Kemiskinan bukan sekadar persoalan pendapatan. Kemiskinan juga merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan.
Selama akses pendidikan berkualitas lebih mudah dinikmati oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi, ketimpangan sosial akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sekolah Rakyat hadir untuk memutus mata rantai tersebut. Negara memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Negara tidak boleh hanya menyediakan kesempatan bagi mereka yang sejak awal memiliki fasilitas dan kemampuan ekonomi. Negara juga harus memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan.
Karena itu, Sekolah Rakyat bukan hanya kebijakan pendidikan. Program ini merupakan investasi sosial untuk membangun mobilitas sosial dan memutus kemiskinan antargenerasi.
Inilah salah satu bentuk nyata nasionalisme sosial: memastikan bahwa masa depan bangsa tidak hanya dimiliki oleh mereka yang lahir dalam keluarga mampu.
KDMP: Mengembalikan kekuatan ekonomi ke desa
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan langkah penting untuk membangun kembali kekuatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Selama ini, desa sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Masyarakat menghasilkan produk pertanian, peternakan, dan berbagai komoditas lainnya, tetapi menghadapi keterbatasan permodalan, penyimpanan, pengolahan, pemasaran, dan distribusi.
Akibatnya, nilai tambah ekonomi sering kali lebih banyak dinikmati oleh pihak yang menguasai jalur perdagangan.
Melalui KDMP, pemerintah berupaya membangun kelembagaan ekonomi yang dapat memperkuat posisi tawar masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi sarana bagi warga untuk mengorganisasi produksi, mengakses kebutuhan usaha, memperluas pemasaran, dan mengelola kegiatan ekonomi secara bersama.
Jika dibangun dengan prinsip demokrasi koperasi dan kepemilikan anggota, KDMP dapat menjadi kekuatan baru dalam perekonomian nasional.
Desa tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok bahan mentah sekaligus pasar bagi produk perusahaan besar. Desa harus memiliki kemampuan mengelola perputaran ekonominya sendiri.
Inilah makna strategis KDMP: mengembalikan kekuatan ekonomi ke tengah masyarakat dan memperluas kepemilikan ekonomi dari bawah.
Hilirisasi: Mengakhiri ketergantungan sebagai pemasok bahan mentah
Hilirisasi merupakan salah satu agenda strategis yang harus dilanjutkan dan diperkuat untuk membangun kedaulatan industri nasional.
Selama bertahun-tahun, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, nilai tambah dari kekayaan tersebut tidak selalu dinikmati di dalam negeri. Kita terlalu lama berada dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah, sementara keuntungan besar dari proses pengolahan dan industri turunannya dinikmati pihak lain.
Pemerintahan Prabowo melanjutkan agenda hilirisasi yang telah dibangun sebelumnya dengan orientasi memperluas industrialisasi dan memperkuat nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Ini merupakan langkah yang tepat. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi negara yang kaya bahan mentah, tetapi bergantung pada negara lain dalam penguasaan teknologi dan industri pengolahan.
Hilirisasi harus membawa Indonesia menjadi negara industri yang memiliki kemampuan produksi, penguasaan teknologi, dan daya saing global.
Lebih dari itu, hasil pengolahan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kedaulatan ekonomi tidak mungkin dibangun jika bangsa ini terus menyerahkan nilai tambah kekayaan alamnya kepada kekuatan ekonomi di luar kepentingan nasional.
Penertiban kawasan hutan: Negara mengambil kembali kendali sumber daya
Penertiban pengelolaan kawasan hutan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kewenangan negara atas sumber daya alam.
KOMENTAR ANDA