Selama ini, persoalan penguasaan lahan dan pengelolaan hutan tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan akses ekonomi. Konsentrasi penguasaan sumber daya dalam skala besar menjadi persoalan yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum dan pembenahan tata kelola.
Ketika pemerintah melakukan penertiban terhadap pengelolaan kawasan hutan yang melanggar ketentuan, negara sedang menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.
Sumber daya alam tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi kelompok tertentu yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kepentingan nasional dan masyarakat.
Hutan merupakan aset ekologis sekaligus ekonomi bangsa. Pengelolaannya harus menjamin keberlanjutan lingkungan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat sekitar.
Karena itu, penertiban kawasan hutan bukan sekadar urusan administrasi kehutanan. Ini merupakan bagian dari upaya mengoreksi ketimpangan penguasaan sumber daya dan mengembalikan kewenangan negara dalam mengelola kekayaan nasional.
Perumahan rakyat: Mengembalikan hunian sebagai kebutuhan dasar
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, dalam sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada mekanisme pasar, kemampuan memiliki hunian sering kali ditentukan oleh daya beli.
Harga tanah yang terus meningkat, spekulasi properti, dan konsentrasi penguasaan lahan membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit memperoleh rumah yang layak.
Dalam kondisi seperti ini, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya penyediaan perumahan kepada mekanisme pasar.
Intervensi pemerintah melalui agenda perumahan rakyat merupakan langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Perumahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai komoditas investasi. Rumah adalah kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan martabat dan kualitas kehidupan masyarakat.
Karena itu, negara harus mengambil peran lebih besar dalam memastikan ketersediaan lahan, pembiayaan, pembangunan, dan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari nasionalisme sosial yang menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai tanggung jawab penting negara.
Mengapa elite neoliberal merasa terusik?
Jika kita melihat seluruh agenda tersebut secara bersamaan, terdapat satu benang merah yang sangat jelas: negara sedang berusaha mengambil peran lebih besar dalam mengatur perputaran ekonomi nasional.
MBG membangun jalur pengadaan pangan. Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan. KDMP membangun kelembagaan ekonomi desa. Hilirisasi memperkuat industri nasional. Penertiban kawasan hutan memperkuat kendali negara atas sumber daya alam. Sementara itu, agenda perumahan rakyat memperluas intervensi negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Perubahan ini tentu berpotensi mengganggu kepentingan kelompok ekonomi yang selama ini menikmati konsentrasi penguasaan pasar dan sumber daya.
Bagi kelompok yang memperoleh keuntungan dari panjangnya rantai distribusi, dominasi perdagangan, penguasaan lahan, serta akses terhadap sektor-sektor strategis, kehadiran negara sebagai pemain utama tentu mengubah peta kepentingan ekonomi.
Di sinilah kita dapat memahami mengapa gagasan penguatan negara berpotensi menghadapi resistensi dari kelompok yang memiliki kepentingan terhadap struktur ekonomi lama.
Dalam perspektif neoliberal, mekanisme pasar dan kebebasan modal sering ditempatkan sebagai instrumen utama penggerak ekonomi. Sementara itu, nasionalisme ekonomi menegaskan bahwa negara harus memiliki kewenangan untuk mengarahkan pasar demi kepentingan nasional.
Perbedaan cara pandang ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut siapa yang menentukan arah ekonomi, siapa yang menguasai sumber daya, dan siapa yang menikmati keuntungan pembangunan.
Antonio Gramsci menyebut pertarungan semacam ini sebagai pertarungan hegemoni. Kelompok yang selama ini memiliki dominasi ekonomi dan politik akan berusaha mempertahankan pengaruhnya ketika muncul kekuatan baru yang hendak mengubah struktur kekuasaan.
Karena itu, resistensi terhadap agenda penguatan negara harus dibaca dalam konteks perubahan kepentingan ekonomi dan politik. Kritik terhadap kebijakan tentu tetap diperlukan, tetapi kritik tidak boleh menjadi kedok untuk mempertahankan dominasi ekonomi yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Prabowo dan pertarungan mengakhiri dominasi oligarki
Karl Marx menjelaskan bahwa penguasaan alat produksi memiliki hubungan erat dengan penguasaan kekuatan ekonomi dan politik.
KOMENTAR ANDA