Dalam konteks Indonesia, oligarki tidak hanya berkaitan dengan besarnya kekayaan seseorang atau kelompok. Persoalan yang lebih mendasar adalah konsentrasi penguasaan sumber daya, industri, distribusi, dan kemampuan memengaruhi keputusan politik.
Ketika penguasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok, demokrasi politik pun berisiko kehilangan substansinya. Sebab, kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan untuk menentukan kebijakan dan mengendalikan arah pembangunan.
Karena itu, agenda nasionalisme ekonomi Prabowo memiliki arti strategis. Penguatan peran negara melalui berbagai program tersebut merupakan upaya memperluas kendali nasional atas sektor-sektor yang menentukan kehidupan masyarakat.
Negara sedang membangun alternatif terhadap struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada dominasi pasar dan konsentrasi modal.
MBG, Sekolah Rakyat, KDMP, hilirisasi, penertiban kawasan hutan, dan perumahan rakyat bukanlah program yang berdiri sendiri. Seluruhnya dapat dibaca sebagai bagian dari agenda besar untuk memperkuat kapasitas negara, memperluas akses ekonomi masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada struktur ekonomi yang timpang.
Inilah arah perubahan yang patut didukung. Indonesia membutuhkan negara yang berani mengambil keputusan strategis, bukan negara yang hanya mengikuti kepentingan pasar dan kekuatan modal.
Negara harus kuat, rakyat harus menjadi pemenangnya
Kebangkitan nasionalisme ekonomi tidak boleh berhenti pada penguatan institusi negara. Tujuan akhirnya adalah membangun kedaulatan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Negara yang kuat harus mampu memastikan petani mendapatkan harga yang layak, nelayan memiliki akses pasar, koperasi tumbuh mandiri, anak-anak miskin memperoleh pendidikan berkualitas, pekerja mendapatkan kesempatan kerja, dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak.
Inilah makna sesungguhnya dari Pasal 33 UUD 1945: perekonomian harus diselenggarakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperbesar keuntungan segelintir kelompok.
Prabowo sedang mendorong perubahan arah pembangunan dengan memperbesar peran negara dalam berbagai sektor strategis. Langkah ini merupakan pilihan politik-ekonomi yang tepat bagi Indonesia yang selama ini menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya dan konsentrasi kekuatan ekonomi.
Tentu, agenda tersebut harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat. Namun, tantangan pelaksanaan tidak boleh menjadi alasan untuk kembali menyerahkan arah pembangunan kepada dominasi pasar.
Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk mengubah struktur ekonomi yang timpang. Negara harus hadir, mengambil kendali, dan memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pada akhirnya, pertarungan besar Indonesia hari ini bukan sekadar antara pemerintah dan kelompok yang berbeda pandangan politik. Ini adalah pertarungan antara kepentingan ekonomi yang ingin mempertahankan dominasi lama dan cita-cita membangun kedaulatan ekonomi nasional.
Nasionalisme ekonomi harus menjadi jalan untuk mengakhiri dominasi oligarki, memperkuat kemandirian bangsa, dan mengembalikan kekayaan Indonesia kepada pemilik sesungguhnya: seluruh rakyat Indonesia. 
KOMENTAR ANDA