yang benar-benar berpihak kepada rakyat. 
KOMENTAR ANDA