Selain berbiaya besar, pemilihan kepala daerah secara langsung juga dituding sebagai sumber dari money politics. Dua hal ini yang sering dijadikan alasan untuk memunculkan wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, seperti yang sedang digalang sejumlah partai politik di Senayan.
Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam keterangan yang diterima redaksi mengatakan, bila kedua hal itu memang benar terjadi, maka yang seharusnya dilakukan adalah pembenahan serius terhadap pilkada langsung.
Partai Demokrat merupakan partai politik yang menentang wacana pilkada dilakukan oleh DPRD.
Menurut Andi Mallarangeng, isu money politics dalam pilkada langsung dapat diatasi dengan penegakan hukum yang keras dan konsisten, dan memperkuat kewenangan Bawaslu. Sementara solusi untuk biaya kampanye yang besar adalah menerapkan sistem spending cap.
“Mirip dengan model spending cap di liga sepakbola Eropa. Pembiayaan kampanye setiap kandidat dan partai dibatasi dengan jumlah yang tepat, tidak jorjoran. Begitu juga pembatasan penerimaan kampanye,” ujar Andi Mallarangeng.
Adapun soal biaya penyelenggaraan yang mahal, sambung Andi Mallarangeng, bisa diatasi dengan memotong jumlah TPS hingga separuh. Caranya, dengan menaikkan jumlah pemilih per TPS hingga 1000 pemilih per TPS. Waktu pemilihan juga bisa diperpanjang sampai pkl 16.00. Toh, hanya 3 kotak suara dalam pemilu daerah, yaitu kotak suara DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota, dan Pilkada, sehingga menghitungnya bisa cepat.
“Lebih efisien lagi jika menggunakan teknologi e-voting,” sambungnya.
“Alih-alih kita merampas hak rakyat untuk memilih Kepala Daerahnya dan memberikannya kepada elit politik di DPRD, lebih baik kita memperbaiki sistem pilkada langsung,” masih katanya.
Dia juga mengatakan, pilkada oleh DPRD juga bisa saja diwarnai money politics. Kita bisa lihat dahulu sejak jaman Orba. Sehingga ini hanya memindahkan money politics elektoral menjadi money politics di DPRD.
“Yang terpilih pastilah yang dikehendaki oleh oligarki kekuasaan, bukan oleh rakyat. Seluruh 38 gubernur dan 514 bupati dan walikota serta wakil-wakilnya ditentukan oleh 8 orang Ketum Partai yang ada di DPR. Kita akan kehilangan pemimpin yang berakar ke rakyat dan digantikan oleh pemimpin yang berakar ke atas,” katanya.
Tentu ada juga argumen bahwa sistem pilkada DPRD juga akan diperbaiki dan tidak sama dengan masa Orde Baru. Tapi apapun perbaikannya, legitimasinya tetaplah oleh elit politik di DPRD dan bukan oleh rakyat. Daripada berusaha untuk memperbaiki sistem yang sudah kita tinggalkan, lebih baik kita memperbaiki sistem pilkada langsung. Karena memang ada solusi perbaikannya kalau kita melihat best practices di negara-negara lain di dunia.
Perlu Dukungan Rakyat
Pada bagian lain, Andi Mallarangeng juga mengatakan, sebaiknya rakyat dilibatkan dalam menentukan pilkada apakah secara langsung atau di DPR.
“Silakan melihat hasil poling tentang wacana ini yang selalu konsisten memperlihatkan bahwa sekitar 80 persen rakyat mendukung pilkada langsung dan menolak pilkada oleh DPRD. Kira-kira, bagaimana perasaan rakyat ketika menyadari bahwa haknya untuk memilih pemimpin daerahnya mau dirampas lalu diberikan kepada elit politik di DPRD?” tanya Andi Mallarangeng.
“Saya kuatir, wacana seperti ini hanya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Justru ketika energi bangsa mestinya difokuskan pada masalah-masalah lain yang mendesak. Saya bayangkan setiap warganegara yang punya hak pilih akan berbondong-bondong antri mendaftarkan judicial review ke MK. Setiap warganegara yang punya hak pilih jelas dirugikan dan tentu saja akan memiliki legal standing untuk melakukan JR ke MK,” sambungnya.
Terakhir dia berharap mudah-mudahan ini hanya sekedar wacana semata, sekedar intellectual exercise. Walaupun bisa juga sekaligus “cek ombak,” untuk melihat seberapa besar resistensinya, dalam rangka revisi UU Pemilu nantinya. 
KOMENTAR ANDA