Perbedaannya sangat penting. Masyarakat yang menjadi subjek perubahan memiliki hak untuk ikut mengambil keputusan, mengawasi anggaran, mengelola kelembagaan, dan menikmati hasil pembangunan. Sebaliknya, masyarakat yang hanya menjadi penerima manfaat akan terus bergantung pada keputusan pemerintah.
Di sinilah revolusi pasif bisa terjadi. Perubahan terlihat besar, program berjalan, dan dukungan politik menguat. Namun, kendali atas perubahan tetap berada di tangan elite. Programnya boleh untuk rakyat, tetapi kekuasaan untuk menentukan arah program belum tentu berada di tangan rakyat.
*Negara kuat belum tentu membuat rakyat kuat*
Theda Skocpol, seorang ilmuwan politik, menjelaskan bahwa negara bukan sekadar alat yang menjalankan kepentingan kelompok tertentu. Negara juga memiliki kapasitas, kepentingan, dan kekuatan organisasinya sendiri. Negara dapat menjadi mesin perubahan apabila mampu mengorganisasikan sumber daya, membangun institusi, dan menjalankan kebijakan secara efektif.
Pendekatan ini membantu kita memahami keinginan Prabowo memperbesar peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi. Negara ingin memiliki kemampuan lebih besar untuk mengatur investasi, mengelola sumber daya, membangun industri, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebenarnya, Indonesia memang membutuhkan negara yang kuat. Kita membutuhkan pemerintah yang mampu menghadapi ketimpangan, memperbaiki pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan memastikan kekayaan alam tidak hanya menguntungkan segelintir orang.
Tetapi, ada jebakan yang harus dihindari. Negara yang kuat tidak otomatis membuat rakyat kuat. Jangan sampai pemerintah semakin besar, anggaran semakin gemuk, dan lembaga semakin banyak, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, dan tempat tinggal.
Negara yang kuat seharusnya membuat pelayanan semakin baik, korupsi semakin sulit, dan masyarakat semakin berdaya. Bukan justru membuat rakyat semakin bergantung pada keputusan pejabat. Karena itu, ukuran kekuatan negara bukan semata-mata besarnya kewenangan pemerintah, melainkan kemampuannya melayani dan melindungi masyarakat.
*Ekonomi harus melayani manusia, bukan sebaliknya*
Pemikiran Karl Polanyi juga penting untuk membaca arah kebijakan Prabowo. Dalam bukunya, The Great Transformation, Polanyi mengingatkan bahwa pasar tidak boleh dibiarkan mengatur seluruh kehidupan manusia. Sebab, tidak semua kebutuhan manusia bisa diperlakukan seperti barang dagangan.
Pangan bukan sekadar komoditas. Rumah bukan semata-mata instrumen investasi. Pendidikan bukan hanya bisnis. Kesehatan juga bukan sekadar urusan siapa yang mampu membayar. Semua itu menyangkut kebutuhan dasar dan martabat manusia.
Dalam perspektif ini, program MBG, Sekolah Rakyat, perumahan rakyat, dan perlindungan sosial dapat dipahami sebagai upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan membeli.
Namun, kehadiran negara juga harus diawasi. Jangan sampai program yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi ladang bisnis bagi kelompok tertentu. Jangan sampai anggaran pelayanan publik berubah menjadi sumber keuntungan bagi jaringan kontraktor dan pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan.
Negara harus menjadi pelindung masyarakat, bukan makelar kepentingan ekonomi. Intervensi pemerintah baru bermakna jika mampu membuat kebutuhan dasar lebih mudah dijangkau, terutama oleh kelompok yang selama ini tertinggal.
*Nasionalisme ekonomi atau kapitalisme negara?*
Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang lebih besar: ke mana arah ekonomi-politik Prabowo?
Hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan Danantara memperlihatkan kecenderungan menuju model developmental state atau negara pembangunan. Dalam model ini, negara tidak membiarkan pasar berjalan sendiri. Pemerintah ikut mengarahkan investasi, memperkuat industri nasional, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Jepang dan Korea Selatan pernah menggunakan pendekatan serupa ketika membangun kekuatan industrinya. Negara hadir sebagai pengarah pembangunan, sementara dunia usaha didorong untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
Indonesia tentu bisa belajar dari pengalaman tersebut. Namun, keberhasilan model negara pembangunan membutuhkan birokrasi profesional, pengendalian korupsi, investasi produktif, penguatan pendidikan dan riset, serta distribusi hasil pembangunan yang lebih adil.
Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, kita justru berisiko terjebak dalam kapitalisme negara. Dalam model ini, pemerintah menjadi pemain ekonomi yang semakin besar, tetapi keuntungan dan kendali tetap terkonsentrasi pada jaringan elite politik dan bisnis.
Rakyat mungkin mendapatkan sebagian manfaat, tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menentukan arah perekonomian. Negara menggantikan sebagian peran pasar, tetapi ketimpangan kepemilikan dan kekayaan tidak banyak berubah.
Jangan sampai kita berhasil membangun kapitalisme nasional, tetapi gagal membangun kesejahteraan nasional. Nasionalisme ekonomi seharusnya bukan sekadar soal siapa yang menguasai perusahaan atau industri, melainkan siapa yang menikmati hasil pengelolaan kekayaan bangsa.
*Revolusi ekonomi tanpa demokrasi, mau dibawa ke mana?*
Ada satu persoalan lain yang tidak boleh dilupakan: hubungan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pemerintah memang membutuhkan kewenangan untuk menjalankan program besar. Namun, semakin besar kewenangan negara, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang dibutuhkan.
Persoalan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret petinggi Polri, misalnya, harus diselesaikan secara transparan melalui proses hukum yang independen. Persoalan semacam ini tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar pertarungan antarelite yang mengorbankan kepastian hukum dan kepercayaan publik.
KOMENTAR ANDA