Oleh: Prof. Henri Subiakto, Pakar Komunikasi
SUDAH tidak menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia saja masih berani nekat menyuruh bekas anak buahnya menyadap Presiden, menteri-menteri, para tokoh politik, pengusaha, dan aktivis. Bayangkan bagaimana kiprah jenderal polisi ini saat menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia?
Itulah bahayanya ketika petinggi polisi ikut bermain politik dan loyal pada pemimpinnya yang tidak beretika dan bermoral. Aparat penegak hukum dipakai oleh petingginya untuk mengawasi “orang-orang besar” tanpa peduli hukum dan Hak Asasi Manusia, karena diberi contoh atau bahkan pesanan dari orang yang tak peduli etika dan moral dalam berpolitik.
Ini imbas dari penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan pengaruh yang tidak terkontrol serta tidak terawasi dalam waktu yang panjang. Ini adalah pucuk gunung es dari konflik rebutan pengaruh politik di dalam kekuasaan negara.
Terbongkarnya skandal penyadapan ini mungkin tidak akan terjadi jika Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lama, Jenderal Listyo Sigit, tidak diganti oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru, Jenderal Suyudi. Belum tentu skandal besar ini terbongkar jika Jenderal Suyudi tidak menggusur besar-besaran jajaran pimpinan kepolisian dua hari setelah ia dilantik.
Skandal ini harus diproses dan diungkap, apakah saat Listyo menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga ada operasi penyadapan untuk tujuan di luar penegakan hukum? Ingat, penyadapan yang dilakukan oleh aparat negara itu dampak kejahatannya luar biasa.
Tidak hanya memantau para pemimpin dan pejabat negara, tetapi penyadapan yang dilakukan oleh petinggi aparat yang bermain politik itu bisa digunakan untuk melakukan tekanan politik, mengarahkan kaum elite dan partai politik, kriminalisasi, pemerasan (blackmail), hingga kepentingan pribadi.
Mengapa sampai bodoh dan melakukan perbuatan senekat itu? Ini pasti terkait kepentingan politik dan hukum yang besar, dari kekuatan yang besar pula. Kejahatan ini harus dihentikan dan dibongkar hingga ke akar-akarnya.
Repotnya, sampai sekarang Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Penyadapan. Masing-masing lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, selama ini tata caranya hanya berdasarkan peraturan internal yang dibuat oleh mereka sendiri. Ini sangat berbahaya.
Makanya, penyimpangan atau penyalahgunaan penyadapan oleh aparat negara hanya ditangani dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa diterapkan untuk kasus pidana umum yang dilakukan orang biasa terhadap warga biasa yang lain. Oleh karena itu, kasus penyadapan terkait Listyo Sigit ini penuh ironi.
Pasal yang dipakai menjerat jenderal polisi penyadap presiden itu adalah Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasalnya sama dengan pasal yang dipakai polisi menetapkan tersangka dan mendakwa Roy Suryo serta Doktor Tifa. Padahal, perbuatannya amat sangat berbeda.
Para jenderal polisi ini melakukan kejahatan yang membahayakan negara, yaitu menyadap presiden dan para tokoh negara, kok pakai pasal yang sama dengan Roy dan Tifa yang hanya menganalisis salinan ijazah Joko Widodo yang diunggah orang?
Itulah ironi saat hukum diwarnai oleh kepentingan politik dari penegak hukumnya. Proses penegakan hukum bukan hanya menjadi tidak adil, tetapi aneh dan penuh ironi. Menyamakan perbuatan hukum pidana menyadap presiden secara ilegal dengan perbuatan pengkritik yang menganalisis ijazah. Itulah proses hukum yang bercampur dengan permainan politik, di mana komando polisinya saat itu adalah Jenderal Listyo Sigit. 
KOMENTAR ANDA